Apr 172017
 

ResikoBencanaSebagai wilayah beriklim tropis Indonesia mengalami dua musim, yaitu hujan dan panas. Beberapa waktu terakhir ini terasa semakin ekstrim. Artinya, gejolak iklim berubah-ubah secara ekstrim, hujan yang turun tiba-tiba sangat lebat melebihi intensitaas normal hingga luapan air tak mampu ditampung oleh sungai-sungai yang ada, jika panas kemarau kering kerontang. Pada awal 2016 lalu tiga wilayah Aceh, yakni Aceh Utara, Lhokseumawe dan Bireuen diterjang banjir yang meluas. Lebih dari 1.000 warga terdampak banjir mengungsi. Menjelang akhir 2016 saat ini bencana serupa masih terjadi, khususnya di wilayah Barat Selatan Aceh, dan yang terparah adalah Aceh Jaya dan Nagan Raya.

Menarik dikaji hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Global Canopy Programme (GCP), 2015, berkaitan dengan besarnya kerugian akibat bencana banjir di Aceh. Menurut catatan GCP terdapat 1209 peristiwa banjir unik di Aceh sejak tahun 2010-2015. Peristiwa-peristiwa ini ditemukan meningkat dari tahun ke tahun, terutama di sepanjang pantai barat Aceh dengan nilai kerusakan mencapai 1,7 triliun yang terdiri dari kerusakan lahan pertanian, kerusakan properti pribadi, kerusakan infrastruktur, serta yang belum dapat dinotasikan ke angka atas kematian dan pengungsian akibat bencana banjir tersebut. Angka tersebut hampir setara dengan PAD Aceh tahun 2015 sebesar 1,9 triliun, dan bahkan masih surplus jika digunakan untuk belanja pegawai tahun 2015 sebesar 1,4 triliun.

Lebih dahsyat jika merujuk pada data yang dirilis Walhi Aceh hanya satu tahun pada 2015 saja untuk kerugian akibat bencana ekologi mencapai 1,39 triliun yang terdiri dari bencana longsor sebesar Rp 426 miliar, pencemaran lingkungan Rp 35 miliar, akibat abrasi Rp 203 miliar, angin puting beliung Rp 85 miliar, perambahan hutan dan perkebunan Rp229 miliar, kekeringan lahan Rp78 miliar, konflik atau kehilangan satwa (hewan) mencapai Rp289 miliar.

Barangkali banyak data-data kuantitatif lainnya yang dapat digunakan sebagai rujukan guna memperoleh informasi yang dapat dianalisis dan sangat berguna bagi pemerintah dalam kaitannya dengan manajemen dan pengambilan keputusan sehingga ada program pembangunan yang berkelanjutan untuk Aceh yang lebih maju. Jika data dan informasi ini hanya menjadi angka-angka untuk sekedar kewajiban membuat laporan tanpa dijadikan landasan untuk menyusun rencana selanjutnya, maka dapat dipastikan pembangunan di Aceh selalu berhenti di tengah dan dikonsep ulang setiap periode pergantian pimpinan, dan situasi ini dapat kita saksikan di setiap periode kepemimpinan Aceh sepanjang waktu.

Komitmen Aceh

Sebagai provinsi yang rawan bencana, Aceh harus memiliki komitmen yang kuat terhadap pembangunan berbasis pada pengurangan risiko bencana. Secara umum upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan meningkatkan alokasi dana untuk mitigasi bencana secara harfiyah sebagaimana termaktub dalam UU Nomor 24 Tahun 2007, yaitu serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Lazim kita saksikan bahwa setiap terjadi peristiwa bencana, pemerintah dan hampir seluruh elemen masyarakat melakukan tindakan tanggap darurat hingga upaya rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap masyarakat dan lokasi bencana. Memberikan bantuan makanan, peralatan kebersihan, perlengkapan sekolah bagi pelajar, nutrisi, hingga pembangunan kembali perumahan yang mengalami kerusakan.

Tindakan tersebut sesuai dengan tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah berkaitan dengan fungsinya untuk menjamin pemenuhan hak korban bencana, perlindungan dari dampak, pengurangan risiko yang diselaraskan dengan program pembangunan, dan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pro mitigasi bencana (Pasal 8 UU Nomor 24 Tahun 2007). Namun demikian, pengurangan risiko yang diselaraskan dengan program pembangunan belum dapat dilaksanakan secara optimal, hal ini dapat dilihat melalui besarnya jumlah kerugian yang dialami setiap terjadi bencana. Yang umumnya dilakukan adalah pemenuhan hak korban bencana dan perlindungan dari dampak, dimana kedua hal ini merupakan tindakan pasca bencana, bukan merupakan tindakan preventif.

Tulisan singkat ini mencoba untuk tidak memfokuskan argumentasi pada upaya-upaya mitigasi bencana secara konvensional dengan hanya melihat upaya mitigasi bencana melalui alokasi anggaran pembangunan dan pengadaan peralatan atau anggaran untuk aktifitas pencegahan bencana dengan melakukan penyadaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan illegal loging atau sejenisnya, tetapi lebih pada upaya pemerintah sendiri menjadikan dana pembangunan benar-benar mampu berperan ekonomis, efisien dan efektif sehingga pembangunan benar-benar memiliki makna substantif ekonomis dengan memasukkan konsep mitigasi bencana dalam setiap proyek.

Pembangunan fisik mesti dilihat dari perspektif yang lebih longgar, penyadaran bukan hanya bagi masyarakat tetapi juga harus dilekatkan pada aktifitas pembangunan fisik agar peningkatan kemampuan menghadapi bencana sebagaimana bunyi pasal tersebut benar-benar bermakna. Artinya, proyek pembangunan fisik harus melihat dan membandingkan sisi ekonominya. Setiap proyek-proyek yang dijalankan dapat dikalkulasi benefitnya dan seberapa besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, proyek-proyek yang diadakan juga harus dianalisis seberapa kemampuan proyek tersebut dapat mengantisipasi dampak dari suatu bencana yang terjadi ke depan. Jika ternyata kerugian yang timbul karena ketidakmampuan proyek pembangunan tesebut mengurangi dampak bencana sangat besar, maka proyek-proyek seperti ini tentu tidak memiliki kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi karena keberadaannya tidak mampu mengurangi kerugian akibat bencana.

Ketidakmampuan menganalisis sisi manfaat dari proyek-proyek ini akan mengakibatkan kerugian yang berlipat bagi pemerintah karena telah mengeluarkan dana sangat besar untuk suatu proyek pembangunan yang kurang berperan terhadap pengurangan dari kerugian atas risiko bencana, atau dapat dikatakan bahwa pengadaan proyek-proyek tersebut tidak lebih dari sekedar berbagi kue balas jasa kepada pengembang-pengembang yang berpartisipasi saat bertarung untuk memenangkan pilkada, karena itu kepedulian untuk menyatukan konsep mitigasi bencana dalam proyek pembangunan infrastruktur menjadi terabaikan, akibatnya, bencana alam yang dapat diketahui kehadirannya, tetapi sulit untuk diprediksi waktu terjadinya akan menjadi bom waktu yang kita pelihara sepanjang waktu.

Pertimbangan risiko bencana dalam setiap pembangunan merupakan bagian dari proses analisis ekonomi yang sangat penting untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan di daerah-daerah rawan bencana bersifat berkelanjutan. Pemerintah dengan alokasi dana pembangunan yang begitu besar akan merasakan investasi tidak langsung yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

CIRCLE Indonesia menengarai bahwa selama ini baru sedikit upaya untuk memasukkan isu-isu risiko bencana ke dalam analisis ekonomi proyek-proyek pembangunan atau menggunakan perangkat analisis ekonomi untuk mencermati cara-cara yang mungkin dilakukan guna menguatkan ketangguhan dalam menghadapi bahaya, bahkan di daerah-daerah berisiko tinggi sekalipun. Setidaknya ada dua langkah penting yang diperlukan sebagai bagian dari proses penilaian ekonomi untuk memastikan bahwa risiko bencana dikaji dan dikelola secara memadai ; (1) Risiko bencana harus dianggap sebagai bagian proses analisis ekonomi dalam perancangan semua proyek dalam wilayah yang rawan bahaya. (2) Penilaian ekonomis terkait yang memasukkan analisis tentang risiko bencana harus diterapkan pada tahap awal siklus proyek. Dengan demikian temuan-temuannya dapat diperhitungkan dalam perancangan proyek-proyek pengurangan risiko bencana serta dalam proyek-proyek pembangunan lain di wilayah-wilayah rawan bahaya untuk membantu memperkuat ketangguhan dalam menghadapi bahaya alam.

Keberhasilan memasukkan konsep mitigasi bencana ke dalam setiap proyek-proyek pembangunan akan sangat membantu pemerintah melakukan efektifitas dan efisiensi. Setidaknya angka kerugian akibat bencana yang mencapai triliunan tersebut dapat dihindari, dan cost yang dikeluarkan untuk proyek pembangunan menjadi bermakna secara ekonomi.