Sep 142015
 

pajakSemua kita adalah wajib pajak, baik secara individu maupun kelembagaan, sebagai warga negara yang bijak, maka kita juga harus tahu apa dasar hukum negara kita memungut pajak kepada seluruh warga negaranya tanpa kecuali. Pajak merupakan salah satu kewajiban warga negara untuk menjamin bahwa suatu (organisasi) negara bisa hidup selamanya, dan dengan pajak, negara dapat mensejahterakan rakyatnya.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (www.pajak.go.id/content/belajar-pajak).

DASAR HUKUM PAJAK

Dasar utama perpajakan Indonesia berpijak pada pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”

UNDANG-UNDANG PAJAK

Agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan bernegara, maka sebagai tindaklanjut dari bunyi pasal 23A UUD 1945 tersebut diterbitkan undang-undang yang mengatur tatacara penyelenggaraan perpajakan. Setidaknya terdapat 8 (delapan) undang-undang yang dijadikan landasan hukum pemungutan pajak di Indonesia, yaitu:

  1. UU No. 6/1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan : DIGANTI dengan UU No. 16/2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
  2. UU No. 7/1983 Tentang Pajak Penghasilan/ UU PPh : DIGANTI dengan UU No. 17/2000
  3. UU No. 8/1983 Tentang Pajak Pertambahah Nilai atas Barang dan Jaqsa dan Pajak Penjualan atas barang Mewah, UU PPN/ PPn BM, DIGANTI dengan UU No. 18/2000
  4. UU No. 12/1985 Tentang pajak Bumi dan Bangunan, UU PBB, DIGANTI dengan UU No. 12/1994
  5. UU No. 19/1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, UU PPSP, DIGANTI dengan UU No. 19/2000
  6. UU No. 21/1997 Tentang Bea Perolehan hak atas Tanah dan bangunan, UU BPHTB, DIGANTI dengan UU No. 20/2000
  7. UU Pengadilan Pajak, UU PP, UU No. 14/2002
  8. UU Bea Materai, UU BM, UU No. 13/1985

JENIS PAJAK

Ditinjau dari segi pemungutannya, pajak dibedakan menjadi 2 (dua) jenis; Yaitu (1) Pajak Pusat, yakni pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. (2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, baik Pemerintahan Provinsi maupun Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Pajak Pusat

Jenis pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah:

  1. Pajak Penghasilan (PPh)
  2. Pajak Pertambahan nilai (PPN)
  3. Pajak Penjualan atas barang Mewah (PPn BM)
  4. Bea Materai
  5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Mulai 1 Januari 2010, PBB Perdesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah sepanjang peraturan Daerah tentang PBB yang terkait dengna Perdesaan dan Perkotaan telah diterbitkan. Apabila dalam jangka waktu dari 1 Januari 2010 s.d. Paling lambat 31 Desember 2013 Peraturan Daerah belum diterbitkan, maka PBB Perdesaan dan Perkotaan tersebut masih tetap dipungut oleh Pemerintah Pusat.

Mulai 1 Januari 2014, PBB Pedesaan dan Perkotaan merupakan pajak daerah. Untuk PBB Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan masih tetap merupakan Pajak Pusat

Pajak Daerah

Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintahan Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota adalah:

Pajak Propinsi

  1. Pajak Kendaraan bermotor
  2. Bea Balik nama Kendaraan bermotor
  3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  4. Pajak Air Permukaan
  5. Pajak Rokok

Pajak Kabupaten/ kota

  1. Pajak hotel
  2. Pajak Restoran
  3. Pajak Hiburan
  4. Pajak Reklame
  5. Pajak Penerangan Jalan
  6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  7. Pajak Parkir
  8. Pajak Air Tanah
  9. Pajak Sarang Burung Walet
  10. Pajak Bumi dan banugnan Perdesaan dan Perkotaan
  11. Bea Perolehan Hak Atas tanah dan/atau Bangunan

Baca Juga:

Feb 012015
 

pajakrestoPernah kaget dan kesal disodorkan bill yang total jumlahnya terasa mahal? padahal kita cuma makan beberapa menu yang biasa saja, tapi harus bayar sampai ratusan ribu rupiah? Di bagian bawah tagihan yang di-print out tertera angka yang muncul dari persentase, biasa tertulis 10%, plus 3, 5 atau bahkan 10% lagi. sebagian tidak memberikan informasi itu untuk apa, jika kita tanya kepada kasir, mereka akan menjawab, itu service tax, atau dalam bahasa lain, service charge.

Apa yang dimaksud service tax atau service charge? yaitu beban yang harus dibayarkan oleh penyewa atas dasar penyewaan ruangan, yang dalam Surat Edaran Dirjen Pajak didefinisikan sebagai balas jasa yang menyebabkan ruangan yang disewa tersebut dapat dihuni sesuai dengan tujuan yang diingikan oleh penyewa. Service charge dapat berupa ; biaya listrik, air, keamanan, kebersihan dan biaya administrasi. Dan besaran service charge ini bervariasi, umumnya berkisar pada angka 3 – 5%

Yang jadi persoalan, mengapa pengusaha cafe dan restoran (mungkin usaha-usaha lain) mencantumkan secara terang-terangan service charge ini sebagai beban konsumen? padahal konsumen sudah dibebankan pajak sebesar 10%. Lagi pula, harga barang yang mereka tawarkan umumnya sudah jauh di atas rata-rata, bisa mencapai tiga kali lipat harga di cafe dan resto umum. Lantas apakah dasar mereka membebankan service charge ini kepada konsumen? Hal ini sepertinya berlaku juga di lingkungan bandara yang harganya sudah jauh di atas normal.

Bukankah harga barang yang dijual tersebut sudah dikalkulasikan harga pokok pembeliannya sehigga mereka menetapkan harga jual kepada konsumen yang di dalamnya sudah memperhitungkan biaya-biaya serta laba? Ini memang menjadi pertanyaan besar dan perlu dijelaskan kepada khalayak tentang mekanisme pembebanan service charge kepada konsumen agar produsen barang dan jasa tidak semaunya membebankan biaya kepada konsumen secara tak terkendali.

Sebagai informasi, bahwa service charge tidak disetorkan kepada pemerintah, sebagaimana pajak, jelas disetorkan kepada pemerintah, tetapi masuk ke kas perusahaan untuk menutupi/menambah kesejahteraan karyawan, membayar listrik, biaya keamanan, uang kebersihan. Jadi, service charge ini sangat identik dengan uang tips, tapi konsumen memberikannya dengan terpaksa, bukan dengan kerelaan.

Untuk lebih jelasnya, berikut contoh kasus pembebanan service charge kepada konsumen di restoran:

Harga 1 porsi nasi  Rp. 5.000.-, 1 potong ikan Rp. 10.000.-, 1 gelas kopi Rp. 8.000.-, 1 botol air mineral Rp. 5.000.-. SubTotal Rp. 28.000.- (Dua Pulauh Delapan Ribu Rupiah). Ditambah pajak 10%, Rp. 2.800, ditambah lagi Service charge 5% Rp. 1.400.-, sehingga total tagihan seluruhnya Rp. 32.200 (Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah), untuk konsumen awam (konon lagi anak kos), angka ini sudah masuk dalam kategori di luar angka psikologis.

Untuk sekali makan kita membayar pajak restoran dan service charge yang nilai total keduanya mencapai 15%, sebagian mengenakan service charge 3%, bahkan ada yang sampai 10% di tempat-tempat tertentu. Pembebanan ini tentu tidak melalui pemberitahuan di awal, karena angka-angka ini akan muncul di bill tagihan saat akan membayar di kasir. Kita tidak bisa mendapatkan penjelasan yang detil di kasir karena kasir hanyalah operator pelaksana dari kebijakan manajemen mereka.

Bagi anda petualang coffee yang ingin menikmati kuliner dan tidak ingin terganggu situasi psikologis di akhir saat menerima bill, pastikan bahwa tempat yang anda datangi memiliki daftar menu dan harga yang jelas dapat dilihat, dan jangan sungkan menanyakan apakah konsumen dikenakan service charge atau tidak. Kecuali anda dengan suka rela menerima semua keadaan dengan harga yang selangit. Apalagi bagi yang ingin menikmati suasana bersama keluarga besar, datang dengan suasana gembira, jangan sampai pulang bermuram durja 🙂

Baca juga :

Ekonomi Aceh: Ibarat Mesin Tanpa Oli