Sep 212018
 

Campak dan Rubella dari Perpektif EkonomiACEH saat ini menjadi satu satunya provinsi yang belum melaksanakan kembali program nasional imunisasi Measles Rubella (MR). Hal tersebut berkaitan dengan belum keluarnya instruksi dari Bapak Gubernur dan juga Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. Provinsi lain di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan luar Pulau Jawa lainnya yang pada awalnya juga menunda, sudah memulai kembali setelah dikeluarkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.33 Tahun 2018 yang membolehkan penggunaan vaksin MR.

Secara lengkap, Fatwa MUI itu tertuang pada point 3 yang berbunyi, “Penggunaan Vaksin MR produk dari SII pada saat ini, dibolehkan (mubah) karena ada kondisi keterpaksaan (darurat syar’iyyah), belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci, serta ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin yang halal. Kebolehan vaksin MR tidak berlaku jika ditemukan adanya vaksin yang halal dan suci.”

Banyak pihak yang mempertanyakan tentang kondisi darurat yang dimaksud. Mengapa Aceh juga harus melaksanakan imunisasi MR ini? Apakah Aceh bisa dikatakan “darurat” campak dan rubella? Namun, tulisan ini tidak bermaksud mengulang jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, tetapi lebih melihat pada perspektif ekonomi dari cost yang dikeluarkan dari tingginya kasus MR tersebut.

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan RI, jumlah kasus secara klinis campak dan rubella di Indonesia dari 2014-2017 yaitu 54.667 kasus. Data sampai Juni 2018 terdapat 2.160 kasus. Sedangkan berdasarkan pemeriksaan serologis positif untuk campak adalah 8.581 kasus dan serologis positif untuk Rubella adalah 5.005 kasus.

Secara global, Indonesia menduduki peringkat keenam pada 2016 sebagai negara dengan penderita campak terbanyak di dunia setelah Mongolia, Cina, Congo, Nigeria, dan India. Untuk Indonesia, berdasarkan pemetaan daerah risiko campak 2017, terdapat 56% provinsi di Indonesia dengan kategori daerah risiko sangat tinggi. Data kejadian luar biasa (KLB) campak dan rubella 2018 terjadi di 17 provinsi, termasuk Aceh.

Bagaimana Aceh?
Nah, untuk Aceh bagaimana? Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Aceh untuk kasus klinis penyakit campak pada 2016 ditemukan 1.588 kasus, pada 2017 terdapat 1.027 kasus, dan sampai Juli 2018 sudah ditemukan sebanyak 1.157 kasus. Berdasarkan Case Based Measles Surveilance (CBMS Percentage) Aceh 2012-2017, ditemukan 221 kasus campak dan 176 kasus rubella. Data tersebut dengan catatan tidak semua kabupaten/kota melapor dan tidak semua sampel diperiksa laboratorium.

Campak dan Rubella merupakan penyakit yang sangat menular dan berbahaya. Untuk penderita campak bisa berkomplikasi menyebabkan radang paru, infeksi otak, diare dehidrasi berat, infeksi telinga dan kematian. Sedangkan Rubella, efek kepada penderita tidak terlalu berat dibandingkan dengan penderita campak, akan tetapi bila Rubella menyerang ibu hamil, maka bisa terjadi keguguran ataupun lahir anak dengan kecacatan atau disebut dengan Sindrom Rubella Kongenital (SRK).

Kecacatan yang timbul ini bisa berupa penyakit jantung bawaan (bocor jantung), kerusakan jaringan otak yang bisa menyebabkan kelumpuhan ataupun retardasi mental, katarak kongenital (terdapat selaput putih di lensa mata), dan gangguan pendengaran atau tuli. Sampai 2017 terdapat 2.767 kasus SRK di Indonesia dan di Aceh sampai saat ini belum ada data jelas mengenai penderita SRK, akan tetapi kasus SRK sudah ditemukan dan ada di sekitar kita.

Seorang penderita campak atau rubella membutuhkan rawatan di rumah sakit (RS), terutama dengan indikasi campak dengan komplikasi ataupun campak tanpa komplikasi, tapi dengan kondisi sulit makan dan minum. Untuk seorang penderita campak, biaya yang dibutuhkan (berdasarkan standar BPJS), yaitu campak ringan tanpa komplikasi sebesar Rp 2.680.000 per kasus, campak dengan radang paru sebesar Rp 12.890.700 per kasus, campak dengan radang otak yaitu sebesar Rp 11.719.300 per kasus.

Biaya tersebut belum termasuk biaya hidup selama penderita dirawat juga biaya untuk keluarga yang mendampingi. Termasuk juga selama rawatan, orang tua, baik Ayah atau Ibu tidak bisa bekerja mencari nafkah sebagaimana aktivitas sehari-hari dalam memenuhi ekonomi rumah tangga.

Sedangkan untuk biaya pengobatan cacat karena penyakit rubella (SRK), butuh biaya yang sangat besar untuk alat bantu dengar (implant kokhlea) di telinga (tidak ditanggung BPJS), hanya biaya operasi yang ditanggung BPJS. Biaya operasi katarak kongenital, juga biaya yang dibutuhkan untu perawatan cacat seumur hidup (terapi rehabilitasi berupa terapi wicara, terapi jalan), biaya hidup selama perawatan (transportasi, makan) juga kerugian yang ditimbulkan karena orang tua tidak bekerja.

Untuk 3 (tiga) tahun terakhir dari kasus campak di Aceh dengan asumsi rata-rata pengeluaran setiap kasus yang diklaim ke BPJS sekitar sebesar Rp 7,8 juta, maka total cost yang dikeluarkan hampir mencapai Rp 30 miliar. Angka ini belum termasuk biaya yang harus dikeluarkan oleh keluarga pasien dengan rata-rata durasi waktu 7 hari, baik untuk pasien rawatan tanpa komplikasi maupun dengan komplikasi yang bisa menghabiskan biaya rata-rata Rp 2 juta per keluarga.

Artinya, keluarga pasien akan mengeluarkan biaya mencapai Rp 4,7 miliar selama tiga tahun tersebut, sehingga nilai ekonomi yang harus ditanggung akibat dari proses pengobatan Campak dan Rubella totalnya mencapai Rp 34 miliar.

Komponen biaya
Nilai ekonomi yang muncul dari data tersebut belum termasuk biaya yang dikeluarkan dari kasus SRK yang secara nasional dalam lima tahun terakhir berjumlah 2.767 kasus dengan biaya perawatan, operasi, terapi dan lain-lain yang membutuhkan komponen biaya berupa alat bantu dengar implant sebesar Rp 327 juta – Rp 370 juta, terapi wicara Rp 74 juta, katarak Rp 22 juta, dan rehabilitasi sebesar Rp 2,6 juta. Sehingga total biaya yang dikeluarkan oleh pasien SRK per pasien adalah sebesar Rp 619 juta.

Bisa kita bayangkan, pemerintah harus merogoh kocek tidak kurang dari Rp 1,7 triliun untuk melakukan pengobatan dan rehabilitasi khusus untuk penderita SRK, belum lagi ditambah dengan kasus-kasus penyakit yang mewabah yang dikarenakan rendahnya cakupan imunisasi misalnya, seperti difteri yang sejak 2017 menjadi masalah di Aceh, bahkan sampai sekarang.

Untuk Aceh, hingga saat ini kasus SRK tidak bisa dihitung, karena penulis belum mendapatkan informasi dan data riil mengenai jumlah penderita SRK. Tapi yang jelas kasusnya ada. Dengan asumsi besaran biaya pada kasus SRK di atas, sekalipun terpapar salah satu saja kelainannya, masih sangat tinggi bagi Aceh untuk dijadikan beban biaya di tengah-tengah ekonomi Aceh yang hingga saat ini masih tumbuh lambat dan terkesan tidak menggeliat.

Informasi di atas menunjukkan betapa besar biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dan pihak pasien. Dan sejatinya, semua biaya tersebut dapat dihindari melalui tindakan preventif berupa pemberian imunisasi MR kepada seluruh anak-anak yang ditargetkan.

Biaya pengadaan vaksin tersebut, jauh lebih murah dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk pengobatan dan rehabilitasi. Selain itu, pemerintah dapat mengalokasikan biaya tersebut untuk kebutuhan lain, dari pihak pasien (masyarakat) juga bisa menambah tabungan untuk menjaga keseimbangan ekonomi keluarga.

Tidak terlaksananya program imunisasi MR ini, tentu saja berdampak pada tidak tercapainya target cakupan imunisasi sebesar 95%, dan juga akan mengukuhkan kecemasan kita karena kemungkinan mewabahnya kembali penyakit campak dan rubella serta meningkatnya angka kejadian SRK di kemudian hari.

Di samping itu, tentu saja berpengaruh terhadap besaran nilai ekonomi dari biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Menjelang garis finish dana otsus, Aceh harus mulai serius memikirkan efisiensi, sehingga ke depan kita tidak terjebak pada frasa “darurat ekonomi”.

Artikel ini telah tayang di serambinews.com dengan judul Campak dan Rubella dari Perspektif Ekonomi, http://aceh.tribunnews.com/2018/09/20/campak-dan-rubella-dari-perspektif-ekonomi.

Sep 152017
 

page_16_Ekonomi DigitalData tak pernah tidur, setiap menit dalam jumlah yang sangat besar data mengalir dari setiap telepon, website, dan aplikasi yang lalu lalang di internet. Seberapa banyak kah data tersebut dibuat dan dari mana datangnya? Retorika tersebut dilontarkan  Josh James, founder, CEO & Chairman of the board pada tahun 2012 lalu dan menampilkannya dalam poster infografik dengan membagi setidaknya 15 jenis data yang berlalu-lalang di dunia maya.

Kita ambil saja contoh 5 jenis media maya yang paling populer saat ini menyediakan kanal tempat berseliwerannya data-data tersebut; (1) Ada sekitar 204 juta email yang dikirim oleh pengguna dalam setiap menit. Itu artinya ada sekitar 12 milyar email terkirim dalam setiap jam, atau 288 milyar email per hari. (2) Google membukukan catatan sebanyak 2 juta permintaan searching setiap menit, sama dengan 120juta per jam, atau 2,8 milyar perhari. (3) Tercatat sebanyak 684 ribu data sharing/update status Facebook setiap menit, berarti ada sekitar 985 juta sharing/ update status facebook setiap hari. (4) Pengguna twitter mengirim 100ribu twit setiap menit. Sama dengan 144juta twit setiap hari. (5) Data Belanja online mencapai $272.070. Dengan kurs 13.000, angka tersebut setara dengan Rp. 3.5 milyar setiap menit atau Rp. 212 milyar per jam. Artinya transaksi online mencapai Rp. 5.093 triliun sehari-semalam.

Melihat begitu besarnya transaksi uang melalui kanal digital ini, walau terlihat ambisius, tidak terlalu berlebihan jika pemerintah mencanangkan Visi Ekonomi Digital Indonesia 2020 dengan target terciptanya 1000 digital start-up (rintisan) dengan valuasi bisnis 10 miliar dolar AS, dan pertumbuhan e-commerce 50 persen per tahun dengan transaksi 130 miliar dolar AS, dengan asumsi pencapaian tersebut dapat diraih melalui dukungan kuat bagi pelaku wirausaha dalam kategori usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Bahkan untuk mewujudkan target itu pemerintah menyiapkan gerakan inklusif transaksi digital.

Selain data-data digital yang dicatat James tersebut, tentu saja didukung oleh sikap masyarakat Indonesia yang digital oriented. Data dari Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) serta We Are Social menyebutkan bahwa pengguna internet Indonesia berada di kisaran 52%, dan sebagian besar diantaranya mengakses internet secara mobile selama 4 jam per hari. Lebih jauh, saat ini terdapat 370 juta kartu SIM aktif di Indonesia, jauh lebih besar dari populasi Indonesia yang sudah hampir mencapai 270 juta penduduk. Itu artinya, pelanggan mobil rata-rata menggunakan lebih dari satu kartu SIM dengan asumsi satu nomor khusus untuk panggilan, dan nomor lainnya digunakan untuk berselancar di internet melalui ponsel pintar yang dimanfaatkan untuk kegiatan transaksi digital.

Komitmen Pemerintah

Potensi transaksi digital tentu saja tidak serta merta dapat memenuhi target sebagaimana dicanangkan jika pemerintah tidak berkomitmen mengimplementasikan visi digital tersebut. Satu sisi pemerintah bertekad memberikan akses pembiayaan bagi UMKM dan perusahaan IT baru berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kebijakan likuiditas pasar bagi perusahaan rintisan. Di samping itu juga kebijakan modal ventura yang memberi insentif dan mempermudah pembiayaan bagi pengusaha IT baru.

Di sisi lain, sebagaimana kita saksikan, usaha mikro kecil dan menengah juga mengalami kesulitan menghadapi kenyataan bahwa komoditas pangan seperti garam, gula, kedelai, bawang, daging dan komoditas keperluan rumah tangga lainnya yang sedang berusaha tumbuh di dalam negeri digulung oleh barang-barang impor. Salah satu dampak dari kebijakan dwelling time justeru benar-benar dimanfaatkan pihak lain untuk menaikkan kapasitas impor. Akibatnya pegiat ekonomi mikro kecil dan menengah dalam negeri, jangankan dapat meningkatkan nilai tambah produk mereka, untuk bertahan di harga yang berkecukupan saja mereka tidak mampu, konon lagi di tengah masyarakat tersebar issue tentang gula dan garam yang diproduksi masyarakat tidak bersertifikat, artinya tidak mendapat jaminan dari pemerintah atas kualitas produknya, sehingga tidak memperoleh kepercayaan di pasar.

Pun dalam soal pemanfaatan teknologi untuk sistem perizinan terintegrasi (single submission) baru diluncurkan baru-baru ini, Agustus 2017, melalui paket ekonomi jilid XVI dengan Satgas Leading Sector pada kementerian/lembaga antara lain berada pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perhubungan. Dimana, reformasi peraturan perizinan berusaha yang mulai dilakukan pada tahap kedua oleh pemerintah pusat menyerahkan kepada Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota untuk melakukan evaluasi atas seluruh dasar hukum pelaksanaan proses perizinan berusaha yang berlaku pada saat ini termasuk untuk UMKM

Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara target yang disasar, waktu target yang dicapai, serta perangkat aturan yang diberlakukan, dan kondisi para pegiat ekonomi mikro kecil dan menengah yang belum maksimal dibina agar produk mereka memenuhi standar produk pada umumnya sehingga dapat ditampung oleh pasar global.

Bagaimana Memasuki Ekonomi Digital

Melihat kenyataan sulitnya pegiat ekonomi mikro kecil dan menengah tumbuh dalam situasi kebijakan pemerintah yang masih tarik ulur dalam “spektrum utopia” ekonomi digital, patut kita menduga bahwa target-target yang ditorehkan dalam visi mewujudkan ekonomi digital Indonesia di tahun 2020 yang hanya tinggal lebih kurang dua tahun lagi terhambat. Data-data transaksi ekonomi yang sangat dahsyat di dunia maya yang disuguhkan James di atas, dikhawatirkan memang hanya mengawang-awang dan memenuhi catatan para pengamat saja. Buktinya, belum lama ini pemerintah, sebagaimana disampaikan menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin nasution,  sudah mulai gamang dengan kondisi lesunya perekonomian dan mengakui sedang mencari akar penyebab lesunya daya beli masyarakat.

Pernyataan tersebut menjadi kurang relevan, karena pemerintah sendiri yang telah menyusun visi ekonomi digital, artinya pemerintah sudah menyadari betul bahwa terjadi pergeseran (shifting) dan perusakan (disruption) ekonomi dengan munculnya teknologi informasi yang terus menggerus peran ekonomi konvensional yang malas memperbaiki diri. Oleh karenanya diperlukan inovasi-inovasi agar kemampuan pegiat ekonomi dapat meningkat signifikan dan produk-produk dapat ditingkatkan kualitasnya. Yang terpenting adalah kebijakan pemerintah yang memang benar-benar memihak kepada masyarakat dan pegiat ekonomi mikro, kecil dan menengah.

Jika pertumbuhan UMKM tersendat, tentu saja produk-produknya akan sulit untuk masuk pasar dan juga memiliki kesempatan yang sedikit untuk meramaikan pasar e-commerce. Oleh karenanya penting untuk diperhatikan dan memastikan status data transaksi digital yang berseliweran di Indonesia, dimana nilai transaksi e-commerce pada tahun 2013 saja mencapai angka Rp130 triliun. Pertanyaan pentingnya adalah, apakah masyarakat Indonesia dalam transaksi tersebut berstatus sebagai konsumen atau produsen? Atau berperan sebagai reseller dari produk-produk luar negeri? Jika 50 persen saja status transaksi sebagai penjual, tentu ini akan sangat baik dampaknya terhadap perekonomian, tetapi jika hanya sebagai konsumen, maka makna disruptive dalam konteks karakter perusak ekonomi yang disebutkan oleh Reynald Kasali memang menjadi bahan pemikiran kita untuk melakukan revolusi mental untuk menciptakan produk-produk yang inovatif agar mampu bersaing dengan produk-produk global yang selama ini mendominasi pasar melalui transaksi digital.

Diperlukan sikap tegas untuk menopang dan menjamin berputarnya gerigi ekonomi melalui penguatan sistem produksi dan pembinaan kemampuan digital para pegiat ekonomi mikro, kecil dan menengah, dan pemerintah juga harus berani menginterupsi kegiatan impor jika terindikasi merusak aktifitas ekonomi usaha mikro, kecil dan menengah dalam negeri.

Tulisan ini telah dimuat di kolom Opini Harian Waspada Medan, Kamis, 14 September 2017. E-papernya dapat dibaca di link Memasuki Ekonomi Digital.

Baca juga :

Aug 012017
 

uangRamadhan dinobatkan sebagai bulan keberkahan dan penuh kebaikan, bahkan salah satu malam di bulan ramadhan, yakni malam lailatulqadar lebih baik dari seribu bulan. Keberkahan bulan ramadhan memiliki setidaknya dua dimensi, yaitu dimensi akhirat dan dunia. Syarat untuk dapat memperoleh keberkahan di akhirat adalah iman dan orientasi harapan, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari, “barangsiapa yang berpuasa Ramadhan karena keimanan dan mengharapkan pahala (dari Allah Subhanahu wa Ta’ala), niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.” Dimensi ukhrawi pada bulan ramadhan ini bukan hanya pengampunan dosa, tetapi juga memiliki keutamaan-keutamaan di setiap ibadah yang dilakukan dimana Allah menjanjikan pahala yang berlipat ganda bagi setiap muslim yang melaksanakan puasa dengan penuh keikhlasan.

Tidak makan dan tidak minum serta menahan hawa nafsu dari perbuatan-perbuatan yang berlebihan bukan sekedar larangan yang ingin menguji ummat Islam agar Allah tahu siapa yang patuh dan siapa yang inkar, tetapi memiliki makna lain yang bersifat duniawi, dimana orang-orang yang berpuasa menurut hasil penelitian ilmiah dapat dipastikan sangat baik bagi kesehatan jantung dan pembuluh darah, demikian juga aspek psikologis menahan amarah dapat menurunkan kadar adrenalin dalam tubuh.

Dimensi duniawi ramadhan juga memiliki spektrum tersendiri dalam aspek perekonomian yang dapat dilihat dari sisi mikro dan makro yang muncul akibat aktifitas dan pola konsumsi masyarakat yang mencapai puncak tertinggi selama bulan ramadhan hingga menjelang lebaran tiba. Hal ini dapat dilihat dari salah satu indikator yang dirilis oleh bank Indonesia, yakni jumlah uang yang beredar pada bulan ramadhan dan menjelang hari raya.

Memperhatikan data uang kartal yang diedarkan (UYD) Bank Indonesia tahun 2016, terlihat bahwa trend peredaran uang di masyarakat pada dua bulan menjelang puasa selalu meningkat. Fenomena ini terjadi secara nasional dan juga lebih rinci pada setiap provinsi di Indonesia, tak terkecuali Aceh. Tingginya tingkat pengedaran uang ini tentu saja akibat dari perilaku konsumsi yang tinggi dalam masyarakat. Sebagai gambaran, di tahun 2014 bulan ramadhan jatuh pada akhir bulan Juni, tepatnya 29 Juni 2014. Data BI menunjukkan jumlah pengedaran uang di Aceh pada bulan April sebesar Rp. 168,1 milyar, dan pada bulan Juni meningkat menjadi 195 milyar. Kenaikan pengedaran uang sebesar 16% tersebut karena terdapat aktifitas meugang di akhir Juni. Pada tahun 2015, kenaikan tingkat pengedaran uang di masyarakat terlihat lebih tinggi, dimana ramadhan jatuh pada tanggal 18 Juni 2015 dengan jumlah pengedaran uang sebesar Rp. 398,5 milyar. Dan bulan April sebelumnya jumlah pengedaran uang hanya sebesar Rp. 256,6. Artinya jumlah uang masuk yang beredar mencapai lebih kurang 55%.

Di sisi lain, selain peningkatan konsumsi yang dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan selama ramadhan, belanja masyarakat juga didorong oleh aktifitas menjelang dan pasca hari raya idul fitri, yaitu mudik dan arus balik yang menciptakan suatu pergerakan masyarakat urban yang mudik ke kampung dan balik lagi ke kota untuk melakukan aktifitas normal sehari-hari. Pergerakan penduduk pada dua momen penting saat mudik dan arus balik ini bahkan menjadi salah satu peristiwa yang dimasukkan dalam pertimbangan survey kependudukan yang dilakukan oleh BKKBN melalui program survey RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) di setiap tahunnya. Pada bulan Juli 2015, pengedaran uang melonjak mencapai Rp. 977,9 milyar, atau meningkat sebesar 145% karena adanya peningkatan aktifitas ekonomi menjelang hari raya idul fitri.

Fenomena ini dapat diterjemahkan sebagai sebuah kondisi dimana ramadhan, saat ummat Islam berpuasa, menahan makan dan minum, berarti juga menahan belanja makanan dan minuman sebagaimana hari-hari biasa. Tetapi kenyataannya tingkat konsumsi masyarakat justru terlihat semakin tinggi jauh melebihi konsumsi hari-hari biasa di luar ramadhan. Hal ini tentu akan mempengaruhi ekonomi karena transaksi yang berlangsung searah dengan jumlah uang yang beredar di masyakat. Kondisi ini berlangsung hingga momen mudik dan arus balik.

Sebagaimana diketahui bahwa ekonomi suatu negara direfleksikan melalui nilai produk domestik bruto (PDB) yang diukur menggunakan indikator konsumsi rumah tangga, investasi keseluruhan, belanja pemerintah, serta ekspor dan impor, maka konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi hingga mencapai 50% untuk negara Indonesia. Jika dikaitkan dengan fenomena tingginya UYD di setiap bulan ramadhan hingga memasuki iedul fitri, maka dapat diduga bahwa perilaku konsumsi ini dapat mempercepat perputaran uang dan akan mempengaruhi ekonomi daerah dan bahkan negara.

Uniknya, kekhawatiran beberapa kalangan yang selalu timbul menjelang ramadhan dan hari raya berupa “sang pencuri yang tak dapat ditangkap”, yaitu inflasi, yang menggambarkan naiknya harga-harga barang tertentu yang menyebabkan menurunnya daya beli seolah-olah tidak menjadi masalah bagi masyarakat. Secara psikologi masyarakat lebih fokus pada kepuasan batin dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan atau keinginan selama ramadhan serta hari kemenangan setelah sebulan penuh menahan  haus dan lapar.

Dua peristiwa besar ini menjadi pilar ekonomi yang dapat menopang kondisi suatau daerah bahkan negara, dimana pada bulan-bulan biasa di luar ramadhan dan syawal dapat kita lihat catatan ekonomi yang berfluktuasi secara tajam sehingga pemerintah bekerja keras meningkatkan belanja konsumsi untuk memperoleh keseimbangan dari sisi ekonomi mikro dan makro. Tingginya transaksi ini bahkan bisa berlanjut hingga dua bulan setelah idul fitri, yakni bersambung dengan momen idul adha dimana masyarakat muslim di seluruh Indonesia akan melakukan transaksi ekonomi untuk belanja hewan kurban yang setiap tahun sebelumnya selalu meningkat, dan diprediksi di tahun-tahun selanjutnya akan terus meningkat karena meningkatknya kesadaran masyarakat ekonomi menengah terhadap ibadah kurban.

Dimensi ekonomi yang mengiringi dimensi ibadah puasa dan perayaan hari kemenangan idul fitri dan idul adha menjadi penyeimbang setiap tahun yang akan menutupi celah-celah kekosongan prestasi ekonomi di luar bulan puasa dan syawal serta dzulhijjah tersebut sehingga dapat menjadi satu tonggak puncak prestasi ekonomi karena secara otomatis masyarakat dengan sendirinya terdorong untuk melakukan transaksi yang optimal karena muncul dari dorongan psikologis yang tidak dapat ditunda atau dihambat oleh siapapun.

Kondisi ini sekaligus akan mengurangi beban pemerintah, setidaknya 3 hingga 4 bulan pemerintah dapat bernafas dengan lega dan “berhenti” menstimulasi ekonomi arus bawah untuk bergerak, karena mesin ekonomi berputar melalui energi yang dihasilkan dari aktifitas-aktifitas berdimensi ibadah yang diyakini sebagai suatu aktifitas transendental namun di sisi lain mampu mendongkrak sisi-sisi material dalam hubungannya dengan sesama manusia melalui transaksi ekonomi di lingkungan masyarakat. Sisanya, 8 bulan pemerintah dapat melakukan stimulasi ekonomi yang mengacu pada teori-teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi seperti biasa dengan mengaktifkan mesin-mesin ekonomi konvensional.

Puasa di bulan ramadhan, perayaan idul fitri di bulan syawal, dan kurban di hari raya idul adha merupakan aktifitas yang berdimensi ibadah dan muammalah, mengajarkan dan mendidik kita untuk mendekatkan hubungan dengan Allah di satu sisi, serta menyadarkan manusia untuk memupuk hubungan baik dengan sesama manusia di sisi yang lain. Kedua dimensi ini tidak mungkin dapat dipisahkan dan akan terus menjadi dua sisi yang melekat serta menjadi titik koordinat yang menyeimbangkan aspek ukhrawi dan duniawi dalam waktu bersamaan.

May 092017
 

Menata Ekonomi Berkeadilan_cropToko modern dalam wujud ritel saat ini tumbuh pesat di seluruh Indonesia, pangsa pasarnya semakin melebar dan mengiris pangsa pasar ritel tradisional, jika dihadapkan antara pangsa pasar ritel tradisional dan modern, maka terlihat jelas pangsa pasar ritel tradisional semakin hari semakin mengecil karena digerus oleh keberadaan ritel modern.

KPPU merilis gesekan pangsa pasar antara modern dan tradisional ini dalam 10 tahun terakhir. Pada tahun 2000 pangsa pasar ritel tradisional berada pada angka 65% sedangkan ritel modern memiliki pangsa pasar 35%. Namun sejak tahun 2004, pertumbuhan pangsa pasar ritel modern terus meningkat dari 35% mencapai 39%. dengan tingkat pertumbuhan pangsa pasar pada angka tersebut, pada tahun 2008 saja, pangsa pasar ritel modern sudah mencapai 53% sedangkan ritel tradisional menurun menjadi 47%. Angka-angka ini adalah akumulasi dari seluruh pertumbuhan pasar secara nasional. Barangkali persentase ini akan jauh lebih berfluktuasi dan fantastis jika dilihat secara detil per provinsi atau bahkan per kabupaten di seluruh Indonesia.

Kehadiran pengusaha ritel modern ini di satu sisi memang membawa berkah bagi konsumen karena akan dapat menyeimbangkan harga di pasar serta terjaminnya ketersediaan barang yang lebih variatif memenuhi kebutuhan dengan kualitas yang baik, tetapi di sisi lain berdampak pada tergusurnya keberadaan ritel-ritel tradisional yang secara pelan tapi pasti akan kehilangan momen meraih peluang ekonomi dalam skala yang kecil sekalipun, karena dapat dipastikan bahwa ritel tradisional tidak akan mampu bersaing dari aspek apapun dinilai, atau jika dikomparasi kekuatan ritel modern dan tradisional dari aspek bauran pemasaran yang mencakup product (produk) yang memiliki ciri kualitas, kemasan, feature, ukuran, pelayanan dan garansi. Demikian juga dengan dimensi price (harga) yang memiliki ciri harga bersaing dan metode bayar, place (tempat) yang strategis dan interior yang menarik, dan promotion (promosi). Tentu semuanya mutlak dimiliki ritel-ritel modern.

Di samping itu, melihat kenyataan produk-produk yang dijual di etalase ritel-ritel modern terkesan tanpa batas, dalam arti, semua produk-produk kebutuhan hidup rumah tangga dapat dijual sekalipun barng-barang yang sebenarnya jika dilihat dari aspek utility-nya tidak terlalu dipandang penting, bahkan dapat diadakan oleh produsen-produsen lokal yang selama ini kita lihat masih belum ditampung oleh ritel-ritel modern. Ini tentu saja akan menutup kemungkinan berkembangnya usaha ritel tradisional yang selama ini menjadi andalan pencari nafkah masyarakat menengah ke bawah.

Ekonomi Berkeadilan

Jauh-jauh hari, pemerintah telah menyadari fenomena ketidakadilan ekonomi dalam masyarakat Indonesia, dan memberikan signal serta dorongan kuat untuk mewujudkan keadilan ekonomi melalui kebijakan-kebijakan yang dinyatakan dalam berbagai aturan. Dalam klausul poin (a) Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 menyatakan bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran, dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka pasar tradisional perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan. Selanjutnya dinyatakan dalam poin (b) bahwa untuk membina pengembangan industri dan perdagangan barang dalam negeri serta kelancaran distribusi barang, perlu memberikan pedoman bagi penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, serta norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan toko modern serta pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen;

Pesan keras dalam peraturan presiden tersebut mestinya menjadi daya ungkit semangat ekonomi berkeadilan melalui implementasi aktifitas ekonomi yang melibatkan banyak pihak, terutama masyarakat sebagai salah satu faktor produksi yang dapat dijadikan mitra penyedia/ pemasok barang-barang yang dapat diproduksi di lingkungan masyarkat lokal. Ini menjadi pemicu kuat akan terjadinya sharing economic di antara para pelaku usaha kecil menengah yang bermitra dan terlibat dalam proses-proses transaksi ekonomi yang berlangusng. Dan jika kemitraan ini bertahan dalam jangka waktu yang lama dapat dipastikan bahwa ekonomi berkeadilan bisa mengalami masa yang berbunga-bunga.

Keengganan memanfaatkan produk lokal oleh ritel-ritel modern ini akan menjadi beban berat pemerintah yang visi ekonominya untuk melakukan pemeratan dan keadilan ekonomi justeru menjadi penumpukan kekayaan hanya kepada pemodal-pemodal besar pemiliki ritel modern yang akan terus tumbuh dengan cepat dan menyedot banyak uang masyarakat desa untuk dibawa ke kota karena mereka memiliki sumber daya yang jauh melebihi kapasitas pelaku usaha kecil serta sistem bisnis yang mapan dengan peralatan yang modern dan canggih. Simpul-simpul ekonomi yang dibangun ritel berjejaring ini berdiri bak jamur tumbuh di musim hujan di seluruh pelosok tanah air dan menghimpun uang-uang masyarakat melalui kegiatan transaksi belanja. Salah satu cara untuk mengantisipasi munculnya persoalan ekonomi yang lebih berat ke depan adalah, ritel-ritel modern harus bersedia menampung produk-produk lokal. Dengan demikian sebagian dari uang belanja masyarkat akan tetap berputar di daerah tersebut walaupun persentasenya kecil, tetapi bila rutin dan perputarannya cepat akan sangat membantu berderaknya gerigi-gerigi ekonomi di lingkungan masyarakat.

Barangkali yang menjadi pertanyaan adalah persoalan kualitas produk lokal. Sebagaimana diketahui bahwa produk-produk yang dipajang di outlet dan ritel-ritel modern bukanlah produk yang diletakkan begitu saja, tetapi produk tersebut memiliki standar kualitas yang terukur melalui serangkaian riset yang panjang sehingga menjadi sebuah produk yang memiliki nilai jual di pasar. Inilah tantangan kemitraan bisnis di dunia global saat ini, selain melakukan transaksi ekonomi yang berfungsi untuk mencari profit, kemitraan juga memiliki dimensi pemberdayaan yang dapat mengembangkan dan meningkatkan standar dan kualitas produk lokal yang akan dijadikan sebagai salah satu menu dalam etalase ritel modern. Oleh karenanya, ritel-ritel modern yang memiliki potensi sumber daya manusia yang berkualitas dapat melakukan pelatihan peningktan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas produk yang berstandar kepada mitranya (orang lokal). Hal ini akan sangat membantu masyarakat untuk lebih bersemangat dan giat bekerja memperbaiki kualitas diri dan produk yang ditawarkan untuk diakomodir pada etalase ritel-ritel modern.

Keuntungan lain adalah, produk-produk lokal akan dengan cepat dapat menembus pasar-pasar global, setidaknya nasional, karena ritel modern memiliki jejaring di seluruh tanah air bukan hanya di kota-kota, tetapi sudah sampai di pelosok desa. Dengan modal jejaring ini, ritel modern dapat melakukan pertukaran silang barang-barang lokal untuk dijual di daerah lain, dan bahkan suatu saat produk-produk lokal ini akan menjadi menu baru dalam daftar produk nasional.

Sangat disayangkan, pada butir-butir setiap pasal pada Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tidak ada kalimat tegas yang menyebutkan bahwa sumber-sumber barang produksi yang dijual toko-toko dan ritel modern harus menampung produk-produk lokal dalam kuantitas tertentu dimana ritel tersebut berdiri. Perpres tersebut hanya mengatur persoalan administrasi kemitraan guna mengikat antara pemasok dan toko modern dalam urusan sengketa jika kemudian hari muncul persoalan hukum. Namun demikian, masih ada harapan yang bisa digantungkan kepada pemerintahan daerah melalui penerbitan peraturan daerah yang berisi tuntutan untuk memasok produk lokal pada toko dan ritel-ritel modern berjejaring.

Artikel ini sudah dipublikasWaspada Medan, Selasa, 9 Mei 2017. Versi onlinenya dapat diakses di link Opini Waspada.

Baca juga :

Jan 292017
 

Kontrol KekuasaanJika tidak ada aral melintang, pada hari rabu, 15 Februari 2017, sebanyak 101 daerah yang terdiri dari provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak. Pesta politik lima tahunan yang paling banyak menguras energi seluruh komponen masyarakat, mulai lapisan bawah hingga ke tingkat pusat pemerintahan. Mulai dari energi psikologi, badan dan materi semua akan terlibat.

Dari 101 daerah yang menyelenggarakan pilkada tersebut terdiri atas 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Aceh termasuk salah satu provinsi yang turut serta dalam pesta demokrasi yang cukup bergengsi ini bersama sama dengan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Untuk diketahui, bahwa Aceh adalah daerah yang paling banyak menggelar pilkada pada tahun 2017; satu pemilihan gubernur dan 20 untuk pemilihan bupati dan walikota. Selain yang terbanyak, Aceh masih memiliki daya tarik tersendiri dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, yakni keberadaan partai lokal. Hal ini tentu akan memberikan warna politik yang berbeda dan semarak.

Sejak genderang pilkada ditabuh pada 3 Agustus 2016 yang lalu, maka sejak itu pula pintu gerbang tahapan pilkada dimulai. Terlalu bising aliran informasi yang keluar masuk dari seluruh media yang berlomba-lomba menyajikan berita, memancing masyarakat berspekulasi, berimajinasi, berinovasi, dan berkreasi menciptakan opini masing-masing terhadap pasangan calon yang diduga atau dipastikan maju. Perang kata-kata sudah menjadi biasa di dunia maya, mulai dari yang santun hingga yang tak beretika semua ada. Bahkan para timses tidak segan-segan menggunakan berbagai cara membantu mendongkrak citra paslon dukungannya, termasuk “tega” memperkosa google sebagaimana yang sedang menjadi trending topic para netizen saat ini untuk pilkada DKI jakarta.

Esensi demokrasi

Hiruk pikuk pilkada nyaris membuat masyarakat bahkan para pasangan calon lupa terhadap esensi demokrasi yang digelar melalui pilkada ini. Perilaku politik di negeri kita cenderung memberikan warna berbeda, mendefinisikan demokrasi sebagai ajang kompetisi an sich, yang digunakan untuk memperebutkan jabatan politik, setidaknya fenomena ini sangat jelas terlihat untuk even-even pilkada dari periode ke periode. Bahkan untuk pemilihan umum presiden pun kita masih merasakan aroma perebutan jabatan politik yang bukan merupakan esensi dari demokrasi.

Esensi demokrasi adalah kesejahteraan (setidaknya bagi demokrasi di Indonesia), namun yang kita saksikan dalam setiap pilkada, kesejahteraan baru sebatas slogan yang hanya muncul saat kampanye berlangsung karena pada saat itu merupakan momen dimana opini media begitu masif menyuguhkan informasi politik yang tidak menyisakan waktu kepada masyarakat untuk memilih berita lain. Dan pada saat yang sama tingkat emosional masyarakat sedang dalam klimaks yang luar biasa dan harus menentukan sikapnya agar dapat berpartisipasi dalam argumen-argumen politik di lingkungan masing-masing. Akibatnya kita semua terjebak dalam proses-proses demokratisasi yang kita definisikan sebagai demokrasi itu sendiri, padahal sebenarnya kita sedang mendefinisi ulang demokrasi secara liar menjadi perebutan kekuasaan. Inilah definisi yang sangat mainstream di tengah-tengah masyarakat saat ini.

Berebut Kekuasaan

Bagaimana dengan kesejahteraan? Ya, memang tetap dituntut oleh masyarakat saat pasangan calon terpilih menjadi pimpinan daerah. Tapi bukan rahasia lagi, walaupun hanya sebatas candaan, adagium yang menyatakan perbedaan pilkada dan pil-KB; “Pilkada, kalau jadi dia lupa, sedangkan pil-KB, kalau lupa dia jadi”, memang menjadi hipotesa. Dengan telah melewati banyak pilkada, hipotesa ini sudah bisa dibuktikan dan menjadi tesis. Mengapa bisa demikian? Karena para kontestan pilkada barangkali belum memiliki kapasitas untuk memimpin daerah dalam artian visi dan misinya tidak dipersiapkan untuk mendorong kesejahteraan, tetapi ingin berkompetisi memperebutkan kekuasaan, padahal ini baru merupakan salah satu dari proses-proses demokrasi yang harus dilalui. Celakanya, kebanyakan berhenti pada tahapan ini. Kalaupun ada upaya-upaya untuk mendorong kesejahteraan, maka sulit sekali kesejahteraan tersebut terdistribusi untuk masyarakat luas, tetapi untuk kalangan “terbatas” jelas. Kondisi ini persis seperti bunyi teori John Rawls.

John Rawls dalam Caporaso & Levine (2015) mengajukan sebuah pendekatan berbasis keadilan yang dia sebut sebagai pendekatan Kontraktarian Modern, dimana Rawls mengatakan bahwa semua nilai sosial-kebebasan dan peluang, pendapatan dan kekayaan, dan dasar-dasar dari martabat individu (self respect)- harus didistribusikan secara merata (equally) kecuali jika distribusi yang tidak merata terhadap sebagian atau semua dari nilai-nilai ini bisa menguntungkan semua orang.

Teori Rawls ini tentu saja beraroma ekonomi politik karena memang Rawls dalam hal ini sedang membahas hubungan ekonomi dan politik. Dalam realitas dunia politik saat ini, memang kalimat terakhir dari pernyataan Rawls sangat relevan. Artinya, proses-proses demokrasi yang diselenggarakan melalui pilkada selama ini lebih cenderung kepada perebutan kekuasaan untuk mengontrol kesejahteraan individu dan kelompok-kelompok tertentu. Rawls membenarkan penguasaan harta yang bertumpuk pada sekelompok orang dengan syarat dapat menguntungkan semua orang, pernyataan yang terbalik dengan logika keadilan yang selama ini dipahami orang.

Berkaitan dengan teori Rawls ini, dapat kita duga bahwa para calon pemimpin barangkali awalnya berniat mengontrol kekuasaan, kemudian menguasai sumber-sumber ekonomi dan mendistribusikannya kepada kolega untuk selanjutnya dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat banyak. Tetapi pasca terpilih hanya ada satu penggal teori tersebut yang dapat direalisasikan, yaitu penguasaan harta oleh sekelompok orang. Adapun syarat agar menguntungkan semua orang- dalam hal ini rakyat- maka dapat kita lihat dari kondisi sulitnya ekonomi masyarakat selama ini atau dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi serta indikator-indikator kesejahteraan yang dirilis secara resmi oleh badan pusat statistik.

Lantas siapa pihak yang harus kita mitntai tanggungjawab untuk meluruskan pola pikir para calon pemimpin daerah agar orientasi berebut kekuasaan dapat dibelokkan menjadi kesejahteraan? Secara umum kita semua bertanggungjawab melakukan pendidkan politik melalui berbagai media dan institusi pendidikan politik, tetapi karena proses-proses demokratisasi di Indonesia telah melahirkan desentralisasi kekuasaan dengan hadirnya instutusi-institusi politik formal, maka tidak berlebihan jika pekerjaan ini diarahkan menjadi domain-nya partai politik, sesuai definisi partai politik menurut UU No.2 Tahun 2008, yaitu untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Peran Partai Politik

Partai politik yang sejatinya memiliki tanggungjawab moral terhadap pembinaan dan edukasi politik bagi masyarakat dan anggotanya tidak jarang mengusung calon-calon yang lebih populer dari perspektif pencitraan dan mengabaikan kapasitas calon yang benar-benar memiliki visi membangun daerah. Bukan tidak boleh, tetapi alangkah lebih baiknya ada proses pendidikan politik dan kepemimpinan yang memang dipersiapkan sejak dini sehingga calon yang dipersiapkan memang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik. Tetapi seperti yang kita saksikan, kecenderungan partai politik memang lebih memilih calon-calon yang populer karena pencitraan, dan ini tentu saja tidak salah karena memang masyarakat kita masih terpukau dengan pencitraan, terdapat titik ekuilibrium atas “permintaan” masyarakat dan “penawaran” yang diajukan oleh partai politik.

Jika partai politik tidak menjalankan fungsi-fungsinya sebagai institusi pendidikan politik, dikhawatirkan menjadi energi yang akan turut serta mempersempit definisi demokrasi pada ruang lingkup perebutan kekuasaan karena keputusan untuk menentukan figur-figur yang diusung didasari oleh tingginya elektabilitas di mata publik yang diperoleh dari tingginya popularitas akibat serangan masif iklan-iklan pencitraan. Setelah kekuasaan dicapai, para pejabat yang berkuasa nyaris tak mampu menampilkan diri sebagai sosok yang dapat menarik benang merah antara demokrasi dan kesejahteraan, terputus pada pencapaian kekuasaan dan terlelap dalam comfort zone. Padahal mestinya selain berkompetisi memperebutkan kekuasaan, pemimpin yang terpilih harus dapat dipastikan bahwa mereka memiliki kemampuan memahami persoalan, mengidentifikasi, menganalisis, dan membuat keputusan hingga memiliki keberanian mengeksekui program-program kesejahteraan bagi masyarakat yang menjadi inti dari perebutan kekuasaan yang dimenangkan.

Baca juga :

Dec 062016
 

potensi-ekonomi-212Demo massa yang merengsek Jakarta dalam dua gelombang yang dahsyat, yaitu 411 dan yang terakhir 212 merupakan yang terbesar dan paling damai dalam sejarah demo di Republik ini. Tidak ada angka pasti berapa jumlah massa yang memadati jalan-jalan ibukota tersebut. Pihak kepolisian mengklaim massa yang hadir pada demo 411 di atas 100ribu orang, sedangkan pihak penyelenggara mengklaim 2juta, sedangkan ustadz Adjae mengklaim 2,3juta.

Menurut keterangan kabid Humas Polri, Boy Rafli Amar, kapasitas lapangan Monas hanya dapat menampung hingga 700 ribu massa. Jika jumlah massa melebih angka tersebut, atau jika diasumsikan dengan mengambil angka di antara klaim-klaim yang beredar, katakanlah 1,5juta peserta, maka dapat dipastikan massa akan membludak hingga Semanggi dan bundaran HI.

Terlepas dari pro kontra dan muat tidaknya tempat penampungan massa di Jakarta, menarik untuk dikaji bagaimana efek ekonomi yang ditimbulkan hajatan ini. Jika yang hadir diasumsikan 1,5 juta orang dan setiap orang akan menghabiskan uang belanja masing-masing 1,5juta saja, maka akan ada uang beredar di Jakarta dalam satu hari tersebut sejumlah Rp. 2,2 triliun, angka yang sangat fantastis. Ini tentu tidak termasuk uang tiket pesawat, bus dan kendaraan lain yang juga membutuhkan biaya operasional. Potensi ekonomi yang dihasilkan dari demo massa ini tidak bisa dianggap remeh. Jakarta kedatangan tamu sekaligus uang segar dari peserta aksi massa yang beredar di tangan para pedagang nasi bungkus, bis kota, pedagang asongan, bahkan para pemulung sampah yang panen dari sampah yang dihasilkan para peserta.

Dibandingkan potensi ekonomi yang dihasilkan oleh kegiatan Pekan Raya Jakarta, maka angka ini tentu jauh berbeda. Rata-rata potensi ekonomi yang dihasilkan melalui transaksi di PRJ berjumlah 4,5 triliun dengan durasi satu minggu. Itu artinya bahwa PRJ hanya memiliki potensi sebesar Rp. 643 milyar per hari. Dapat dibayangkan kalau aksi massa ini ditransformasikan menjadi ajang PRJ dadakan selama satu minggu, tentu akan memiliki potensi ekonomi sebesar Rp. 10,5 triliun. Dua kali lebih besar dari pada potensi ekonomi pekan raya Jakarta.

Aplikasi Ekonomi Berbagi

Sebenarnya potensi ekonomi yang dihasilkan dari aksi massa ini dapat memberikan manfaat ekonomi bukan hanya bagi Jakarta, tetapi juga bagi seluruh daerah dari mana massa berasal karena pada peristiwa ini, seluruh peserta pasti akan membelanjakan uang mereka mulai dari tempat berangkat hingga ke tempat tujuan dan kembali lagi ke kampung halaman. Dan sifatnya sangat liquid, cari-secair-cairnya karena kebutuhan selama aksi diselenggarakan menuntut uang harus dikeluarkan dari kantong sehinga peredaran uang berlangsung cepat dan sangat membantu mengatasi kemacetan sisi-sisi gerigi ekonomi. Rangkaian seluruh aksi massa ini tentu saja akan berdampak pada sharing economic (ekonomi berbagi) yang memberikan kesempatan kepada banyak pihak menikmati belanja para demonstran.

Rush money yang belakangan marak disosialisasikan berkaitan dengan kasus yang sama, barangkali tidak perlu kita persoalkan terlalu berlebihan, karena walau di satu sisi diperkirakan terjadi kegoncangan karena kepanikan, tetapi dana-dana yang ditarik tersebut justeru di sisi lain memiliki nilai kebermanfaatan lebih bagi masyarakat bawah. Sebab penarikan jelas dilakukan oleh warga yang akan melakukan aksi massa, sehingga otomatis uang yang mereka tarik akan dibelanjakan segera, itu artinya bahwa aksi ini dapat membantu melancarkan peredaran uang di masyarakat bawah dibandingkan uang-uang tersebut terpendam di bank dan mengendap dalam waktu yang lama. Barangkali, peristiwa besar 212 ini merupakan salah satu bentuk model aplikasi ekonomi berbagi pada saat-saat uang memang perlu beredar dengan cepat di masyarakat, sebagaimana pemerintah selalu menyelenggarakan even-even besar guna mendongkrak pergerakan ekonomi masyarakat melalu transaki-transaksi yang berlangsung pada even tersebut.

Transformasi Potensi Ekonomi

Sikap sebagian pihak kepolisian di beberapa daerah yang melarang perusahaan angkutan bus mengangkut para peserta aksi massa di satu sisi sangat disayangkan, karena justeru para pengusaha angkutan akan kehilangan transaksi dari momen ekonomi seperti ini, dan tentu saja kehilangan pendapatan, setidaknya untuk satu hari.

Kekhawatiran yang muncul dari aksi massa ini sebenarnya dapat ditransformasikan menjadi potensi, baik secara politik maupun ekonomi. Sikap politik yang berlebihan akan menimbulkan kepanikan yang bisa tak terkendali. Komunikasi yang baik dan intens dengan berbagai pihak barangkali dapat meredakan kepanikan ini. Presiden, Panglima TNI dan Kapolri tentu sangat faham tindakan-tindakan yang pantas untuk dilakukan dalam situasi seperti ini, dengan syarat keberpihakan harus diletakkan pada porsi yang berkeadilan, bukan karena tekanan kelompok tertentu.

Secara ekonomi peristiwa-peristiwa besar seperti ini sangat berpotensi mendongkrak kegiatan ekonomi masyarakat umum dengan syarat tidak terjadi aksi yang dapat merusak suasana apalagi sampai bertindak anarkis yang akan meimbulkan kerugian besar. Semua peristiwa dalam bentuk aksi massa ataupun peristiwa-peristiwa politik dapat dipertemukan menjadi satu titik keseimbangan ekonomi, dalam hal ini, aksi massa 212 telah memberikan jaminan bahwa mereka melakukannya dengan super damai. Konon lagi TNI dan Polri juga sudah memberi isyarat ikut mengamankan aksi. Pertanyaannya adalah, siapakah yang dapat melihat dan mampu serta bersedia mentransformasikan aksi superdamai 212 ini menjadi potensi ekonomi? Yang jelas, warga Jakarta akan mendapat “hadiah” uang beredar dengan potensi sebesar Rp. 2,3 triliun untuk hari ini yang dibawa oleh para pejuang 212 dari berbagai daerah di pelosok nusantara.

Artikel ini sudah diterbitkan pada kolom Opini Harian Waspada Medan, tanggal 06 Desember 2016. Untuk membaca versi online-nya (e-paper) dapat diakses melalui link Opini Waspada

Baca juga:

Mar 202016
 

Ekonomi Paket HematUpaya stabilisasi yang dilakukan pemerintahan Indonesia merupakan respon positif terhadap kondisi ekonomi yang memburuk di awal pemerintahan Presiden Jokowi. Walau terkesan panik, dan ditengarai beberapa kalangan sebagai program yang ambisius, inisiatif meluncurkan program-program yang diduga akan menstimulasi ekonomi nasional ke arah yang lebih baik harus diapresiasi dan didukung oleh segenap komponen bangsa.

Sejak awal September 2015 hingga awal Februari 2016, setidaknya pemerintah Indonesia telah meluncurkan 10 jilid paket kebijakan ekonomi dengan masing-masing fokus yang berbeda di setiap paket. Paket jilid I mengusung misi deregulasi untuk menggerakkan sektor riil dalam mengantisipasi dampak krisis global, hal ini dilakukan melalui peluncuran program isi paket melalui tiga kebijakan, yaitu ;

  1. Mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha;
  2. Mempercepat proyek strategis nasional  dengan menghilangkan berbagai hambatan, sumbatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek strategis nasional; dan
  3. Meningkatkan investasi di sektor properti

Paket-paket serupa juga diluncurkan setelah ini dengan terma Paket 2, 3, 4 hingga 10, yang dipersiapkan untuk mengantisipasi beberapa kemungkinan kelemahan-kelemahan pada paket-paket sebelumnya, atau mendorong dan menstimulasi aspek-aspek lain yang belum terakomodir dalam setiap paket yang telah diluncurkan.

Karena banyaknya cakupan yang ingin disasar dalam setiap paket ekonomi tersebut, hal mendasar yang menjadi pertanyaan kita adalah sejauhmana pengaruh peluncuran paket-paket ekonomi tersebut terhadap ekonomi Indonesia? Khususnya daya beli masayarakat.

Pertanyaan tersebut sangat menarik untuk dikaji karena selama ini fenomena yang nampak dalam masyarakat adalah rendahnya daya beli yang berakibat pada rendahnya konsumsi masyarakat sehingga mempengaruhi lambatnya pertumbuhan ekonomi.

Walau terbilang berusia baru, beberapa kalangan telah melakukan penelitian awal terhadap rumusan masalah tersebut, walau hanya sampai pada paket ekonomi jilid 5 atau 6, karena memang efek dari suatu kebijakan ada yang belum bisa diukur dalam waktu yang singkat. Selain itu kebijakan paket 1 s.d. 6 didominasi oleh kebijakan-kebijakan yang diarahkan untuk mengatasi perlambatan ekonomi dan mendorong daya saing industri, yang mendesak saat ini.

Ahmad Saefulloh (2015) melakukan kajian terhadap paket ekonomi jilid 1-5, untuk menjawab bagaimana respon publik atas paket kebijakan ekonomi tersebut, dan agenda kebijakan ekonomi apa yang belum tercakup dalam Paket Kebijakan Ekonomi yang sudah dikeluarkan tersebut. Demikian juga kajian dilakukan loleh A. Andrew Toejono untuk membuktikan apakah paket-paket kebijakan tersebut berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Dari dua peneliti ini dipereh hasil bahwa paket kebijakan ekonomi 1 s.d. 6 belum mampu mendorong peningkatan daya beli masyarakat, karena program-program yang dijalankan tidak menyentuh langsung ke sektor ril melainkan masih berputar di sekitar pelaku bisnis kalangan atas.

Cakupan Paket Kebijakan

Dalam paket kebijakan jilid I pemerintah telah berupaya untuk melakukan deregulasi guna menggerakkan sektor riil dalam mengantisipasi dampak krisis global. jilid II melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan kendala investasi dan perizinan, jilid III berfokus pada pemberian diskon tarif dan kemudahan izin penanaman modal, dan jilid IV berorientasi mendorong tenaga kerja agar terus meningkat. Sehingga, Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) tidak lagi terjadi, serta jilid V dengan tema Revaluasi aser, pajak ganda, dan deregulasi di bidang perbankan syari’ah.

Bergejolaknya nilai rupiah yang berdampak pada menurunnya daya saing adalah merupakan salah satu landasan berfikir munculnya Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I, II, III, IV, dan V. Namun menurut ekonom Prasetyantoko, substansi dari kebijakan paket tersebut hanya berfungsi untuk memandu dan mengarahkan situasi jangka pendek. Karena itu, menurutnya, dalam jangka panjang Paket Kebijakan Ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah harus mampu mengubah pola fundamental ekonomi. Jika Indonesia terus belum mampu mengganti ekspor komoditas dengan produk manufaktur dan ketergantungan pada pendanaan asing sangat tinggi, maka Indonesia berada pada posisi yang harus siap diombang-ambingkan gejolak pasar.

Tingginya ketergantungan kepada asing, khususnya terhadap bahan baku impor, merupakan tantangan yang menjadi persoalan tersendiri bagi Indonesia. Pengembangan industri diarahkan untuk tujuan ekspor, tetapi di sisi lain, salah satu contoh adalah di bidang kesehatan, 90% bahan bakunya adalah impor. Demikian juga pada industri tekstil, sekalipun pada tahun lalu ekspor mencapai 156 trilyun per tahun, tetapi bahan baku kapas 100% impor.

Respon Atas Paket Kebijakan Ekonomi

Berbagai kalangan merespon baik semua kebijakan paket tersebut, terutama pelaku indistri, selain itu terlihat dari menguatnya nilai rupiah setelah terdepresiasi sebesar 18,02% dari Januari 2015 sampai 2 Oktober 2015. termasuk pihak KADIN sangat antusias mendukung program-program dalam paket-paket tersebut.

Namun demikian, sejumlah pihak masih banyak yang merespon secara negatif karena kebijakan-kebijakan dalam paket ekonomi tersebut baru berorientasi pada kalangan pebisnis dan pengusaha, belum sampai menyentuh lapisan masyarakat di akar rumput yang juga memiliki peran penting dalam menggerakkan sektor ril.

Selain itu, kebijakan-kebijakan tersebut masih bergerak pada area sektor penawaran, bukan pada permintaan. Ini terbukti dari deflasi yang terjadi selama 2 bulan berturut – turut yaitu -0,5% dan -0,8% pada bulan September dan Oktober. Situasi ini justeru mengkonfirmasi bahwa pada saat yang sama daya beli masyarakat rendah. Walau pemerintah melalui presiden Jokowi, menghimbau masyarakat untuk membeli produk lokal, tetapi kecenderung masyarakat bukan soal lokal dan non-lokal, namun membeli barang yang murah. Produk lokal masih sulit untuk menetapkan harga murah, karena persoalan bahan baku yang didominasi oleh bahan impor.

Disamping itu, rendahnya daya beli masyarakat dikarenakan kebijakan menaikkan harga BBM, yang efeknya, pelaku usaha menjadikan kebijakan ini untuk menaikkan harga-harga kebutuhan mendasaar rumah tangga seperti gas elpiji, tarif listrik, air dll. Dan saat harga BBM turun, harga-harga yang sudah dinaikkan tersebut tidak ikut turun, sehingga daya beli masyarakat sulit ditingkatkan.

Mengapa daya beli masyarakat penting? karena daya beli masyarakat mencerminkan konsumsi masyarakat yang menjadi ukuran penopang ekonomi domestik. Daya beli masyarakat dapat ditingkatkan melalui antra lain dengan melibatkan BUMN-BUMN untuk menjalankan proyek-proyek yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan, mengendalikan harga energi yang merupakan komoditas administered price yang seharusnya pemerintah punya kendali untuk menstabilkannya.

Selain itu, daya beli masyarakat dapat ditingkatkan melalui optimalisasi pengelolaan dana desa yang dialokasikan pemerintah sebesar 46,9 trilyun, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 20,7 trilyun. Artinya, dana desa benar-benar harus direalisasikan sesuai instruksi pengalokasiannya, digunakan untuk infrastruktur yang padat karya agar menyerap banyak tenaga kerja dari desa bersangkutan. Upah-upah yang diterima warga desa akan sangat membantu mendorong konsumsi dan meningkatkan transaksi perdagangan guna menggerakkan perekonomian.

Semua stimulasi yang diformulasika. Dalam butir-butir paket kebijakan ekonomi “ambisius” tersebut, jika tidak juga mampu memutar gerigi ekonomi, maka paket-paket tersebut dapat diduga barangkali penggunaannya sengaja “dihemat” untuk suatu kepentingan. Jangan sampai paket kebijakan ini kelak diberi tagline oleh masyarakat menjadi “Wkonomi Paket Hemat”

Artikel ini telah diterbitkan dalam opini Serambi Indonesia tanggal 30 Maret 2016, dengan judul “Ekonomi Paket hemat”, versi Onlinenya dapat diakses di link Serambi Indonesia.

Baca juga :