yamin

Lahir pada tanggal 15 Maret 1974, di Rimo, Aceh Singkil

May 292019
 

Dampak Ekonomi Internet ShutdownBabak akhir proses demokrasi yang berlangsung di Indonesia sudah hampir selesai diproses, seluruh fikiran masyarakat Indonesia sedang bertumpu pada satu titik kesimpulan, menunggu presiden “baru”. Tetapi negeri ini harus berhadapan dengan masalah lain yang terdampak dari perilaku politik para elit karena perbedaan sikap dalam menerima hasil akibat dari proses yang bermasalah. Sehingga masyarakat pemilih yang merasa proses demokrasi ini tidak jurdil melakukan aksi demo di ibukota dalam jumlah massa yang sangat besar.

Demo yang berlangsung 22 Mei 2019 baru-baru ini harus diakui berdampak signifikan terhadap roda ekonomi masyarakat karena adanya tekanan psikologis terhadap para pedagang dan pebisnis di pusat ibukota Jakarta. Pasar Tanah Abang yang merupakan pusat grosir terbesar di Indonesia shutdown sementara saat aksi demo berlangsung. Jika kita deskripsikan, terdapat lebih kurang 11.000 pedagang yang membuka lapak di blok A, B, PGMTA, dan di areal jembatan Tanah Abang. Menurut rilis KADIN Pusat, rata-rata omzet para pelapak mencapai 4iuta – 5juta perhari yang diperoleh dari 140ribu pengunjung setiap harinya, dan pada bulan ramadhan biasanya pengunjung melonjak mencapai 250ribu orang perhari dengan peningkatan omzet mencapai 10juta – 15juta per orang. KADIN memperkirakan kerugian akibat tutupnya Tanah Abang akibat aksi demo pada bulan ramadhan ini mencapai 165 milyar.

Kekhawatiran para pedagang pasar terhadap kerusuhan merupakan alasan yang kuat untuk tidak membuka toko karena akan sangat beresiko terjadinya penjarahan barang-barang dagangan mereka. Walau sebenarnya, dalam konteks proses politik di Indonesia masa kepemimpinan Jokowi-JK telah terjadi beberapa kali aksi massa, ternyata tidak terjadi kerusuhan sebagaimana yang diblow-up oleh sebagian media mainstream dan media sosial di dunia maya, tetapi aksi masa yang terakhir ini tercium aroma yang berbeda dari aksi massa sebelumnya, dimana kemungkinan kerusuhan terjadi karena pertarungan para elit politik sudah berada pada puncaknya dan sebagai final countdown yang menentukan siapa yang akan menjadi the next president. Karena hanya ada dua calon, maka para pihak yang berkepentingan terhadap pemenangan calonnya akan all out bertarung sehingga situasi diperkirakan kurang kondusif bagi para pedagang di pasar Tanah Abang dan pasar-pasar lain yang terdampak.

Tutupnya pasar Tanah Abang sebagai urat nadi perdagangan, bukan merupakan satu-satunya variabel yang mempengaruhi menurunnya giat ekonomi nasional, khususnya Jakarta, kebijakan pemerintah melalui kementrian Kominfo yang membatasi penggunaan media sosial dalam rangka memutus arus keluar masuk informasi terkait dengan situasi politik saat ini dimana seliweran informasi hoax semakin sulit dibendung dan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk memperkeruh suasana. Namun di satu sisi menimbulkan dampak ekonomi yang cukup signifikan terhadap bisnis online yang selama ini juga menjadi prioritas pemerintahan Jokowi dalam upayanya mendorong para pelaku bisnis online agar dapat berkompetisi dengan baik. Justeru spektrumnya lebih luas berdampak melintasi batas karena pasar yang disasar para bisnis online bukan hanya lokal, tetapi bisnis global.

Ekonomi Internet Shutdown
Perhatian presiden Jokowi terhadap bisnis digital bukan tanpa alasan, sebagaimana beliau sampaikan saat menghadiri acara pembukaan Digital Start Up pada tahun 2018 lalu, bahwa ekonomi digital berkontribusi 8,5% terhadap pendapatan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Angka tersebut meningkat dibanding tahun 2017 yang hanya berkontribusi sebesar 7,3%. Dan Jokowi menyatakan bahwa angka tersebut jauh tumbuh dibandingkan pertumbuhan ekonomi yang hanya sebesar 5,1%. Bahkan BPS (Badan Pusat Statistik) menyatakan bahwa PDB Indonesia tahun 2018 mencapai sekitar Rp. 14 Triliun dengan kontribusi ekonomi digital mencapai Rp. 1 triliun. Pencapaian ini merupakan lompatan-lompatan yang perlu diperkuat dengan memperkokoh kebijakan yang serius berkaitan dengan kelancaran proses transaksi bisnis digital. Terbitnya kebijakan Kementrian Kominfo terkait pembatasan penggunaan medsos khususnya untuk konten gambar dan video, maka dapat ditengarai menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar. Berapa besar kira-kira kerugian yang ditimbulkan akibat kebijakan tersebut?

Saat ini sudah tersedia tool yang memilki kemampuan untuk memperkirakan dampak ekonomi dari gangguan internet, pemadaman data seluler, atau pembatasan aplikasi yang disebut dengan The NetBloks Cost of Shutdown Tool (COST). Aplikasi ini menggunakan indikator dari Bank Dunia, ITU, Eurostat (Statistical Office of the European Communities/ Kantor Statistik Komunitas Eropa), dan Sensus AS. Aplikasi ini menggunakan angka PDB nasional dan populasi regional untuk melakukan penilaian dampak ekonomi subnasional, menggunakan metode Brookings Institution dengan indikator pembangunan, selain itu, juga menggunakan teknik GDP (Gross Domestic Product) klasik untuk menilai shutdown internet secara parsial terhadap platform media sosial yang dibatasi atau difilter.

Berdasarkan hitungan COST terhadap pembatasan media sosial di Indonesia yang dikalkulasi untuk satu hari; dampak kerugian yang dialami Jakarta berdasarkan layanan yang diblokir dan difilter, untuk 3 (tiga) jenis media sosial, yakni; WhatsApp, Facebook dan Instagram mencapai $1,577,469 atau setara dengan 22,5 milyar per hari dengan nilai kurs per tanggal 22 Mei 2019 sebesar Rp. 14.328. Hingga saat ini belum ada informasi pasti mengenai berapa hari pemerintah akan memberlakukan pembatasan ini. Jika sampai seminggu saja, itu artinya akan ada kerugian yang mencapai 158 milyar per minggu untuk wilayah Jakarta. Untuk Surabaya, dengan layanan pembatasan media sosial yang sama, kerugian mencapai 6,2 milyar per hari, Bandung mencapai angka 4,4 milyar, Medan mencapai 4,6 milyar, dan Semarang 3,3 milyar per hari. Kalkulasi kerugian ini hanya parsial dan belum memasukkan media youtube dan twitter. Jika dikalkulasi secara nasional tentu angka kerugiannya terlihat sangat besar bagi ekonomi Indonesai akibat dari pembatasan tiga jenis media sosial tersebut.

Melihat situasi terkini, pembatasan penggunaan medsos oleh Kementrian Komunikasi dan Informasi justeru menjadi bumerang bagi kebijakan umum pemerintah dalam memajukan dunia bisnis digital, fungsi koordinasi antara kementiran dalam Kabinet Kerja Jokowi belum terlihat padu. Di satu sisi memberikan peluang yang positif, tetapi kebijakan lain secara sepihak dapat menurunkan kinerja ekonomi. Keputusan parsial yang merupakan sub-sistem dari sistem besar dalam pemerintahan belum bergerak searah, konon lagi menyangkut persoalan politik dan hukum, sering sekali mengabaikan aspek dan dampak ekonomi yang ditimbulkan di kalangan masyarakat bawah.

Kondisi politik bisa saja stabil dalam waktu cepat, tetapi bisa jadi semakin memanas pasca pengumuman pemenang pilpres dalam waktu dekat ini. Artinya, kemungkinan pemerintah memberlakukan pembatasan penggunaan media sosial akan terus berlangsung hingga persoalan politik pilpres ini selesai dan semua pihak sudah menerima. Semakin panjang durasi pembatasan media sosial, maka akan semakin lama dampak buruk ekonomi digital ini melanda Indonesia dan akan semakin luas, karena pengguna internet yang mencari nafkah menghidupi keluarga dari bisnis online memiliki kesabaran yang terbatas. Pada tahap awal barangkali mereka masih bisa mengatasi dalam jangka waktu pendek karena masih memiliki tabungan, tetapi untuk jangka panjang akan menjadi masalah baru yang menimbulkan kepaninkan.

Situasi saat ini menjelaskan bahwa kalkulasi ekonomi di dunia serba digital saat ini tidak bisa semata-mata dilihat dari aspek perdagangan bisnis yang menggunakan sistem konvensional dengan mematok Tanah Abang sebagai ukuran tunggal, tetapi harus memasukkan perspektif bisnis digital yang menjadi media utama penyampaian pesan-pesan bisnis secara lebih luas dalam aspek pasar dan pemasarannya. Tanpa peran internet, arus lalu lintas barang-barang bisnis dan perputaran uang akan melambat dan mengganggu sistem perekonomian negara yang selama ini sudah berkomitmen untuk mendukung dan mendorong bisnis digital sebagai sarana untuk memicu pertumbuhan ekonomi.

Artikel ini sudah dimuat di kolom Opini Harian Waspada Medan, Rabu 29 Mei 2019. Untuk membaca melalui e-paper, silahkan klik Link ini

May 012019
 

20190430_173614Efisien dan efektif merupakan frasa yang selama ini menjadi satu-satunya formula yang “didoktrinasi” oleh organisasi bisnis menghadapi persaingan pasar. Pasalnya adalah, organisasi harus hidup dalam jangka waktu yang lama di masa depan (going concern) untuk memenuhi hasrat kesejahteraan anggotanya melalui upaya-upaya mendatangkan profit secara progresif di setiap periode pembukuan. Profitabilitas yang progresif adalah harga mati karena selain adanya tuntutan peningkatan kesejahteraan karyawan, ianya juga harus berlomba dengan nilai barang yang terus meningkat setiap saat, dimana akan berpengaruh kepada ongkos produksi yang berdampak pada pengambilan keputusan penetapan harga. Muara utama dari seluruh aktifitas bisnis bukan semata mensejahterakan anggota secara umum, tetapi secara lebih khusus adalah pemilik modal yang menginginkan pertumbuhan aset mereka dalam skala yang terus meningkat.
Mulanya eksistensi teknologi diharapkan dapat membantu mengaplikasikan konsep ekonomi berbagi (sharing economy), yang merujuk pada sikap sebagaimana yang disebut Rhenald Kasali, yaitu partisipasi dalam kegiatan ekonomi yang menciptakan value, kemandirian, dan kesejahteraan, yakni partisipasi dari para pemain yang terlibat dalam ekosistem ekonomi berbagi tersebut melalui perannya masing-masing. Sementara yang idle, atau aset-aset yang menganggur lebih diberdayakan. Proses ini kemudian akan menciptakan pola bagi hasil yang akan meningkatkan kesejahteraan (welfare) dan efisiensi. Situasi ini dapat kita asumsikan sebagai sebuah kondisi dimana ekonomi dalam konteks income generating berada pada tataran desentralisasi ekonomi karena simpul-simpul profit tidak menumpuk pada sekelompok kecil pemilik modal besar, tetapi terdistribusi merata secara sebaran walau tidak mungkin terdistribusi merata secara kuantitas. Meratanya sebaran distribusi ini dapat dikatakan sebagai terdistribusi secara kualitas, karena semakin luas sebarat distribusinya, maka akan semakin memperkuat perekonomian di berbagai tempat dan tentu saja semakin meningkatkan kesejahteraan manusia secara global.
Pertanyaannya adalah apakah kemudian para pemilik modal melalui agensi mereka di berbagai organisasi bisnis menikmati situasi sharing economy yang membentuk desentralisasi ekonomi ini?

Efisiensi Mesin dan Manusia
Sebagaimana saya mengawali tulisan ini, efisiensi, setidaknya hingga saat ini, adalah the only way to increase profits, satu-satunya jalan untuk meningkatkan profit agar bisnis tetap berada pada posisi progresif. Cara-cara lain sudah banyak ditempuh untuk meningkatkan profit dan diadopsi oleh banyak organisasi bisnis, sebut saja; memperluas pasar dan meningkatkan jumlah produksi, menaikkan harga, dan menurunkan ongkos produksi secara konvensional. Tetapi nyatanya tingkat profitabilitasnya belum memuaskan para pemilik modal karena beberapa faktor diantaranya adanya kenaikan harga-harga di pasar yang menyebabkan meningkatnya tuntutan karyawan untuk dinaikkan gaji mereka. Selain itu dipastikan bermunculan pemain-pemain baru yang memproduksi barang yang sama di pasar yang sama sehingga akan menghambat pertumbuhan pasar bisnis di perusahaan yang telah lebih dulu eksis karena tergerus oleh pemain baru tersebut.
Pada kondisi ini, sudah lazim perusahaan mengadopsi berbagai model teknologi untuk meningkatkan kualitas produksinya, tetapi harus diingat bahwa adopsi teknologi tentu saja bisa dilakukan oleh semua perusahaan sehingga perlombaan dalam hal mengadopsi teknologi tak dapat dipungkiri akan membutuhkan biaya yang besar, karena keberadaan teknologi harus diiringi dengan peningkatan sumber daya manusia sebagai operator teknologinya. Kedua faktor produksi ini memiliki peran yang sangat penting. Di satu sisi harus memiliki mesin yang bersifat statis, tetapi di sisi lain harus ada sumber daya manusia sebagai operator yang bersifat dinamis dan dibutuhkan untuk menganalisis lingkungan internal dan eksternal perusahan yang belum dapat didelegasikan kepada mesin-mesin yang statis tersebut. Tetapi, sekali lagi, ongkos yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk kedua faktor produksi tersebut (manusia dan mesin) sangat besar. Pada titik inilah bertubrukan konsep desentralisasi dan sentralisasi ekonomi, karena terjadi paradox, yakni ekpektasi meningkatnya profit sebagai dampak penggunaan teknologi, tetapi juga belum tentu menurunkan biaya/ pengeluaran untuk kebutuhan gaji karyawan serta pelatihan peningkatan SDM guna menyesuaikan dengan adopsi teknologi baru.

Revolusi Industri 4.0 dan Re-sentralissasi
Terminologi yang paling populer yang dilahirkan oleh konsep Revolusi Industri 4.0 adalah Artificial Intelligence (AI) dan Internet of Things (IoT). AI secara singkat dapat digambarkan sebagai kecerdasan buatan dimana kemampuan otak manusia disalin, diadopsi dan ditanamkan (diisntall) ke sebuah mesin sehingga mesin tersebut memiliki kemampuan menafsirkan data eksternal yang ada di lingkunannya sebagaimana manusia berfikir untuk melakukan sesuatu setelah mendapat informasi dari lingkungan sekitarnya. Kemampuan AI menafsirkan data diperkuat dengan IoT sebgai perangkat yang memiliki kemampuan untuk menghubungkan berbagai data dari berbagai tempat dan lokasi baik jarak dekat maupun jarak jauh melalui sistem sensorik sehingga seluruh penafsiran data yang dilakukan oleh AI menjadi sebuah tindakan/ aktifitas yang interaktif layaknya manusia melakukan tindakan. Untuk menyederhanakan kedua istilah ini, kita bisa melihat bagaimana robot melakukan aktifitas. Dulu robot hanyalah sebuah mesin yang tidak memiliki kemampuan interaktif dan otomatisasi. Tetapi, saat ini robot bukan sekedar perangkat keras manual, karena dalam kepala robot juga sudah ditanamkan perangkat otak yang sistem kerjanya diadopsi dari sistem kerja otak yang memiliki kemampuan berfikir dan bertindak dengan sistem otomatisasi.
AI dan IoT di satu sisi menciptakan lompatan teknologi yang menghasilkan profitabilitas yang tinggi, tetapi di sisi lainnya akan mengeliminasi eksistensi sumber daya manusia demi efektifitas dan efisiensi untuk sebagian kecil manusia. Seluruh proses pencarian metode efisiensi oleh organisasi bisnis pada akhirnya juga menarik kembali alur ekonomi berbagi jauh ke belakang dimana simpul-simpul ekonomi yang tadinya didistribusikan untuk kesejahteraan masyarakat yang sangat luas, radiusnya semakin menyempit karena penggunaan teknologi dalam memproduksi barang dan jasa hanya bisa dilakukan oleh pemilik modal besar yang memiliki kemampuan mengadakan perangkat teknologi canggih tersebut, selebihnya adalah konsumen yang terpaksa merelakan diri untuk mengkonsumsi seluruh hasil produksi tersebut dikarenakan munculnya kebutuhan, keinginan ataupun kebutuhan yang dimunculkan untuk membenarkan bahwa suatu produk dibutuhkan oleh masyarakat. Seluruh kekuatan ekonomi yang pasarnya seluas keberadaan masyarakat global, tetapi simpulnya tersentralisasi di sebuah sistem global yang pemiliknya tidak lebih dari ratusan orang dibanding jumlah penduduk bumi yang milyaran. Revolusi industri 4.0 atas nama efisen dan efektif, me-resntralisasi ekonomi dari entitas simpul-simpul ekonomi digital di belahan bumi terpusat ke sebuah sistem yang diciptakan perusahaan pemilik modal besar.
Sumber daya manusia, walaupun dipuja-puja sebagai aset yang tak dapat dibandingkan nilainya dengan aset lain dalam organisasi, sebagaimana dimaktub oleh Fitz-enz dalam bukunya The ROI of Human Capital, bahwa “All the assets of an organization, other than people are inert”, seluruh aset organisasi selain manusia tidak bergerak”, tetapi kita tidak bisa menutup mata bahwa eliminasi juga menanti.
Indonesia menjadi sebuah negara yang memiliki bonus demografi, jumlah millenial yang besar dengan sumber daya alam yang melimpah. Revolusi Industri 4.0 adalah arus besar yang tidak bisa dibendung yang dapat mendatangkan keuntungan, tetapi juga bisa menjadi kegelapan dalam dunia kerja yang akan mengganggu stabilitas negara jika tidak mengantisipasi bonus demografi sebagai sebuah keunggulan bersaing dalam dunia global.

Tulisan ini sudah dimuat di Harian Waspada, Medan, 30 April 2019. Versi e-paper dapat dibaca DISINI

Dec 252018
 

Menarik status yang dimaktub oleh ketua Ombudsman Aceh, DR. H. Taqwaddin, SH, SE, MS di akun facebook beliau berkaitan dengan seleksi untuk Pegawai BPN Aceh non PNS. Kesaksian ketua Ombudsman ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa lapangan kerja di Aceh, atau belahan lain provinsi atau mungkin bahkan Indonesia secara umum memang sulit.
Betapa tidak, dari formasi yang dibuka hanya untuk 35 orang, tetapi yang ikut seleksi sejulah 700-an dengan jumlah pendaftar sebanyak 1500-an orang. Bahkan menurut beliau, pada bulan sebelumnya Ombudsman memantu seleksi pegawai kontrak untuk Kemensos di Aceh yang menyediakan formasi hanya untuk 3 (tiga) orang, tetapi yang mendaftar lebih dari 1000-an orang. Sebagai seorang yang sudah masuk klasemen senior di kalangan akdemisi serta malang melintang di dunia pengawasan publik, keprihatinan yang beliau lontarkan tentu bukan sembarangan, dapat kita duga ada suatu fakta yang menggambarkan kondisi keprihatinan ini saat membayangkan masa depan angkatan muda Aceh.

Sebenarnya isu lapangan kerja ini tidak begitu mengejutkan di kalangan masyarakat umum karena masyarakat sudah sangat faham bahwa situasi ini sulit digeser sekalipun sudah disuarakan dengan lantang oleh banyak kalangan, termasuk pemerintah sendiri. Pada tahap ini sebenarnya masyarakat, pakar ekonomi dan sosial serta ahli ekonomi pembangunan sekalipun sudah terperangkap pada perasaan exulansis (perasaan frustasi). Seminar, lokakarya, serta berbagai forum yang mewacanakan resolusi terhadap isu-isu lapangan kerja sudah ratusan bahkan ribuan kali diselenggarakan sampai mereka merasa frustasi menghadapi tembok kebijakan yang belum juga mampu menghasilkan gagasan baru bagi terbukanya lapangan kerja. Muara yang menjadi sasaran akhir para pencari kerja adalah instansi pemerintah sebagai harapan terakhir bagi angkatan muda untuk menentukan statusnya, karena pemerintah belum mampu menciptakan lapangan kerja dari potensi alam yang dimilikinya sekalipun sudah tersedia dana.

Peran Dana Otsus
Aceh memang provinsi kaya secara angka-angka dalam anggaran setiap tahunnya, tetapi terseok-seok meraih prediket untuk memutus anggapan orang tentang Aceh yang selalu bertengger di klasemen puncak untuk urusan kemiskinan. Ini dapat kita maklumi karena memang data statistik mengkonfirmasi status Aceh sebagai daerah yang tingkat kedalaman kemiskinannya masuk kategori buruk, jumlah penganggurannya yang tinggi. Data BPS 2017 menyatakan bahwa pada Maret 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Aceh mencapai 872 ribu orang (16,89 persen), bertambah sebanyak 31 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2016 yang jumlahnya 841 ribu orang (16,43 persen).

Selama periode September 2016-Maret 2017, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan dan perdesaan mengalami peningkatan, di perkotaan mengalami peningkatan sebesar 0,32 persen (dari 10,79 persen menjadi 11,11 persen), dan di daerah perdesaan mengalami peningkatan 0,57 persen (dari 18,80 persen menjadi 19,37 persen). Demikian jumlah angka pe¬ngang¬guran terbuka di Aceh pada Februari 2018 mencapai 154 ribu orang atau bertambah 4 ribu orang dibandingkan Agustus 2017 yang hanya 150 orang.

Sebagaimana kita maklumi, bahwa di Aceh tidak ada industri yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Ekonomi Aceh hanya mengandalkan kucuran dana yang dicairkan pemerintah melalui proyek-proyek pembangunan infrastruktur, gaji PNS dan lain-lain. Perlu diingat bahwa gaji PNS tidak sepenuhnya mengalir ke bawah karena dapat dipastikan bahwa nyaris seluruh SK PNS sudah “digadaikan” di bank untuk keperluan kredit rumah, kendaraan, alat elektronik dan kebutuhan lainnya. Ini berarti pada saat tanggal gajian, gaji PNS tetap berada di bank dan tidak mengalir ke pasar yang mestinya berfungsi memutar gerigi ekonomi masyarakat bawah melalui aktifitas belanja kebutuhan hidup sehari-hari, jika pun ada, jumlahnya sangat terbatas. Jumlah uang beredar yang terbatas tersebut tidak cukup mampu untuk memperlancar aktifitas ekonomi karena kapasitasnya sangat kecil dibandingkan jumlah penduduk yang membutuhkan banyak uang untuk memutar mesin ekonomi. Uang dapat dianalogikan seperti oli pada kendaraan, tanpa oli, mesin kendaraan tetap berputar, tetapi bukan untuk menambah kecepatan, melainkan melambat menuju kerusakan mesin.

Dari tahun ke tahun anggaran Aceh sebenarnya tidak begitu besar berubah jika dilihat perannya dalam memutar ekonomi dibandingkan dengan inflasi, peningkatan permintaan tenaga kerja, semkin tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran dan sebagainya. Artinya, jumlah anggaran “statis” tidak mampu mengimbangi dinamika sosial yang bergerak cepat. Oleh karenanya Aceh membutuhkan mesin ekonomi baru guna menambah daya dorong masyarakat dalam melakukan aktifitas ekonomi seperti menjamin adanya investasi baru, menggalakkan pariwisata dan tuas-tuas ekonomi lainnya yang memungkinkan Aceh memperoleh tambahan uang berputar dari sumber selain anggaran yang “statis” itu. Salah satu modal yang dapat dimanfaatkan untuk memantik tuas ini agar melambungkan ekonomi adalah menggunakan dana otsus.
Ekspektasi masyarakat terhadap dana otsus sudah terlanjur tinggi bahwa dengan dana tersebut sejatinya akan banyak membantu pertumbuhan ekonomi Aceh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) menyebutkan bahwa Dana Otsus harus digunakan untuk program/kegiatan, yaitu: 1) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur; 2) Pemberdayaan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan; 3) Pendidikan; 4) Kesehatan; dan 5) Sosial dan Keistimewaan Aceh. Tetapi kenyataannya kita lihat bahwa peningkatan jumlah dana otsus dan anggaran dari tahun ke tahun tidak searah dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi Aceh secara signifikan, bahkan Aceh bisa terpuruk dalam rangking tertinggi kemiskinan di regional Sumatera.

Tetapi perlu diingat bahwa, Aceh tidak boleh terus terlena dalam euforia otsus yang memiliki limit waktu. Artinya, Pemerintah harus dapat menjamin bahwa dana otsus harus fokus dipergunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi Aceh, benar-benar menjadi tuas ekonomi. Aceh harus fokus pada penggalian sumber dana yang memang diciptakan dari hasil pengelolaan sumber daya ekonomi yang ada di Aceh melalui tangan-tangan terampil generasi Aceh untuk memastikan bahwa Aceh mampu menciptakan roadmap berkesinambungan sebagai bentuk keseriusan Aceh mencapai sustainability Development Goal’s (SDG’s) yang menjadi indikator global saat ini.

Selain mengoptimalkan penggunaan otsus, Aceh perlu menggandeng investasi pihak luar. Tetapi harus kita akui, bahwa Aceh belum mendapat kepercayaan, Aceh masih dianggap belum aman dan nyaman bagi investasi karena infrastruktur belum mampu meyakinkan investor untuk mengambil peran. Sementara itu menjual Aceh melalui giat pariwisata juga masih terkendala, selain infrasturktur, juga aspek kultur masyarakat, diperlukan rumusan khusus yang dapat mengakomodir norma dan kultur Aceh dengan situasi budaya global di beberapa sisi. Dan Aceh sebenarnya memiliki potensi itu, hanya saja dibutuhkan kerja keras pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana yang menjamin tersambungnya seluruh mata rantai distribusi di seluruh aktifitas ekowisata yang memudahkan akses pengunjung mencapai destinasi wisata.

Beberapa waktu lalu Aceh sudah mulai menggema melalui konsep pariwisata dengan mengusung The Light of Aceh, kita berharap Cahaya Aceh tersebut membesar menjadi sebuah industri dalam pengelolaan pariwisata yang terintegrasi dengan berbagai stakeholder, sehingga dapat dipastikan akan sangat banyak membuka peluang lapangan kerja di Aceh mengingat destinasi wisata Aceh bukan cuma bertumpuk di satu lokasi, tetapi menyebar hampir ke seluruh kabupaten di Aceh dengan jumlah mencapai 797 objek wisata. Potensi ini sebenarnya menggambarkan bagaimana dahsyatnya kue ekonomi yang dapat diciptakan dari giat industri pariwisata yang selama ini hanya dikelola secara parsial, tidak terintegrasi, belum memiliki rantai distribusi, serta tidak memiliki kepastian dalam hal pengaturan tarif dan non tarif.

Aceh harus merumuskan suatu model pariwisata tersendiri yang diadopsi dari aspek budaya lokal yang melekatkan diri dengan status sebagai daerah syariat. Rumusan ini tentu saja harus melalui proses yang melibatkan para akademisi, alim ulama serta cerdik pandai yang faham kultur lokal dan memiliki kemampuan dalam menjual wisata Aceh dalam kemasan “premium” dari pabrik syariah, yang dalam konsep marketing dikatakan sebagai produk yang unik. Tetapi konsepnya harus jelas, terukur dan bukan sekedar melabelkan produk dengan menbalkan nama syariat saja di belakang nama tersebut.

Pariwisata adalah industri yang tidak pernah mati, seperti halnya produk barang dan jasa lain yang memiliki daur hidup, bahkan dapat membantu meningkatkan animo masyarakat untuk menjaga alam yang telah menyediakan sumber ekonomi langsung dari penciptanya.

Sep 212018
 

Campak dan Rubella dari Perpektif EkonomiACEH saat ini menjadi satu satunya provinsi yang belum melaksanakan kembali program nasional imunisasi Measles Rubella (MR). Hal tersebut berkaitan dengan belum keluarnya instruksi dari Bapak Gubernur dan juga Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. Provinsi lain di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan luar Pulau Jawa lainnya yang pada awalnya juga menunda, sudah memulai kembali setelah dikeluarkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.33 Tahun 2018 yang membolehkan penggunaan vaksin MR.

Secara lengkap, Fatwa MUI itu tertuang pada point 3 yang berbunyi, “Penggunaan Vaksin MR produk dari SII pada saat ini, dibolehkan (mubah) karena ada kondisi keterpaksaan (darurat syar’iyyah), belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci, serta ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin yang halal. Kebolehan vaksin MR tidak berlaku jika ditemukan adanya vaksin yang halal dan suci.”

Banyak pihak yang mempertanyakan tentang kondisi darurat yang dimaksud. Mengapa Aceh juga harus melaksanakan imunisasi MR ini? Apakah Aceh bisa dikatakan “darurat” campak dan rubella? Namun, tulisan ini tidak bermaksud mengulang jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, tetapi lebih melihat pada perspektif ekonomi dari cost yang dikeluarkan dari tingginya kasus MR tersebut.

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan RI, jumlah kasus secara klinis campak dan rubella di Indonesia dari 2014-2017 yaitu 54.667 kasus. Data sampai Juni 2018 terdapat 2.160 kasus. Sedangkan berdasarkan pemeriksaan serologis positif untuk campak adalah 8.581 kasus dan serologis positif untuk Rubella adalah 5.005 kasus.

Secara global, Indonesia menduduki peringkat keenam pada 2016 sebagai negara dengan penderita campak terbanyak di dunia setelah Mongolia, Cina, Congo, Nigeria, dan India. Untuk Indonesia, berdasarkan pemetaan daerah risiko campak 2017, terdapat 56% provinsi di Indonesia dengan kategori daerah risiko sangat tinggi. Data kejadian luar biasa (KLB) campak dan rubella 2018 terjadi di 17 provinsi, termasuk Aceh.

Bagaimana Aceh?
Nah, untuk Aceh bagaimana? Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Aceh untuk kasus klinis penyakit campak pada 2016 ditemukan 1.588 kasus, pada 2017 terdapat 1.027 kasus, dan sampai Juli 2018 sudah ditemukan sebanyak 1.157 kasus. Berdasarkan Case Based Measles Surveilance (CBMS Percentage) Aceh 2012-2017, ditemukan 221 kasus campak dan 176 kasus rubella. Data tersebut dengan catatan tidak semua kabupaten/kota melapor dan tidak semua sampel diperiksa laboratorium.

Campak dan Rubella merupakan penyakit yang sangat menular dan berbahaya. Untuk penderita campak bisa berkomplikasi menyebabkan radang paru, infeksi otak, diare dehidrasi berat, infeksi telinga dan kematian. Sedangkan Rubella, efek kepada penderita tidak terlalu berat dibandingkan dengan penderita campak, akan tetapi bila Rubella menyerang ibu hamil, maka bisa terjadi keguguran ataupun lahir anak dengan kecacatan atau disebut dengan Sindrom Rubella Kongenital (SRK).

Kecacatan yang timbul ini bisa berupa penyakit jantung bawaan (bocor jantung), kerusakan jaringan otak yang bisa menyebabkan kelumpuhan ataupun retardasi mental, katarak kongenital (terdapat selaput putih di lensa mata), dan gangguan pendengaran atau tuli. Sampai 2017 terdapat 2.767 kasus SRK di Indonesia dan di Aceh sampai saat ini belum ada data jelas mengenai penderita SRK, akan tetapi kasus SRK sudah ditemukan dan ada di sekitar kita.

Seorang penderita campak atau rubella membutuhkan rawatan di rumah sakit (RS), terutama dengan indikasi campak dengan komplikasi ataupun campak tanpa komplikasi, tapi dengan kondisi sulit makan dan minum. Untuk seorang penderita campak, biaya yang dibutuhkan (berdasarkan standar BPJS), yaitu campak ringan tanpa komplikasi sebesar Rp 2.680.000 per kasus, campak dengan radang paru sebesar Rp 12.890.700 per kasus, campak dengan radang otak yaitu sebesar Rp 11.719.300 per kasus.

Biaya tersebut belum termasuk biaya hidup selama penderita dirawat juga biaya untuk keluarga yang mendampingi. Termasuk juga selama rawatan, orang tua, baik Ayah atau Ibu tidak bisa bekerja mencari nafkah sebagaimana aktivitas sehari-hari dalam memenuhi ekonomi rumah tangga.

Sedangkan untuk biaya pengobatan cacat karena penyakit rubella (SRK), butuh biaya yang sangat besar untuk alat bantu dengar (implant kokhlea) di telinga (tidak ditanggung BPJS), hanya biaya operasi yang ditanggung BPJS. Biaya operasi katarak kongenital, juga biaya yang dibutuhkan untu perawatan cacat seumur hidup (terapi rehabilitasi berupa terapi wicara, terapi jalan), biaya hidup selama perawatan (transportasi, makan) juga kerugian yang ditimbulkan karena orang tua tidak bekerja.

Untuk 3 (tiga) tahun terakhir dari kasus campak di Aceh dengan asumsi rata-rata pengeluaran setiap kasus yang diklaim ke BPJS sekitar sebesar Rp 7,8 juta, maka total cost yang dikeluarkan hampir mencapai Rp 30 miliar. Angka ini belum termasuk biaya yang harus dikeluarkan oleh keluarga pasien dengan rata-rata durasi waktu 7 hari, baik untuk pasien rawatan tanpa komplikasi maupun dengan komplikasi yang bisa menghabiskan biaya rata-rata Rp 2 juta per keluarga.

Artinya, keluarga pasien akan mengeluarkan biaya mencapai Rp 4,7 miliar selama tiga tahun tersebut, sehingga nilai ekonomi yang harus ditanggung akibat dari proses pengobatan Campak dan Rubella totalnya mencapai Rp 34 miliar.

Komponen biaya
Nilai ekonomi yang muncul dari data tersebut belum termasuk biaya yang dikeluarkan dari kasus SRK yang secara nasional dalam lima tahun terakhir berjumlah 2.767 kasus dengan biaya perawatan, operasi, terapi dan lain-lain yang membutuhkan komponen biaya berupa alat bantu dengar implant sebesar Rp 327 juta – Rp 370 juta, terapi wicara Rp 74 juta, katarak Rp 22 juta, dan rehabilitasi sebesar Rp 2,6 juta. Sehingga total biaya yang dikeluarkan oleh pasien SRK per pasien adalah sebesar Rp 619 juta.

Bisa kita bayangkan, pemerintah harus merogoh kocek tidak kurang dari Rp 1,7 triliun untuk melakukan pengobatan dan rehabilitasi khusus untuk penderita SRK, belum lagi ditambah dengan kasus-kasus penyakit yang mewabah yang dikarenakan rendahnya cakupan imunisasi misalnya, seperti difteri yang sejak 2017 menjadi masalah di Aceh, bahkan sampai sekarang.

Untuk Aceh, hingga saat ini kasus SRK tidak bisa dihitung, karena penulis belum mendapatkan informasi dan data riil mengenai jumlah penderita SRK. Tapi yang jelas kasusnya ada. Dengan asumsi besaran biaya pada kasus SRK di atas, sekalipun terpapar salah satu saja kelainannya, masih sangat tinggi bagi Aceh untuk dijadikan beban biaya di tengah-tengah ekonomi Aceh yang hingga saat ini masih tumbuh lambat dan terkesan tidak menggeliat.

Informasi di atas menunjukkan betapa besar biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dan pihak pasien. Dan sejatinya, semua biaya tersebut dapat dihindari melalui tindakan preventif berupa pemberian imunisasi MR kepada seluruh anak-anak yang ditargetkan.

Biaya pengadaan vaksin tersebut, jauh lebih murah dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk pengobatan dan rehabilitasi. Selain itu, pemerintah dapat mengalokasikan biaya tersebut untuk kebutuhan lain, dari pihak pasien (masyarakat) juga bisa menambah tabungan untuk menjaga keseimbangan ekonomi keluarga.

Tidak terlaksananya program imunisasi MR ini, tentu saja berdampak pada tidak tercapainya target cakupan imunisasi sebesar 95%, dan juga akan mengukuhkan kecemasan kita karena kemungkinan mewabahnya kembali penyakit campak dan rubella serta meningkatnya angka kejadian SRK di kemudian hari.

Di samping itu, tentu saja berpengaruh terhadap besaran nilai ekonomi dari biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Menjelang garis finish dana otsus, Aceh harus mulai serius memikirkan efisiensi, sehingga ke depan kita tidak terjebak pada frasa “darurat ekonomi”.

Artikel ini telah tayang di serambinews.com dengan judul Campak dan Rubella dari Perspektif Ekonomi, http://aceh.tribunnews.com/2018/09/20/campak-dan-rubella-dari-perspektif-ekonomi.

Aug 172018
 

Spektrum Pasar
posisi IndonesiaIan Bremmer dalam bukunya The End of The Free Market mengilustrasikan bagaimana sebuah negara memposisikan diri dalam perspektif yang dia sebut spektrum pasar, lebih spesifik, Bremmer ingin menjelaskan di batas mana sebuah negara dapat dikategorikan, antara Kapitalis negara dan negara pasar bebas. Walaupun beliau sendiri dalam penjelasan berikutnya menekankan bahwa tidak ada tirai besi yang memisahkan keduanya – antara kapitalis negara dan negara pasar bebas – dalam dua kubu yang saling berhadapan, dengan kata lain, perbedaannya tidak jelas.

Spektrum pasar merupakan gambaran ideologi ekstrim untuk peran negara dalam suatu perekonomian dimana jika ditarik garis horizontal maka titik ekstrim ini akan berhadapan antara ujung yang satu dengan ujung yang lain, ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Pada posisi ekstrim kiri adalah tempat bertenggernya Komunisme Utopia, artinya negara memiliki kendali mutlak atas sistem perekonomian yang tak dapat diintervensi oleh pihak lain, dan tidak tunduk sama sekali kepada mekanisme pasar. Hingga saat ini, tidak ada satu pun negara di dunia ini yang menerapkan sistem seketat ini karena bagaimanapun akan ada black market yang akan ikut bermain untuk memasok kebutuhan masyarakat di negara bersangkutan. Jika dianalogikan pada sebuah permainan, maka situasi ekstrim kiri ini, ibarat permainan yang kendalinya mutlak ditentukan oleh wasit.

Sementara pada ujung yang satu lagi, ekstrim kanan, terdapat Libertarianisme Utopia. Ekstrim ini sebaliknya menafikan keberadaan pemerintah sama sekali – tidak ada pemerintah – bahkan tidak ada pihak-pihak lain yang mampu mengatur, mengelola, ataupun mencampuri kegiatan pasar dengan cara apa pun. Semua diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Ibarat permainan yang berlangsung tanpa wasit sama sekali.

Kedua-duanya, ekstrim kiri dan kanan ini adalah utopia, mungkin hanya ada dalam bayangan kekhawatiran kita saja, atau sebatas teori agar dapat memberikan titik-titik dimana sebuah negara berada dalam spektrum pasar dalam konteks perekonomian negara. Tetapi di tengah-tengah antara utopia kiri dan utopia kanan ini sudah pasti ada terdapat kapitalisme nyata, dan setiap negara di dunia ini akan secara terus menerus melakukan ‘uji coba’ untuk mendapatkan tempat di antara ekstrim tersebut, mencari titik keseimbangan (equilibrium) di antara titik ekstrim agar stabilitas negara dapat dikendalikan. Proses tarik menarik ektrim kiri dan kanan ini, tidak akan sampai pada kubu-kubu ekstrim tersebut karena sangat beresiko, sehingga banyak negara di dunia bergerak di tengah-tengahnya yang diapit oleh Ekonomi terpimpin dengan pasar bebas yang terbatas pada sisi ektsrim kiri dan Ekonomi pasar bebas dengan sedikit campur tangan pemerintah di sebelah ekstrim kanan. Dimanapun posisi sebuah negara dalam spektrum ini akan sangat tergantung pada tinggi rendahnya keterlibatan pemerintah dalam mengelola perekonomiannya.

Pergeseran Spektrum Pasar
Sejak Republik Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 di bawah pemerintahan orde lama hingga orde baru dan kemudian orde reformasi, Perekonomian Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan sistem, diantaranya; pada masa orde lama tahun 1950-9157 Indonesia menggunakan sistem ekonomi liberal, walau tidak murni, jika diletakkan pada spektrum pasar berada pada posisi ekstrim kanan. Kemudian pada tahun 1959 akibat dari terbitnya dekrit presiden 5 Juli 1959, sistem liberal digantikan dengan sistem ekonomi terpimpin yang kemudian berubah lagi menjadi sistem ekonomi campuran pada tahun 1967-1998 pada masa orde baru dimana saat itu sistem ini mampu mengatasi lonjakan inflasi yang tinggi.

Karena berbagai pertimbangan, salah satunya adalah krisis global, berdampak pada terjadinya krisis keuangan di Indonesia, maka muncul sistem ekonomi campuran menjadi ekonomi pancasila (demokrasi ekonomi) yang dikembangkan oleh Prof. Mubyarto. Terlepas dari bahasan normatif atau tidak normatifnya sistem-sistem tersebut. intinya adalah, semua dalam upaya mencari format yang ideal untuk model perekonomian sebuah negara seperti Indonesia. Dan, upaya-upaya tersebut telah menggeser dan manarik-ulur posisi titik ekstrim Indonesia antara ekstrim kiri dan kanan pada spektrum pasar dalam perekonomian dunia.

Yang perlu diingat adalah, sejauhmana pun tarik ulur negara dalam hal ini kebijakan pemerintah menggeser posisi perekonomiannya di sepanjang spektrum pasar tersebut, maka tidak boleh dilupakan bahwa semua harus dalam koridor landasan hukum Negara Republik Indonesia, sebagaimana termaktub pada Pasal 33 UUD 1945 yang menjadi pasal utama bertumpunya sistem ekonomi Indonesia yang berdasar Pancasila, berikut kelengkapannya yang disebutkan dalam Pasal-pasal 18, 23, 27 (ayat 2) dan 34.

Mengenai ‘kebijakan pemerintah’ yang menyerahkan sebagian cabang-cabang produksi kepada mekanisme pasar, ini akan membutuhkan penjelasan berkaitan dengan bunyi landasan hukum perekonomian Indonesia yang tertera pada pasal 33 ayat (2), bahwa Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Tetapi, sangat bervariasi interpretasi yang muncul terhadap kalimat dalam pasal ini sehingga setiap keputusan yang diambil pemerintah menjadi perdebatan yang memakan banyak energi baik di tingkat elit maupun masyarakat awam. Kepentingan politik sangat mendominasi interpretasi setiap pasal dalam Undang-undang Republik Indonesia. Betapa kita melihat selama ini, Menteri BUMN, Mahkamah Konstitusi, Peneliti, hingga pakar hukum dan ekonomi memperdebatkan penjelasan pasal tersebut secara berbeda menurut perspektifnya masing-masing, akhirnya semua menjadi bias, dan jika ternyata keputusan pemerintah mengakibatkan dampak buruk bagi pereknomian diakibatkan dari interpretasi yang salah dari penjelasan pasal-pasal tersebut, maka akan menjadi catatan yang panjang karena terdapat indikasi kesalahan kebijakan atau bahkan berjalan di luar rel konstitusi.

Posisi Indonesia dalam Spektrum Pasar
Walaupun spektrum pasar Bremmer ini terlihat sederhana, setidaknya secara garis besar kita dapat melihat dimanakah posisi negara di sepanjang spektrum pasar tersebut? Sejauh mana pemerintah bergeser ke kiri dan dan ke kanan? Kemudian bagaimanakah dampak dari pergeseran tersebut terhadap perekonomian negara? Apakah kondisi masyarakat semakin sejahtera atau justeru sebaliknya?

Jika melihat situasi kebijakan pemerintah akhir-akhir ini, garis spektrum pasar kita bergerak ke ekstrim kanan, atau, agar tidak terlalu dihantui dengan kata ‘ekstrim’ yang berkonotasi negarif, maka kita juga dapat menyebutkan bahwa Indonesia bergerak ke ujung kanan dalam spektrum pasar, ke arah pasar bebas, tetapi tidak sampai pada utopia dimana disana adalah ambang batas yang dapat menjerumuskan negara dalam kekacauan yang menyakitkan. Demikian juga jika pergeseran terjadi sebaliknya, ke ujung sebelah kiri pada garis spektrum pasar, bergerak ke arah kapitalisme negara, dan juga tidak akan sampai pada utopia yang berada pada ambang batas bertenggernya Komunisme murni.
Sebagai bentuk baik sangka pada setiap kebijakan pemerintah, kita berharap, bahwa semua kebijakan, jika dia bergerak ke arah ujung kanan, adalah bentuk antisipasi (jika tidak ingin dikatakan uji coba semata) dalam kancah ekonomi global di akhir. Mungkin akan banyak masyarakat awam di negeri kita yang tidak atau kurang memiliki skill akan terbuang dari gelanggang global, bahkan menjadi pecundang di rumah sendiri. Peran pemerintah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan masyarakat Indonesia bersaing di panggung global.

Baca Juga :
* Menerawang Aceh Pasca Otsus

Jul 102018
 

qurban lazismuPenyembelihan hewan kurban merupakan fenomena umum di seluruh Indonesia yang dimaknai sebagai bentuk keimanan dan ketaqwaan serta makna mendekatkan diri kepada Allah. Para mubaligh dalam setiap kesempatan ceramah qurban, selalu menyampaikan pentingnya qurban dari perspektif ibadah melalui keikhlasan nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Dalam berbagai kajian-kajian umum tentang kurban, setidaknya kurban dimaknai dengan dua dimensi, yaitu dimensi ibadah-spiritual dan sosial.

Namun sesungguhnya, qurban juga merupakan dimensi ekonomi yang memiliki daya ungkit geliat ekonomi masyarakat jika penyelenggaraan qurban dapat dikelola dengan cara yang modern melalui koordinasi lintas sektoral baik dalam instansi pemerintahan maupun pihak swasta atau masyarakat umum sebagai penyelenggara qurban. Melihat semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berqurban, maka potensi ekonomi yang dihasilkan dari penyelenggaraan qurban semakin besar dan berpotensi membantu pemerintah menangani masalah-masalah ekonomi mikro bahkan berdampak pada ekonomi makro.

Data Dinas Peternakan tahun 2017 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan persediaan hewan qurban mencapai 45.534 ekor dari sebelumnya pada tahun 2016 hanya sejumlah 26.794, atau meningkat sebesar 58,84%. Rinciannya adalah, 18.901 ekor sapi (lembu), 3.603 kerbau dan 23.030 ekor kambing. Walaupun belum ada data yang valid mengenai berapa sebenarnya jumlah hewan kurban yang benar-benar disembelih pada saat penyelenggaraan iedul adha, tetapi setidaknya data persediaan hewan qurban tersebut bisa mencerminkan jumlah hewan qurban yang disembelih secara umum diseluruh Aceh.

Tulisan singkat ini hendak melihat sisi lain dari meningkatnya kesadaran berqurban masyarakat tersebut dihadapkan pada kesadaran dan keikhlasan para shahibul qurban untuk memberi dan berbagi secara lebih adil di tengah-tengah senjangnya alokasi distribusi daging qurban yang setiap tahun selama berpuluh-puluh tahun belum mendapat perhatian serius. Karena sejatinya, peningkatan kesadaran beribadah melalui qurban seiring dengan menigkatkan rasa kepedulian, bukan sekedar berkurban, kemudian dagingnya dibagikan tetapi abai terhadap alokasi distribusinya.

Masalah Penyelenggaraan Qurban
Dari penyelenggaraan kurban yang menjadi rutinitas tahunan ini dapat kita lihat setidaknya 3 (tiga) masalah penting berkaitan dengan fenomena yang terjadi di hampir semua tempat/ lokasi penyelenggaraan qurban. (1) Sebagian masyarakat belum / tidak menyelenggarakan qurban, (2) Masalah koordinasi pihak penyelenggara qurban, dan (3) Keengganan masyarakat menyalurkan qurban keluar wilayahnya. Ketiga masalah ini saling terkait dan menyebabkan terjadinya penumpukan daging qurban di suatu tempat sementara di tempat lain kekurangan, bahkan tidak ada aktivitas penyelenggaraan qurban di tempat-tempat tertentu.

Pertama, terkait dengan adanya sebagian masyarakat yang belum menyelenggarakan qurban. Di beberapa pelosok perkampungan masih ada masyarakat yang belum menyelenggarakan qurban, namun sekali-kali mereka menerima kiriman daging qurban dari kota. Selain pengetahuan masyarakat awam di tempat tersebut yang belum menganggap bahwa qurban adalah ibadah yang sangat dianjurkan, hal lainnya adalah tidak adanya warga masyarakat setempat yang mampu untuk menyelenggarakan qurban karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan, sehingga ketiadaan penyelenggaraan kurban bukanlah merupakan sesuatu yang menjadi beban masyarakat setempat.

Kedua, Masalah koordinasi penyelenggara kurban. Kita ketahui bahwa dari tahun ke tahun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kurban semakin tinggi, sehingga data-data mengenai stok hewan qurban setiap tahunnya juga meningkat. Jika dilihat lebih jauh, peningkatan kesadaran ini masih berada di wilayah-wilayah perkotaan seiring dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya menjalankan perintah agama. Seiring dengan itu semakin banyak kelompk-kelompok masyarakat, komunitas, instansi pemerintah atau pun swasta yang menyelenggarakan qurban di instansi mereka masing-masing. Yang menjadi persoalan adalah, pusat kegiatan administrasi instansi-instansi pemerintah dan swasta serta aktivitas perkantoran kelompok masyarakat dan komunitas tersebut seluruhnya berada di pusat-pusat perkotaan, dan hampir dapat dipastikan bahwa seluruh instansi tersebut menyelenggarakan qurban di unit kerja masing-masing, sehingga setiap instansi bisa mengadakan hewan qurban dalam jumlah yang banyak dan dagingnya didistribusikan kepada masyarakat di sekitar instansi serta para shahibul qurban unit kerja instansi tersebut.
Para pegawai instansi pemerintah dan swasta tersebut juga merupakan bagian dari kelompok masyarakat atau komunitas di tempat yang sama, sehingga kemungkinan mereka menerima daging qurban bukan hanya satu tumpuk, bahkan bisa mencapai 5 sampai dengan 8 tumpuk setiap orang. Yang paling dekat yang dapat dipantau langsung dari fenomena ini adalah kota Banda Aceh. Jika kita telusuri dari beberapa aktifitas penyelenggaraan qurban, hampir rata-rata para penerima daging qurban menerima minimal 3-4 tumpuk daging qurban dari berbagai tempat di sekitar mereka. Jika orang tersebut merupakan shahibul qurban, maka dia akan memperoleh 2-3 tumpuk lagi karena kepemilikan kurbannya, dan akan memperoleh tumpuk lain jika shahibul qurban juga masuk dalam kepanitiaan yang turut bekerja dalam pemotongan hewan qurban.

Ketiga, Peningkatan jumlah hewan kurban dari tahun ke tahun ini sesuatu yang patut kita syukuri karena itu berarti masyarakat semakin tercerahkan dengan ibadah qurban. Walau demikian, kita masih membutuhkan kesadaran kolektif sebagai sense of crisis terhadap masyarakat yang belum dapat merasakan nikmatnya ‘sie qurben’ di hari yang besar tersebut. Sebagian masyarakat di tempat-tempat tertentu, walau sudah memiliki kesadaran tentang adanya ketidakmerataan, tetapi belum mampu untuk mengikhlaskan daging kurbannya untuk didistribusikan di luar wilayanya, sekalipun setiap individu di wilayah tersebut telah memperoleh tumpuk daging yang berlipat-lipat banyaknya. Padahal, kurban mengajarkan kita untuk ikhlas memberi, ikhlas berbagi, dan ikhlas menerima. Menerima, bukan sekdar dimaknai menerima daging kurban saja, tetapi ikhlas menerima kenyataan bahwa kita perlu berbagi dengan sesama agar daging kurban yang kita berikan tersebut, selain menyentuh sisi-sisi ibadah yang menghubungkan kita dengan sang Pencipta, sebagai bentuk hablun minallah, tetapi juga menyambungkan silaturrahim dengan sasama manusia, hablun minannaas.

Manajemen Kurban
Apa yang bisa kita tawarkan sebagai solusi dari persoalan-persoalan tersebut? Inti dari permasalahnya adalah distribusi yang tidak merata dan penumpukan daging kurban di tempat-tempat tertentu karena merupakan dampak dari kesenjangan ekonomi di setiap daerah atau hal-hal lainnya. Tetapi semua ini dapat diatas dengan “campur tangan” pemerintah. Fungsi pemerintah dalam hal ini bukan sekedar menerbitkan data-data jumlah stock hewan kurban, tetapi harus sudah melompat lebih jauh turut serta memberikan sentuhan manajemen kurban melalui koordinasi lintas sektoral baik dari pihak pemerintah maupun pihak swasta atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan kurban di seluruh Aceh.

Manajemen kurban dapat dimulai dari unit organisasi terkecil di desa atau kecamatan yang didorong untuk memiliki data penyelenggara kurban dan kemana daging qurban akan didistribusikan. Seluruh penyelenggara qurban harus berkoordinasi guna menghindari terjadinya penumpukan distribusi daging kurban di wilayah tertentu. Pemerintah, melalui kebijakannya dapat memberikan “saran” bahwa setiap individu (harus berjiwa besar) untuk rela berbagi dengan sesama, jika sudah memperoleh tumpukan daging dalam jumlah tertentu harus rela menolak dan mengalihkannya ke tempat lain yang lebih membutuhkan. Begitu juga lembaga/ instansi, kelompok masyarakat atau komunitas penyelenggara qurban harus memiliki informasi yang cukup dari pemerintah atau lembaga yang ditunjuk sebagai pusat data kemana dan dimana daging kurban harus didistribusikan dengan melihat tempat-tempat yang memang masih dianggap kekurangan.

Manajemen kurban akan menginternalisasikan kepada kita tentang nilai-nilai berbagi dan gemar memberi sebagai bentuk dari kepedulian kita kepada mereka yang membutuhkan. Ikhlas memberi dan berbagi dapat kita jadikan tabiat dalam membangun masyarakat berkemajuan.

Jun 152018
 

sedekahPada tahun 2007 lalu, Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia melakukan penelitian pemetaan Muzakki dan Mustahik di provinsi seluruh Indonesia dan dipublikasikan dalam bentuk Technical Report pada tahun 2009. Yang membuat penelitian ini menarik adalah tujuan penelitian ini, yaitu untuk memetakan pemberi zakat (muzakki), penerima zakat (Mustahik) dan potensi wilayah pada tingkat kabupaten sebagai dasar pembuatan strategi pemberdayaan dan peningkatan kemandirian mustahik. Perlu digarisbawahi, bahwa disini, peneliti sampai melakukan pemetaan di seluruh kabupaten kota dengan data detil hingga pada Distribusi persentase mustahik dan muzakki menurut umur, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan, lapangan pekerjaan, status kepemilikan rumah, kondisi lantai rumah (indikator tingkat kemiskinan), dan lokasi tempat tinggal, termasuk Jumlah Mustahik, Muzaki, Potensi Wilayah, serta Program Pengentasan Kemiskinan yang dilakukan pemerintah di seluruh provinsi di Indonesia.

Penelitian ini tentu sangat bermanfaat bagi pemerintah sekaligus masyarakat untuk dijadikan alat pengambilan keputusan dalam kaitannya dengan pengentasan kemiskinan yang hingga saat ini belum dapat diatasi secara signifikan. Dan penelitian ini tentu berangkat dari kenyataan bahwa pengentasan kemiskinan melalui program pemerintah terlihat lamban, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi diiringi dengan tingkat pengangguran yang tinggi pula, serta ketidakmampuan pertumbuhan ekonomi mendahului pertumbuhan penduduk yang bergerak cepat.

Kemiskinan seolah-olah menjadi fenomena yang tak berujung, sementara kemiskinan mestinya, dalam perpektif apapun, bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah ansich, tetapi menjadi bagian tanggungjawab sosial masyarakat yang memiliki kemampuan dan tingkat pemenuhan kebutuhan yang cukup bahkan lebih, untuk kemudian ditransfer kepada mereka yang membutuhkan guna meningkatkan kualitas hidup fakir dan miskin.

Karena keterbatasan kemampuan pemerintah, baik dari aspek finansial maupun pengorganisasian dan manajerial, maka diperlukan sumberdaya-sumberdaya lain di luar pemerintahan guna menopang program pengentasan kemiskinan. Potensi sumberdaya yang sangat memungkinkan adalah dari sumber zakat yang diketahui sangat besar. Menurut BAZNAS, potensi zakat nasional untuk tahun 2018 diperkirakan mencapai 271 triliun, angka ini melebihi jumlah APBD tahun 2017 di 10 provinsi se-Sumatera ditambah 6 provinsi di Jawa yang total keseluruhannya hanya sebesar 243,54 triliun.
Besaran potensi zakat nasional tersebut tentu saja sangat fantastis jika seluruhnya dapat digarap dengan baik. Tetapi hingga saat ini, walau pemerintah telah menerbitkan berbagai instrumen seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan menteri tentang zakat dalam upaya untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penghimpunan zakat, namun perolehan zakat yang dicapai hanya sekitar Rp. 5 triliun di tahun 2017 dan diprediksi tumbuh 20% di tahun 2018. Dan jika pertumbuhan 20% tersebut stabil dengan syarat faktor lain konstan, maka potensi zakat nasional tersebut dapat dicapai dalam waktu yang cukup lama, yakni 21 tahun ke depan, atau tahun 2040. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat keengganan muzakki menyetorkan zakat yang mestinya menjadi kewajiban mereka sebagai ummat Islam. Tetapi, menunjuk muzakki saja sebagai “tertuduh” tentu tidak adil, karena harus kita akui bahwa kesadaran menunaikan zakat bukan merupakan satu-satunya faktor yang menjadikan muzakki enggan menunaikan zakat, tetapi yang jauh lebih penting adalah faktor trust (kepercayaan) muzakki terhadap lembaga-lembaga pengelola zakat baik milik pemerintah maupun yang didirikan oleh (kelompok) masyarakat.

Hak-Hak Muzakki
Selama ini kebanyakan kita memposisikan muzakki sebagai orang yang memiliki kewajiban menunaikan zakatnya kepada mustahik di sisi lain yang diposisikan sebagai orang yang berhak menerima zakat, menjadi dua kutub yang searah, orang yang berkewajiban dan orang yang berhak, padahal sejatinya kedua entitas ini adalah orang yang berkewajiban sekaligus yang berhak. Muzakki berkewajiban menunaikan zakat sekaligus memiliki hak untuk mengetahui bagaimana zakatnya diperlakukan. Begitu juga mustahik berhak menerima zakat sekaligus memiliki kewajiban untuk menggunakan zakat tersebut untuk meningkatkan produktifitas diri mereka melalui penggunaan zakat yang mereka terima tersebut.
Merujuk pada QS Al Baqarah, 2: 274 ”Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari (secara) sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.” Menunjukkan bahwa mereka yang menginfakkan hartanya secara terang-terangan mengisyaratkan bahwa ada fitrah dalam diri manusia ingin mengaktualisasikan diri melalui aktifitas zakat, infak dan sedekah. Dalam konteks untuk mengajak orang lain agar mau menunaikan zakat, infak dan sedekah, maka seorang muzakki harus melakukannya secara terang-terangan agar orang lain tidak menilai bahwa dia hanya mengajak tetapi tidak ikut menunaikan zakat.

Muzakki dapat disetarakan dengan istilah donatur, orang yang mendonasikan sejumlah hartanya kepada orang yang membutuhkan. Dalam American Association of Fund-Raising Counsel (AAFRC), Association for Healthcare Philanthrophy (AHP), Council for Advancement and Support of Education (CASE), dan National Society of Fund Raising Executives (NSFRE) tentang Donor Bill of Rights (Prinsip Dasar Hak-Hak Donatur) menyepakati poin-poin umum yang menjadi landasan hak-hak donatur, diantaranya adalah (1) donatur berhak mendapatkan informasi megenai misi lembaga pengelola, bagaimana donasinya diperlakukan, (2) mengetahui identitas pengelola, tingkat kehati-hatian pengelola (3) berhak mendapatkan akses laporan keuangan lembaga pengelola, (4) mengetahui relevansi tujuan donasi dengan program yang dijalankan, (5) berhak mendapatkan pengakuan dan penghargaan yang pantas, (6) Mendapatkan kepastian bahwa informasi mengenai donasi mereka ditangani dengan respek dan dengan kerahasiaan seluas-luasnya menurut hukum yang berlaku, (7) Mendapatkan kepastian bahwa semua hubungan dengan para individu yang mewakili organisasi-organisasi yang berkepentingan dengan donatur akan dilakukan secara profesional, (8) Mendapatkan informasi apakah personil yang melakukan penggalangan dana merupakan sukarelawan, karyawan organisasi, atau tenaga honorer, (9) Mendapatkan kesempatan bahwa nama mereka dapat dihapuskan dari milis publik yang mungkin diadakan Organisasi, dan (10) Mendapatkan kebebasan untuk menanyakan kapan dapat melakukan donasi dan menerima jawaban secara cepat, tepat, jujur, dan terus terang.

Barangkali fenomena yang telah disampaikan di atas mengenai kecilnya penghimpunan zakat yang dicapai akibat dari rendahnya kepercayaan terhadap pengelola dana zakat dapat disebabkan oleh kurangnya upaya lembaga zakat baik pemerintah maupun milik (kelompok) masyarakat dalam memberikan hak-hak muzakki/ donatur. Lembaga zakat harus merubah pola komunikasi dan turut membantu membalikkan persepsi bahwa muzakki bukan hanya objek wajib zakat tetapi juga merupakan entitas yang memiliki hak untuk mengetahui informasi lebih jauh mengenai kelembagaan dan personalia serta bagaimana zakat mereka tersebut dikelola, sehingga akan meningkatkan kepercayaan muzakki bahkan secara mandiri menjadi corong bagi calon-calon muzakki lainnya untuk bergabung dalam program-program kerja yang berkaitan dengan upaya mengurangi kemiskinan di lingkungan masyarakat.

Dec 252017
 
otsus

Sejak dikucurkannya Dana Otonomi Khusus yang kita kenal dengan Dana Otsus pada tahun 2008 lalu, Aceh telah menggunakan alokasi dana otsus tersebut sebesar Rp 52,3 Triliun hingga tahun 2016. Setiap tahun Dana Alokasi Umum Nasional (DAU-N) terus meningkat sehingga secara otomatis juga terjadi peningkatan terhadap alokasi Dana Otsus Aceh yang sangat mempengaruhi besaran APBA.

Melihat kecenderungan peningkatan Dana Otsus, sejak tahun pertama dikucurkan, yaitu sebesar 3,5 triliun pada tahun 2008, kemudian meningkat 3,7 triliun pada tahun 2009, dan meningkat lagi pada tahun 2010 sebesar 3,8 triliun, bahkan pada tahun 2016 sudah mencapai 8,8 triliun, artinya terjadi peningkatan rata-rata alokasi dana otsus sebesar 3,5% per tahun. Aceh, secara nominal keuangan sebenarnya merupakan sebuah provinsi yang kaya raya dan memiliki kemampuan keuangan yang cukup kuat untuk menopang pertumbuhan ekonomi jika kekayaan tersebut dikelola untuk membangun program-program yang produktif dan tepat sasaran dengan sistem pengendalian manajemen yang terukur.

Mengapa Dana Otsus menjadi penting untuk didiskusikan? Jika mengurai sturktur APBA yang secara garis besar memiliki 3 komponen utama, yakni, Pendapatan Aceh, Belanja Aceh, dan Pembiayaan Aceh, maka Alokasi Dana Otonomi Khusus menjadi komponen yang memiliki porsi paling besar kontribusinya dibandingkan komponen-komponen lain yang terdapat dalam daftar komponen pada Pendapatan Aceh. Walaupun komponen Dana Otsus tersebut menjadi subordinasi yang masuk dalam “lungkik” Lain-Lain Pendapatan Aceh pada komponen Pendapatan Aceh yang dituangkan dalam pasal-pasal setiap qanun yang disahkan, tetapi kontribusinya mencapai 70,2% terhadap besaran APBA 2016. Pada tahun 2017 dana otsus mulai menurun menjadi 7,9 triliun akibat menurunnya penerimaan (omset) pajak secara nasional, dan trend penurunan akan terus berlangsung ke depan sesuai dengan ketentuan alokasi dana otsus 1% dari Dana Alokasi Umum pada 5 tahun terakhir, yaitu dari 2022 hingga 2027.

 Optimalisasi Pendapatan Asli Aceh

Walau masyarakat secara umum belum dapat melihat bagaimana sebenarnya proses detil alokasi dana otsus untuk Aceh, tetapi setidaknya kabar mulut ke mulut yang sampai ke pojok warung kopi dapat mengkomfirmasi kegalauan pemerintahan Aceh dan para pelaku usaha bahkan masyarakat awam sekalipun, bahwa Aceh tidak lama lagi menjadi daerah kaya. Kegalauan ini tentu beralasan, sebab masyarakat dan pelaku usaha bisa merasakan kondisi riil di lapangan yang masih sulit menggerakkan roda ekonomi keluarga. Ekspektasi masyarakat terhadap dana otsus sudah terlanjur tinggi bahwa dengan dana tersebut sejatinya akan banyak membantu pertumbuhan ekonomi Aceh karena Penggunaan Dana Otsus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) menyebutkan bahwa Dana Otsus harus digunakan untuk program/kegiatan, yaitu: 1) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur; 2) Pemberdayaan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan; 3) Pendidikan; 4) Kesehatan; dan 5) Sosial dan Keistimewaan Aceh. Tetapi kenyataannya kita lihat bahwa peningkatan jumlah dana otsus dan anggaran dari tahun ke tahun tidak searah dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi Aceh secara signifikan, bahkan Aceh bisa terpuruk dalam rangking tertinggi kemiskinan di regional Sumatera.

Sisa dana Otsus harus sesegera mungkin dituangkan dalam konsep pembangunan ekonomi yang berkemajuan, untuk pembiayaan yang produktif dan menjamin terjadinya peningkatan geliat ekonomi masyarakat guna memacu agar terjadi income generating bagi masyarakat Aceh. Sekaligus, euforia dana Otsus harus segera dihentikan, Aceh harus fokus pada penggalian sumber dana yang memang diciptakan dari hasil pengelolaan sumber daya ekonomi yang ada di Aceh melalui tangan-tangan terampil generasi Aceh untuk memastikan bahwa Aceh mampu menciptakan roadmap berkesinambungan sebagai bentuk keseriusan Aceh mencapai sustainability Development Goal’s (SDG’s) yang menjadi indikator global saat ini.

Kita bisa melihat, betapa sebenarnya lemahnya kemampuan keuangan Aceh dalam struktur APBA jika tidak ditopang oleh dana Otsus dan kenyataan lemahnya sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan Aceh dalam memanfaatkan dan melihat peluang membangun ekonomi dari dana-dana yang ada.

Pendapatan Asli Aceh tahun 2016 Rp. 2,057 triliun, atau hanya sebesar 16,39% dari APBA, hal ini mengindikasikan bahwa Aceh belum mampu mengoptimalkan potensi kekayaan sumber daya alamnya untuk ditransformasikan menjadi sebuah kekuatan ekonomi daerah, sekaligus dapat ditengarai sebagai sebuah kebuntuan kita untuk memutus tali ketergantungan Aceh kepada pihak luar. Di satu sisi Aceh kaya secara finansial, melimpah dalam aspek sumber daya alam, memiliki sumber daya manusia yang cukup. Tetapi di sisi lain Aceh terpuruk secara ekonomi, sumber daya alamnya belum produktif dan penempatan sumber daya manusia yang mungkin belum berbasis pada kebutuhan pembangunan ekonomi. Kita tentu tidak berharap bahwa suatu saat nanti, pada saat kucuran dana di luar Pendapatan Asli Aceh memudar bahkan menghilang, akan muncul kembali gejolak sosial yang berdampak pada konflik yang baru saja kita lalui. Persoalan ekonomi menjadi masalah krusial disamping perlunya mengendalikan kebijakan-kebijakan politik yang mendorong stabilitas ekonomi Aceh ke depan.

Melihat kecilnya kontribusi Pendapatan Asli Aceh, maka perlu melakukan ealuasi mendalam terhadap penggunaan sisa dana otsus tersebut. Setidaknya harus ada indikator terukur dalam pengalokasian dana otsus terhadap peningkatan Pendapatan Asli Aceh sehingga pada saat kelak tahun 2027 dana otsus tidak lagi masuk dalam komponen Pendapatan Aceh, Aceh sudah mampu “memindahkan” peran angka dana otsus tersebut ke dalam Pendapatan Asli Aceh. Atau sebaliknya, Aceh akan mengalami shock therapy karena tanpa komponen dana Otsus, besaran APBA akan menurun drastis.

Untuk diketahui, bahwa Pendapatan Asli Aceh sangat bergantung kepada jumlah penerimaan pajak dan retribusi. Jumlah Pendapatan Asli Aceh menurun dari tahun 2015 sejumlah Rp. 1,8 triliun menjadi 1,2 triliun pada tahun 2016. Ini artinya diperlukan upaya yang kuat dari pemerintah untuk mendorong ekonomi sektor riil agar masyarakat pelaku ekonomi memiliki kemampuan membayar pajak dan retribusi, bukan hanya sekedar menaikkan tarif pajak, tetapi harus mampu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui stimulasi ekonomi dari dana-dana otsus yang dioperasikan.

Kita ketahui bahwa, angka penerimaan pajak dan retribusi tidaklah tetap, tetapi fluktuatif, tergantung sejauhmana kemampuan ekonomi pelaku usaha dan ekonomi sektor riil, berarti juga tergantung bagaimana peran pemerintah dalam mengalokasikan dana-dana dalam komponen APBA itu untuk mendorong geliat ekonomi. Jika pemerintah memaksakan kenaikan tarif pajak dan retribusi tanpa dorongan stimulasi untuk peningkatan ekonomi masyarakat, ini dapat dianalogikan sebagai sebuah mesin kendaraan yang dihidupkan tanpa minyak pelumas (oli), berjalan terseok sesaat dan tiba-tiba mesin pun rontok.

Sebagai penutup, barangkali kita perlu merenungkan dan membandingkan Aceh dengan daerah lain yang memiliki kesamaan variabel seperti Sumatera Barat misalnya. Bahwa Sumatera Barat dan Aceh memiliki jumlah penduduk yang hampir sama, yaitu lebih kurang 5,2juta jiwa tetapi dengan jumlah anggaran yang jauh berbeda. Aceh dengan APBA 12,8 Triliun pada tahun 2016 pertumbuhan ekonominya hanya di sekitaran 3,4% dengan tingkat pengangguran mencapai 8,3% dan angka kemiskinan 16,73%. Sedangkan Sumatera Barat dengan APBD 4,3 triliun ekonominya mampu tumbuh mencapai 5,7% dengan tingkat pengangguran 5,09% dan kemiskinan 9,50%. Ini tentu menjadi pertanyaan besar, bagaimana pemerintahan Aceh mengelola Anggaran tersebut sehingga belum mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan mengurangi angka pengangguran serta kemiskinan yang menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat.

Jangan sampai euforia dana otsus menjadikan kita lupa untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Aceh melalui stimulasi ekonomi menjelang berakhirnya era otsus. Butuh keseriusan untuk mengintegrasikan perilaku birokrasi, sikap politik dan kesamaan persepsi membangun “Aceh Hebat” dan mengurangi ketergantungan yang akut.

Baca Juga :