Jan 292017
 

Kontrol KekuasaanJika tidak ada aral melintang, pada hari rabu, 15 Februari 2017, sebanyak 101 daerah yang terdiri dari provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak. Pesta politik lima tahunan yang paling banyak menguras energi seluruh komponen masyarakat, mulai lapisan bawah hingga ke tingkat pusat pemerintahan. Mulai dari energi psikologi, badan dan materi semua akan terlibat.

Dari 101 daerah yang menyelenggarakan pilkada tersebut terdiri atas 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Aceh termasuk salah satu provinsi yang turut serta dalam pesta demokrasi yang cukup bergengsi ini bersama sama dengan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Untuk diketahui, bahwa Aceh adalah daerah yang paling banyak menggelar pilkada pada tahun 2017; satu pemilihan gubernur dan 20 untuk pemilihan bupati dan walikota. Selain yang terbanyak, Aceh masih memiliki daya tarik tersendiri dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, yakni keberadaan partai lokal. Hal ini tentu akan memberikan warna politik yang berbeda dan semarak.

Sejak genderang pilkada ditabuh pada 3 Agustus 2016 yang lalu, maka sejak itu pula pintu gerbang tahapan pilkada dimulai. Terlalu bising aliran informasi yang keluar masuk dari seluruh media yang berlomba-lomba menyajikan berita, memancing masyarakat berspekulasi, berimajinasi, berinovasi, dan berkreasi menciptakan opini masing-masing terhadap pasangan calon yang diduga atau dipastikan maju. Perang kata-kata sudah menjadi biasa di dunia maya, mulai dari yang santun hingga yang tak beretika semua ada. Bahkan para timses tidak segan-segan menggunakan berbagai cara membantu mendongkrak citra paslon dukungannya, termasuk “tega” memperkosa google sebagaimana yang sedang menjadi trending topic para netizen saat ini untuk pilkada DKI jakarta.

Esensi demokrasi

Hiruk pikuk pilkada nyaris membuat masyarakat bahkan para pasangan calon lupa terhadap esensi demokrasi yang digelar melalui pilkada ini. Perilaku politik di negeri kita cenderung memberikan warna berbeda, mendefinisikan demokrasi sebagai ajang kompetisi an sich, yang digunakan untuk memperebutkan jabatan politik, setidaknya fenomena ini sangat jelas terlihat untuk even-even pilkada dari periode ke periode. Bahkan untuk pemilihan umum presiden pun kita masih merasakan aroma perebutan jabatan politik yang bukan merupakan esensi dari demokrasi.

Esensi demokrasi adalah kesejahteraan (setidaknya bagi demokrasi di Indonesia), namun yang kita saksikan dalam setiap pilkada, kesejahteraan baru sebatas slogan yang hanya muncul saat kampanye berlangsung karena pada saat itu merupakan momen dimana opini media begitu masif menyuguhkan informasi politik yang tidak menyisakan waktu kepada masyarakat untuk memilih berita lain. Dan pada saat yang sama tingkat emosional masyarakat sedang dalam klimaks yang luar biasa dan harus menentukan sikapnya agar dapat berpartisipasi dalam argumen-argumen politik di lingkungan masing-masing. Akibatnya kita semua terjebak dalam proses-proses demokratisasi yang kita definisikan sebagai demokrasi itu sendiri, padahal sebenarnya kita sedang mendefinisi ulang demokrasi secara liar menjadi perebutan kekuasaan. Inilah definisi yang sangat mainstream di tengah-tengah masyarakat saat ini.

Berebut Kekuasaan

Bagaimana dengan kesejahteraan? Ya, memang tetap dituntut oleh masyarakat saat pasangan calon terpilih menjadi pimpinan daerah. Tapi bukan rahasia lagi, walaupun hanya sebatas candaan, adagium yang menyatakan perbedaan pilkada dan pil-KB; “Pilkada, kalau jadi dia lupa, sedangkan pil-KB, kalau lupa dia jadi”, memang menjadi hipotesa. Dengan telah melewati banyak pilkada, hipotesa ini sudah bisa dibuktikan dan menjadi tesis. Mengapa bisa demikian? Karena para kontestan pilkada barangkali belum memiliki kapasitas untuk memimpin daerah dalam artian visi dan misinya tidak dipersiapkan untuk mendorong kesejahteraan, tetapi ingin berkompetisi memperebutkan kekuasaan, padahal ini baru merupakan salah satu dari proses-proses demokrasi yang harus dilalui. Celakanya, kebanyakan berhenti pada tahapan ini. Kalaupun ada upaya-upaya untuk mendorong kesejahteraan, maka sulit sekali kesejahteraan tersebut terdistribusi untuk masyarakat luas, tetapi untuk kalangan “terbatas” jelas. Kondisi ini persis seperti bunyi teori John Rawls.

John Rawls dalam Caporaso & Levine (2015) mengajukan sebuah pendekatan berbasis keadilan yang dia sebut sebagai pendekatan Kontraktarian Modern, dimana Rawls mengatakan bahwa semua nilai sosial-kebebasan dan peluang, pendapatan dan kekayaan, dan dasar-dasar dari martabat individu (self respect)- harus didistribusikan secara merata (equally) kecuali jika distribusi yang tidak merata terhadap sebagian atau semua dari nilai-nilai ini bisa menguntungkan semua orang.

Teori Rawls ini tentu saja beraroma ekonomi politik karena memang Rawls dalam hal ini sedang membahas hubungan ekonomi dan politik. Dalam realitas dunia politik saat ini, memang kalimat terakhir dari pernyataan Rawls sangat relevan. Artinya, proses-proses demokrasi yang diselenggarakan melalui pilkada selama ini lebih cenderung kepada perebutan kekuasaan untuk mengontrol kesejahteraan individu dan kelompok-kelompok tertentu. Rawls membenarkan penguasaan harta yang bertumpuk pada sekelompok orang dengan syarat dapat menguntungkan semua orang, pernyataan yang terbalik dengan logika keadilan yang selama ini dipahami orang.

Berkaitan dengan teori Rawls ini, dapat kita duga bahwa para calon pemimpin barangkali awalnya berniat mengontrol kekuasaan, kemudian menguasai sumber-sumber ekonomi dan mendistribusikannya kepada kolega untuk selanjutnya dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat banyak. Tetapi pasca terpilih hanya ada satu penggal teori tersebut yang dapat direalisasikan, yaitu penguasaan harta oleh sekelompok orang. Adapun syarat agar menguntungkan semua orang- dalam hal ini rakyat- maka dapat kita lihat dari kondisi sulitnya ekonomi masyarakat selama ini atau dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi serta indikator-indikator kesejahteraan yang dirilis secara resmi oleh badan pusat statistik.

Lantas siapa pihak yang harus kita mitntai tanggungjawab untuk meluruskan pola pikir para calon pemimpin daerah agar orientasi berebut kekuasaan dapat dibelokkan menjadi kesejahteraan? Secara umum kita semua bertanggungjawab melakukan pendidkan politik melalui berbagai media dan institusi pendidikan politik, tetapi karena proses-proses demokratisasi di Indonesia telah melahirkan desentralisasi kekuasaan dengan hadirnya instutusi-institusi politik formal, maka tidak berlebihan jika pekerjaan ini diarahkan menjadi domain-nya partai politik, sesuai definisi partai politik menurut UU No.2 Tahun 2008, yaitu untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Peran Partai Politik

Partai politik yang sejatinya memiliki tanggungjawab moral terhadap pembinaan dan edukasi politik bagi masyarakat dan anggotanya tidak jarang mengusung calon-calon yang lebih populer dari perspektif pencitraan dan mengabaikan kapasitas calon yang benar-benar memiliki visi membangun daerah. Bukan tidak boleh, tetapi alangkah lebih baiknya ada proses pendidikan politik dan kepemimpinan yang memang dipersiapkan sejak dini sehingga calon yang dipersiapkan memang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik. Tetapi seperti yang kita saksikan, kecenderungan partai politik memang lebih memilih calon-calon yang populer karena pencitraan, dan ini tentu saja tidak salah karena memang masyarakat kita masih terpukau dengan pencitraan, terdapat titik ekuilibrium atas “permintaan” masyarakat dan “penawaran” yang diajukan oleh partai politik.

Jika partai politik tidak menjalankan fungsi-fungsinya sebagai institusi pendidikan politik, dikhawatirkan menjadi energi yang akan turut serta mempersempit definisi demokrasi pada ruang lingkup perebutan kekuasaan karena keputusan untuk menentukan figur-figur yang diusung didasari oleh tingginya elektabilitas di mata publik yang diperoleh dari tingginya popularitas akibat serangan masif iklan-iklan pencitraan. Setelah kekuasaan dicapai, para pejabat yang berkuasa nyaris tak mampu menampilkan diri sebagai sosok yang dapat menarik benang merah antara demokrasi dan kesejahteraan, terputus pada pencapaian kekuasaan dan terlelap dalam comfort zone. Padahal mestinya selain berkompetisi memperebutkan kekuasaan, pemimpin yang terpilih harus dapat dipastikan bahwa mereka memiliki kemampuan memahami persoalan, mengidentifikasi, menganalisis, dan membuat keputusan hingga memiliki keberanian mengeksekui program-program kesejahteraan bagi masyarakat yang menjadi inti dari perebutan kekuasaan yang dimenangkan.

Baca juga :

Sep 032015
 

uangSetiap blok ruko (rumah toko) yang dibangun di kota Banda Aceh, hampir dapat dipastikan, satu atau dua bahkan tiga pintu ruko dalam blok tersebut menjadi warung kopi. Biasanya, rata-rata jumlah blok dalam satu kaplingan ruko tediri dari 5 – 10 pintu. Itu artinya, 25% adalah kafe. hebatnya, setiap kafe-kafe tersebut selalu dipenuhi pengunjung, bahkan ada beberapa kafe yang buka 24 jam. Konon lagi, di saat musim kompetisi bola ; Liga-liga di negara-negara Eropa, Champion, dan piala dunia, maka ini adalah momen-momen dimana kafe menjadi tempat yang paling ramai pengunjungnya.

Banyak yang bertanya-tanya, kenapa kafe-kafe di Banda Aceh tidak pernah sepi, padahal kita tahu bahwa ekonomi Aceh tidaklah kalah buruk dengan daerah-daerah lain yang terseok-seok. Usaha-usaha produktif tidak tumbuh dengan baik, uang riil mengendap di bank-bank dan lembaga keuangan karena mereka sedot dengan iming-iming keuntungan yang berlipat-lipat melalui program ‘kembangbiak’ uang di dunia maya. Uang pemerintah yang banyak itu juga tidak turun ke bawah karena gaji PNS yang mestinya dibayarkan setiap bulan, tetap bertahan di bank karena otomatis dipotong kredit rumah, mobil, motor, dan alat-alat elektronik.

Uang para kontraktor juga tidak cair-cair hingga akhir tahun, sekali cair pada akhir tahun, langsung habis untuk bayar hutang atas pemesanan barang dan material bangunan serta infrastruktur yang mereka kerjakan, atau buat menebus mobil mereka yang digadaikan, uang-uang tersebut semua disetorkan ke toke-toke di luar Aceh. gaji buruh kontraktor juga tidak beredar di Aceh, begitu mereka menerima gaji sebagai buruh kasar, langsung dikirim ke kampung halaman mereka untuk menghidupi keluarga, karena pada umumnya ‘pegawai’ bangunan didatangkan dari pulau Jawa.

Lantas uang dari mana lagi yang beredar di Banda Aceh, jika sumber-sumber uang tersebut semuanya mengalir keluar? Ya.. Ada sebagian kecil masyarakat yang bekerja di sektor-sektor ril, perdagangan, dagangannya kecil-kecil, modalnya pun kecil, untungnya pun kecil, putaran uangnya pun kecil, semakin banyak para pelaku sektor ril ini tumbuh, maka semakin baik keadaan ekonomi, karena merekalah sebenarnya yang mempertahankan agar uang tetap beredar di masyarakat bawah, dari pasar ke pasar uang mereka bergerak bergantian pemilik hingga uang tersebut lusuh karena banyak tangan yang sudah menggenggam uang yang sama, melipat, meremas, dan melemparkannya di atas tumpukan para pedagang bawang dan cabai di pasar-pasar tradisional… Uang itu berputar-putar, mungkin sampai juga ke tangan kita.

Kembali ke warung kopi, uang dari manakah yang berputar-putar di warung kopi itu? Itu adalah uang mahasiswa, ya, uang mahasiswa yang datang dari penjuru kampung dan desa yang ada di Aceh. Mereka lah yang selama ini tanpa kita sadari telah memainkan peranan penting bagi pergerakan ekonomi di tingkat bawah, yang menghidupkan usaha-usaha sektor ril dari uang-uang nyata yang mereka miliki yang diperoleh dari hasil kebun, tani, dan sawah yang digarap orang tua mereka di kampung.

Secara sederhana, bisa kita gambarkan bagaimana uang-uang tersebut datang ke kota; Di Banda Aceh, menurut data pemkot Banda Aceh, ada sedikitnya 20 (dua puluh) perguruan tinggi yang mendapat ‘pasar’ di Banda Aceh, Mulai dari PTN seperti Unsyiah, IAIN, hingga PTS seperti Universitas Muhammadiyah Aceh, Serambi mekkah, Abulyatama, dll. Unsyiah memiliki mahasiswa sejumlah lebih kurang 39ribu, IAIN sekitar 20ribu, Unmuha kira-kira 7ribuan. Jika dirata-rata jumlah mahasiwa dari 20 PTN/S tersebut ada sekitar 5ribu saja, maka berarti ada sejumlah 100ribu mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan di perguruan tinggi di Kota Banda Aceh.

Jika diasumsikan bahwa 50% saja dari jumlah total mahasiswa tersebut adalah pendatang dari Kabupaten/Kota se-Aceh, atau dari luar Aceh, maka ada 50ribu mahasiswa yang mendapat kiriman dari orang tua mereka. Jika diasumsikan jumlah kiriman setiap mahasiswa perbulannya adalah 2 juta, itu berarti sejumlah Rp. 100milyar.

Bisa kita bayangkan, setiap bulan uang-uang yang ada di daerah-daerah tersedot ke Banda Aceh melalui tangan-tangan ‘luhur’ dari para orang tua mahasiswa yang kerja keras banting tulang di kampung dan desa-desa demi masa depan anak-anak mereka. 100 milyar setiap bulannya bukan lah jumlah yang sedikit. Uang-uang ini semua memiliki sifat yang bebas bergerak karena berada di tangan mahasiswa; untuk biaya sewa kamar, biaya makan, biaya pulsa, ngopi, dan sebagainya.

Nah, fenomena yang kita lihat sepanjang hari di kota Banda Aceh adalah fenomena warung kopi yang selalu ramai dikunjungi para mahasiswa. rasanya tidak ada mahasiswa yang tidak pernah duduk di warung kopi karena berbagai kepentingan. Baik untuk mencari bahan kuliah melalui internet, atau sekedar duduk ngopi, tapi yang jelas, mahasiswa-mahasiswa zaman sekarang duduknya pasti di warung kopi.

Uang para mahasiswa ini lah yang dominan berputar di warung-warung kopi ini, itu pula sebabnya, tidak ada warung kopi yang sepi di kota Banda Aceh, sekalipun dibuat di lokasi yang tersembunyi, tetap ramai pengunjung, kalau tidak siang, ya., malam pasti ada. 100 milyar bukan uang yang kecil untuk berputar di warung kopi yang harganya secangkir hanya 4ribu – 5ribu perak.

Jadi, kita mestinya mengapresiasi keberadaan mahasiswa di kota kota bukan hanya sebagai penyambung lidah rakyat bawah, tetapi juga sebagai ujung tombak yang menggerakkan gerigi ekonomi warga kota. Pemerintah bukanlah satu-satunya pensuplai uang, apalagi jika serapan anggarannya sangat kecil, dapat dipastikan uang mengendap di bank-bank yang kemudian memutarkan uangnya lagi keluar daerah.

Kita berharap, para mahasiswa yang menjadi ujung tombak ini kelak setelah sarjana akan menjadi pengusaha-pengusaha tangguh yang mampu ‘mencetak’ uang untuk perbaikan ekonomi daerah, bukan cuma bercita-cita menjadi pegawai negeri.