Mar 102015
 

MEASelain bebas aliran barang, sebagaimana tercantum dalam point-point deklarasi Komunitas Ekonomi Asean, KEA, juga memberlakukan bebas hambatan atas aliran sektor jasa secara lintas negara kawasan Asean, dan tentu saja sesuai dengan aturan domestik negara bersangkutan.

Untuk menjamin adanya kualitas jasa yang masuk, maka Asean melakukan standarisasi melalui pengakuan terhadap kualifikasi para profesional dengan tujuan memfasilitasi pergerakannya dalam kawasan.

Karena siutasi dan kondisi negara yang berbeda, maka, pemberlakuan bebas aliran jasa ini dilakukan secara bertahap dan terjadwal. Substansi hambatan secara bertingkat akan dikurangi dalam sektor; transportasi udara, e-Asean, kesehatan, dan pariwisata yang telah berlaku pada tahun 2010. Sedangkan sektor kelima untuk tahun 2013 diberlakukan bagi sektor logistik.

Pada tahun 2015, seluruh negara anggota Asean harus mengurangi secara substansial seluruh hambatan perdagangan jasa. Mengingat setiap negara anggota memiliki kualitas dan kesiapan yang berbeda, maka liberalisasi perdagangan jasa dinegoisasikan setiap dua tahun sejak tahun 2008, kemudian pada tahun 2010, 2012, dan terakhir pada tahun 2015 untuk batas akhir pemberlakuan bagi seluruhnya.

Untuk sektor jasa keuangan, mengizinkan negara-negara anggota untuk menjamin pengembangan sektor keuangan dan menjaga stabilitas keuangan dan sosialisasi ekonomi. Dalam melaksanakan upaya-upaya liberalisasi, setiap negara anggota harus berpedoman pada prinsip-prinsip; (a) Liberalisasi melalui formula ASEAN Minus X, dimana negara-negara yang telah siap dapat terlebih dahulu melaksanakan liberalisasi, sedangkan negara yang belum siap dapat menyusul bergabung kemudian. (b) Proses liberalisasi harus seusai dengan tujuan kebijakan nasional dan tingkat pembangunan ekonomi serta keuangan di setiap negara anggota.

Dua elemen (aliran bebas barang dan aliran bebas jasa) dalam Karakter utama Pasar Tunggal dan Basis Produksi yang telah kita ulas sekilas di artikel sebelumnya, menggambarkan betapa tahun 2015, saat genderang ‘perang terbuka’ KEA ditabuh, kita harus benar-benar siap bertempur. Meningkatkan kualitas diri melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan untuk bersaing dengan warga negara Asean dalam ring pasar tunggal Asean. Begitupun, negara harus benar-benar mendorong penuh semua upaya-upaya yang mengarah pada peningkatan kualitas tersebut agar dapat tercipta nilai lebih dari negara untuk pasar Asean.

Baca juga:

Arus Bebas Tenaga Kerja Terampil di Era KEA

Mar 082015
 

eksporimporindPasar Tunggal dan Basis Produksi adalah salah satu dari empat karakteristik utama MEA, dimana Pasar Tunggal dan basis Produksi memiliki lima elemen utama yang menjadi penyangganya, yakitu; (1) Aliran bebas barang, (2) Aliran bebas jasa, (3) Aliran bebas investasi, (4) Aliran modal yang lebih luas, dan (5) Aliran bebas tenaga terampil.

Aliran bebas barang merupakan komponen yang mengatur dan mengakomodasi bukan saja penghapusan tarif sebagaimana disepakati dalam AFTA, tetapi juga non-tarif yang selama ini dianggap sebagai motif proteksi. Penghapusan non-tarif dilakukan dengan cara membuat penyatuan prosedur. Dan untuk penghapusan hambatan non-tarif ini dilakukan secara berbeda pada setiap negara sesuai kondisinya.

Aliran barang-barang yang keluar masuk antara negara-negara Asean kelak tidak lagi diberlakukan bea masuk barang, kecuali barang-barang yang masuk dalam daftar Sensitif List (SL) dan Highly Sensitif List (HSL). Dan jadwal pemberlakuan penghapusan tarif dilakukan bertahap sesuai kondisi negara anggota dengan jadwal yang telah ditentukan, hingga pada tahun 2015 semua negara telah memberlakukan 100% produknya ber-tafir 0%.

Dalam diktum 13, Penghapusan Tarif untuk Aliran bebas barang, pada point (i), dijelaskan bahwa penghapusan bea masuk seluruh barang, kecuali barang yang termasuk dalam  Sensitif List (SL), dan High Sensitif List (HSL) selambat-lambatnya pada tahun 2012 untuk ASEAN 6 (Indonesia, Brunai Darussalam, Malaysia, Filiphina, Singapura, Thailand), dan selambat-lambatnya pada 2015 untuk CLMV (Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam), dengan fleksibilitas bagi produk-produk sensitifnya selambat-lambatnya pada 2018, berdasarkan ketentuan protocol to amend the CEPT agreement for the elimination of import duties.

Untuk penghapusan hambatan non-tarif, sebagaimana hampir seluruh negara melakukan ‘proteksi’ ini, biasanya suatu negara menghambat masuknya barang dari negara lain dengan cara menerapkan non-tarrif barrier, yaitu; Standarisasi kualitas produk atau jasa, pembatasan kuota impor, memberlakukan prosedure atau peraturan khusus, struktur pasar, serta kondisi politik, ekonomi, dan sosial budaya. Berbagai hambatan non-tarif ini, dalam konsep MEA akan dihilangkan, dan akan dilakukan standarisasi yang lebih komprehensif yang berlaku untuk negara-negara ASEAN.

Sekelumit poin-poin penting yang tercantum dalam deklarasi MEA ini akan menjadi tantangan yang hebat bagi seluruh warga ASEAN yang mencapai 500juta penduduk ini. Persaingan kualitas barang bahkan keterampilan akan menjadi ketat. Walau tujuan besar dari MEA adalah memperkuat posisi dalam menghadapi pasar Global, tetapi, tak dapat dipungkiri bahwa antar negara ASEAN pun akan menghadapi tantangan yang berat juga. Semua negara tentu tidak ingin hanya jadi pasar semata, semua negara berlomba menjadi produsen. Untuk meminimalisir persaingan yang tak sehat. MEA dan AFTA telah mengatur dan kelak mensertifikasi semua barang dan asal barang yang keluar masuk demi menjaga keseimbangan negara anggotanya. Keunggulan kompetitif setiap  negara akan menjadi perhatian serius MEA.

Dari berbagai sudut pandang manapun, Indonesia, sangat mungkin akan menjadi negara yang kuat dan digdaya. Sumber Daya Alam melimpah, SDA memadai, wilayah yang luas, jumlah penduduk yang besar, dan banyak faktor lain yang menggambarkan Indonesia menjadi negara yang kuat di kawasan Asia jika pemerintahan dan rakyat bekerjasama dengan baik. Pengelolaan sumber daya alam yang seimbang serta bagaimana kebijakan pemerintah dalam memperlakukan sumber daya manusia yang ada.

Baca juga:

Mar 062015
 

AECSkenario hidup kita sudah terbentang di peta, negara-negara di dunia tanpa kecuali terus menerus memantau situasi dan kondisi untuk memastikan rakyatnya survive, negaranya survive, keutuhan dan kedaulatan teritorial serta dapat memastikan kekuasaan tetap berada dalam genggaman rakyat negara bersangkutan. Untuk itu selalu penting untuk mengetahui dimana posisi kita dalam setiap perubahan perjalanan skenario peta dunia ini.

Untuk mempertahankan semua itu perlu kerjasama yang kuat dengan membentuk komunitas antar negara ‘sewilayah’. Amerika Utara punya NAFTA,  Nort American Free Trade Area, di Eropa ada European Union, EU. Afrika Selatan ada COMESA, Common Market for Eastern and Southern Africa. Asia Pasifik juga telah membentuk APEC. Dan Asean juga memiliki AFTA, Asean Free Trade Area.

Dalam ulasan seorang praktisi dan pemerhati AFTA, Bambang Sugeng, melalui bukunya berjudul, How AFTA Are You? menjelaskan secara detail bagaimana AFTA berlaku. Bambang menjawab banyak pertanyaan A sampai Z tentang liberalisasi perdagangan AFTA. Salah satu yang dapat saya tangkap adalah, AFTA hanya berlaku untuk barang, bukan jasa.

Yang paling mutakhir, kita telah berada di pintu gerbang utama MEA, ya, Masyarakat Ekonomi Asean, yang dideklarasikan di Singapura, pada tanggal 20 November 2007 lalu oleh 10 negara-negara Asean, termasuk Indonesia. Deklarasi Cetak Biru Komunitas Ekonomi Asean, Asean Economic Community Blueprint.

Berdasarkan cetak biru KEA ini, 10 negara Asean – Brunai Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filiphina, Singapura, Thailand, dan Vietnam – bersepakat dan menegaskan komitmen bersama untuk mempercepat pembentukan komunitas Asean, termasuk pilar-pilar KEA-nya pada tahun 2015, tinggal beberapa hari lagi kita masuk dalam era KEA ini.

Berbeda dengan AFTA, KEA bukan sekedar liberalisasi perdagangan barang semata, tetapi telah mengakomodasi isue-isue liberalisasi terhadap perdagangan barang dan jasa. Setidaknya ada 4 (empat) pilar utama KEA yang kemudian ditegaskan dalam 77 point rincian teknisnya (akan saya ulas point per point pada artikel berikutnya). Empat pilar tersebut adalah; (A) Pasar Tunggal dan Basis Produksi, (B) Kawasan Ekonomi yang Kompetitif. (C) Pembangunan Ekonomi yang Setara. (D) Integrasi ke Dalam Ekonomi Global.

Menghadapi KEA, ayo, kita berjiwa besar dengan meningkatkan kapasitas diri. Jangan berhenti di posisi saat ini saja. Bagus sekali jika punya keterampilan menciptakan barang, tapi memang dengan catatan, adanya dukungan pemerintah secara serius dengan menciptakan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada pembentukan jiwa dan semangat kewirausahaan dan kemandirian pada generasi muda Indonesia. Dan kebijakan tersebut tidak cukup hanya dalam bentuk keputusan di atas kertas, tetapi perlu keberanian pemimpin untuk melawan intervensi politik agar semua kebijakan dapat dieksekusi.

Baca juga :

Jan 022015
 

ekpatriatSaat ini banyak kita lihat warga negara asing berkeliaran di kota-kota di seluruh Indonesia. Ekspatriat, demikian umumnya orang menyebut mereka untuk menggambarkan keberadaan warga negara luar yang bekerja dan/atau tinggal di negara lain. Di tengah-tengah pasar global saat ini, pemandangan tersebut bukan lagi suatu yang asing, bahkan dalam kurun waktu yang tidak lama lagi, kita akan terbiasa berinteraksi dengan mereka.

Dalam elemen karakteristik utama KEA, salah satu poinnya adalah Arus bebas lalu lintas tenaga kerja terampil. poin ini menjelaskan bahwa dalam kawasan Asean sebagai konsekuensi deklarasi Komunitas Ekonomi Asean, setiap negara harus memberikan izin terhadap lalu lintas keluar masuk tenaga kerja yang terlibat dalam perdagangan barang, jasa, dan investasi sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara bersangkutan.

Tindakan nyata yang akan dilakukan setiap negara anggota adalah memfasilitasi penerbitan visa dan employment pass bagi tenaga kerja terampil Asean yang bekerja di sektor-sektor yang berhubungan dengan perdagangan dan investasi antar negara Asean. Sedangkan untuk arus bebas perdagangan jasa salah satunya ada kerjasama di antara Asean University Network (AUN) untuk meningkatkan mobilitas mahasiswa dan staff pengajar di negara kawasan.

Selain itu, tindakan yang dilakukan negara anggota dalam mengakomodir arus bebas bidang jasa ini adalah mengembangkan kompetensi dasar dan kualifikasi untuk pekerjaan dan keterampilan pelatihan yang dibutuhkan dalam sektor jasa prioritas.

Dalam rangka meningkatkan keterampilan, penempatan kerja dan pengembangan jejaring informasi pasar tenaga kerja di antara anggota negara-negara Asean, maka akan dilakukakan penguatan terhadap kemampuan riset di setiap negara anggota Asean.

Dengan diberlakukannya konsep arus bebas perdagangan jasa ini akan memompa semangat warga Asean untuk menentukan pilihan tempat bekerja antar negara dalam kawasan, sekaligus memicu negara untuk mendorong warganya meningkatkan keterampilan agar sesuai standar dan diterima pasar dalam kawasan.

Baca juga:

Aliran Bebas Barang di Pasar Tunggal KEA

Jan 012015
 

investasiSebelumnya sudah diulas sekila tentang Aliran bebas barang dan jasa pada Pasar Tunggal KEA. Kali ini kita singgung sedikit soal Aliran bebas investasinya. KEA memberlakukan tata aturan yang bebas dan terbuka sebagai bentuk tindakan yang akan mengundang investasi asing masuk ke dalam kawasan.

Investasi asing yang dimaksud dalam diktum ini adalah penanaman modal asing langsung Foregin Direct Invesment, FDI, baik dari luar kawasan maupun antar negara-negara Asean. Sikap ini dimaksudkan untuk mendorong dan menjamin pembangunan ekonomi Asean yang lebih dinamis.

Inestasi langsung akan sangat membantu negara bersangkutan mengurangi pengangguran karena adanya penyerapan tenaga kerja yang lumayan besar jika modal asing tersebut digunakan membangun pabrik pabrik dan perusahaan besar. Sedangkan investasi tidak langsung tidak memberikan dampak sebesar investasi langsung karena dana asing dapat ditarik kapan saja pemodal ingin menariknya.

Berdasarkan Asean Invensment Area (AIA), seluruh industri (bidang manufaktur, pertanian, perikanan, kehutanan, dan pertambangan serta jasa yang terkait dengan kelima sektor) wajib dibuka dan national treatment diberikan kepada investor, baik pada tahap pra-pendirian (pre-establishment), maupun pasca pendirian (post-establishment), dengan beberapa pengecualian bagi industri yang tercantum dalam Tempory Exclition List (TEL) dan Sensitif List (SL) setiap negara anggota.

Untuk mendorong intergrasi kawasan, framework agreement on the AIA dan ASEAN IGA akan ditinjau kembali. Tujuannya adalah membentuk perjanjian investasi yang lebih komprehensif dan berwawasan kedepan dengan menyempurnakan fitur-fitur, ketentuan-ketentuan, dan kewajiban-kewajiban dengan mempertimbangkan praktikpraktik international yang terbaik yang akan meningkatkan kepercayaan investor
terhadap ASEAN. ASEAN comprehensive investment agreement (ACIA) yang akan disusun berdasarkan AIA dan ASEAN IGA, akan mencakupi pilar-pilar ; Perlindungan investasi, fasilitas dan kerjasama, promosi dan kepedulian.

Baca juga:

Aliran Bebas Sektor Jasa di Era KEA