Sep 262016
 

wisata-halal-dan-islamofobiaData yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sepanjang 2015 mencatat bahwa penduduk mancanegara yang berkunjung ke Indonesia (wisatawan mancanegara dalam arti luas) mencapai 10,41 juta kunjungan, dengan rincian 9,73 juta kunjungan wisatawan mancanegara reguler, 370.869 kunjungan warga negara asing (WNA) yang memasuki wilayah Indonesia melalui Pos Lintas Batas (PLB), serta 306.540 merupakan kunjungan singkat WNA atau kunjungan khusus lainnya.

Data kunjungan ini masih sulit diidentifikasi karena pencatatannya dilakukan secara umum, sehingga tidak dapat diketahui jenis kunjungan untuk kepentingan apa. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Pengamat Pariwisata Ida Bagus Surakusuma, yang menyatakan bahwa pencatatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia masih dicampur penduduk mancanegara di pos lintas batas.

Walau demikian, setidaknya kita masih dapat mengetahui besaran devisa yang masuk atas kunjungan wisman tersebut. Di tahun 2015 jumlah kunjungan wisman sebanyak 10 juta; jumlah perjalanan wisnus 255 juta; kontribusi pariwisata terhadap PDB Nasional sebesar 4%; devisa yang dihasilkan sekitar Rp 155 triliun, dan lapangan kerja yang diciptakan sebanyak 11,3 juta ; angka indek daya saing naik signifikan 20 poin menjadi ranking 50 dari 141 negara. Dan ditahun 2016 ditargetkan mencapai 12juta kunjungan dengan proyeksi devisa 172 trilyun, kontribusi pariwisata naik menjadi 5%, hanya 1% dari tahun sebelumnya. Ini tentu angka yang sangat pesimistis jika dilihat dari potensi wisata luar biasa yang dimiliki Indonesia. Salah satu kelemahan yang terlhat dari rasa pesimis ini disebabkan karena tidak adanya data statistik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi bentuk, jenis dan ragam wisata yang berlangsung di Indonesia, sehingga dalam kampanye pariwisata tidak menyentuh pada sasaran yang benar-benar memiliki potensi belanja wisata yang optimal sesuai segmentasi pasar yang ada. Jenis pariwisata saat ini semakin beragam dan memiliki pasar yang semakin tersegmentasi. Salah satu pasar wisata global yang memiliki potensi belanja yang besar adalah wisata halal.

Dalam laporan States of Global Islamic Economy (SGIE) 2015-2016, mencatat bahwa nilai pariwisata halal pada 2014 mencapai 142 miliar dolar AS, tumbuh 6,3 persen dibanding 2013. Pelancong asal Timur Tengah dan Afrika Utara adalah penyumbang terbesar untuk pengeluaran di sektor ini dengan nilai 52,3 miliar dolar AS atau 37 persen dari total belanja wisatawan meski populasi mereka hanya tiga persen dari total populasi Muslim global pada 2014. Pada 2020 belanja Muslim untuk pariwisata diprediksi akan mencapai 233 miliar dolar AS, atau senilai dengan Rp. 3 ribu triliun lebih. Perlu dicatat bahwa angka-angka tersebut tidak termasuk kegiatan haji dan umrah yang jika dimasukkan ke dalam kalkulasi wisata halal pasti angkanya akan membengkak jauh lebih tinggi lagi.

Belanja pariwisata halal dirangkum dari belanja ummat muslim seluruh dunia yang mencakup enam subsektor, yaitu;  (1) Sektor makanan halal, (2) keuangan syariah, (3) halal travel, (4) busana muslim, (5) Media dan rekreasi, dan (6) sektor obat-obatan dan kosmetik. Secara umum, GIE indicator score untuk 15 besar, Malaysia menempati urutan pertama sebagai negara yang memiliki peran sebagai penyedia produk halal dengan skore 116, dan berturut-turut diikuti Uni Emirat Arab di urutan kedua dengan skor 63,  Bahrain 58, Saudi Arabia 49, dan pakistan di urutan kelima dengan skore 47. Sedangkan Indonesia bertengger di urutan ke 10 dengan skor yang sama dengan Singapure 34 di urutan ke 11.

Dari enam sub-sektor yang dijadikan variabel tersebut, Malaysia bertengger sebagai negara nomor satu penyedia produk halal untuk tiga sub-sektor, yaitu makanan halal, keuangan berbasis syariah, dan halal travel, dimana dari tiga subsektor tersebut, Indonesia hanya masuk dalam 10 besar di sub-sektor keuangan syariah di urutan ke 9. Sedangkan di sub-sektor lain, Indonesia hanya masuk di 10 besar pada subsektor Obat-obatan dan kosmetik di urutan ke-7. Artinya, dari 6 sub-sektor yang menjadi variable pariwisata halal, tidak satupun Indonesia menempati urutan 5 besar, dan hanya masuk 10 besar, itupun hanya di dua subsektor, yakni subsektor keuangan syariah pada urutan ke 9 dan subsektor obat-obatan dan kosmetik di urutan ke 7. Sedangkan Malaysia menyabet tiga subsektor sekaligus di urutan pertama, dan hanya dua subsektor yang tidak masuk 10 besar yakni pada subsektor fashion dan halal media and rekreasi. Sedangkan untuk sektor obat-obatan dan kosmetik, Malaysia menempati urutan ke 3 dari 10 besar.

Peringkat ini memberikan informasi penting bagi kita bahwa, (1) keberadaan muslim sebagai mayoritas di Indonesia tidak otomatis menjadikan Indonesia memberikan apresiasi yang patut dalam perspektif bisnis global berkaitan dengan potensi pasar syari’ah yang semakin menjanjikan (2) Indonesia kurang peka terhadap pasar syari’ah yang sebenarnya justeru tumbuh pesat, (3) Issu Islamofobia secara latah mampu mempengaruhi Indonesia sehingga ragu-ragu mengambil sikap tegas terhadap label syari’ah. Padahal negara-negara non-muslim sendiri, sekalipun ikut berperan aktif mengkampanyekan isu-isu islamofobia, namun mereka tetap mengambil keuntungan bisnis melalui peluncuran produk-produk syariah/ halal.

Sebut saja misalnya  negara-negara  yang  bukan berpenduduk muslim, seperti  Amerika Serikat, Singapura, Toronto (Kanada) dan Britania Raya (United Kingdom), dll. Bahkan, Britania Raya pada saat ini telah membulatkan tekad menjadi pusat keuangan dan perbankan syariah di dunia. Begitu juga dengan Singapura,  telah mensosialisasikan diri sebagai pusat  keuangan syariah di dunia dengan memperlonggar peraturan-peraturan terkait perbankan syariah. Di Malaysia, hampir 15% nasabah bank  syariah adalah non-Muslim.

Potensi Bisnis

Besarnya belanja muslim dunia tersebut menunjukkan semakin pentingnya peran masyarakat muslim dalam tataran ekonomi global dengan kontribusi belanja yang mencapai ribuan triliun. Permintaan terhadap produk halal semakin tumbuh pesat karena jumlah penduduk muslim di seluruh dunia yang kini mencapai 1,7 milyar akan terus meningkat setiap tahun. Selain itu, produk-produk halal/syariah bukan hanya dapat dikonsumsi oleh warga muslim tetapi juga dapat dikonsumsi oleh masyarakat non-muslim.

Selain fenomena pertumbuhan jumlah ummat Islam dunia, dalam posisinya sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim, Indonesia mestinya lebih fokus memikirkan dengan serius pasar syariah ini, setidaknya satu atau dua dari subsektor yang direview oleh States of Global Islamic Economy (SGIE) bisa dijadikan sektor andalan untuk wisata syariah. Misalnya subsektor tavel halal dan subsektor obat-obatan dan kosmetik karena untuk kedua subsektor ini Indonesia memiliki sumber daya alam yang menarik dan bahan baku yang melimpah. Walaupun sebenarnya tidak menghalangi kemungkinan pada sub-sektor lain.

Kekhawatiran sebagian kalangan terhadap pemberlakuan Perda yang ditengarai berbau syariah di beberapa daerah selama ini secara otomatis dapat terjawab seiring berjalannya waktu. Faktanya memang segmentasi pasar syariah tumbuh sangat pesat sehingga permintaan terhadap produk-produk halal otomatis semakin meningkat. Disamping itu, situasi ini tentu semakin meyakinkan kita bahwa tidak relevan lagi memblow-up issu-issu yang menyatakan bahwa perda berbau syariat dapat menghambat investasi, karena, faktanya tidak demikian, produk-produk halal yang lahir dari produk perda-perda syariah justeru menjadi produk potensial dalam pasar global, salah satu poin penting yang relevan adalah pesatnya pertumbuhan jumlah ummat Islam dunia dan semakin tingginya permintaan terhadap produk halal.

Jika merujuk pada jumlah belanja muslim Timur Tengah dan Afrika Utara saja yang 3.000 trilyun tersebut, maka dapat diperkirakan bahwa mereka menghabiskan belanja sebesar lebih kurang hampir Rp. 60 juta perkepala untuk wisata halal. Perlu dicatat, itu baru kalkulasi tiga persen penduduk muslim, atau sekitar 51 juta jiwa, dari 1,7 milyar penduduk muslim di seluruh dunia. Belum lagi untuk belanja muslim di luar dua kawasan tersebut sebagaimana data pertumbuhan ummat Islam dunia di atas.

Secara histori, Timur Tengah tidaklah asing bagi Indonesia, sebaliknya, Indonesia juga bukan nama yang asing di mata masyarakat Timur Tengah, apalagi Indonesia dikenal sebagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim, tentu momen dan potensi ini dapat dikumpulkan pada satu titik temu ikatan emosional dengan bisnis global yang berbasis syariah.

Upaya-upaya yang paling memungkinkan untuk dilakukan oleh pemerintah adalah; (1) membangun hubungan baik dengan beberapa negara di Timur Tengah yang notabene menjadi negara yang paling banyak mengeluarkan belanja untuk produk-produk halal di dunia. (2) Memperkenalkan potensi wisata Indonesia sebagai daerah halal travel yang layak dipertimbangkan karena memang potensi alam Indonesia dengan seluruh cakupan wilayahnya sangat indah yang juga dihuni oleh warga yang ramah. (3) Keseriusan pemerintah untuk membangun infrastruktur serta keterjaminan keamanan dan kenyamanan di tengah-tengah masyarakat sehingga dapat mengundang ketertarikan warga dunia untuk berkunjung ke tempat-tempat destinasi wisata di seluruh Indonesia dengan perasaan aman dan nyaman. (4) tidak terjebak pada perangkap isu-isu islamofobia yang kecenderungannya dalam perspektif bisnis ingin mengalihkan potensi pasar syariah ke negara-negara lain yang.

Sangat disayangkan, jika Indonesia tidak mampu mengalirkan keuntungan bisnis bagi diri sendiri dalam kaitannya dengan upaya-upaya untuk menggerakkan sendi-sendi perekonomian masyarakat dalam perspektif bisnis syariah. Jika kita mampu mengambil peran sebagai provider bagi produk halal ini, itu artinya kita telah ikut serta menikmati sharing ekonomi yang dimainkan masyarakat global. Issu-issu islmaofobia yang dihembuskan, mestinya kita tengarai sebagai upaya untuk meruntuhkan percaya diri masyarakat bisnis Indonesia yang ingin bergelut dalam bisnis halal, karena kenyataan yang kita lihat saat ini, produk-produk halal (syariah) diproduksi oleh negara-negara lain yang penduduknya bukan mayoritas muslim. Jadi, tidak perlu “inferior” dengan label halal atau syariah, karena inferioritas yang tertanam dalam diri masyarakat Indonesia justeru dimanfaatkan oleh negara lain untuk memperkuat superior mereka dalam konteks bisnis halal/syariah.

Artikel ini sudah dimuat di kolom Opini Harian Waspada Medan. Epaper Waspada dapat diakses melalui link Waspada

Baca juga

Sep 022016
 

Baitul Asyi dan Filantropi Para HajiDana kompensasi Baitul Atsyi khusus untuk jama’ah haji Aceh telah dibayarkan sebesar 1.200 riyal, setara dengan Rp. 4.4 juta rupiah per orang (serambi Indonesia, 22 Agustus 2016). Tahun ini masyarakat Aceh yang berangkat ke haji mencapai 3.140 jam’ah (menurut kuota). Dengan demikian, jumlah keseluruhan dana kompensasi yang dibayarkan mencapai 13,8 milyar.

Jama’ah haji Aceh tentu bergembira mendapatkan dana kompensasi tersebut karena sangat membantu mengurangi beban biaya selama menjalankan proses dan rangkaian ibadah haji selama di Mekkah dan Madinah. Selain untuk kebutuhan-kebutuhan dasar, uang tersebut juga akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan para jama’ah terhadap barang-barang sekunder dan oleh-oleh untuk kerabat di kampung halaman, sebagaimana telah menjadi kebiasaan para jama’ah Indonesia pada umumnya.

Sebagaimana diketahui, dana kompensasi Baitul Atsyi berasal dari wakaf berupa rumah pemondokan di Qasasiah, tempat antara Marwah dan Masjidil Haram, dekat pintu Bab Al-Fatah, oleh Habib Bugak Asyi (Habib Abdurrahman Al-Habsyi) yang hidup pada masa kerajaan Islam Aceh Darussalam. Beliau telah menghadap Hakim Mahkamah Syar’iyyah Mekkah pada 1224 H/ 1809 M untuk mendaftarkan harta wakafnya tersebut. Wakaf rumah pemondokan tersebut  diperuntukkan bagi warga Aceh yang menunaikan ibadah haji ke Mekkah atau bagi siswa siswi Aceh yang belajar di Mekkah. Disamping itu, Habib Bugak Asyi meniatkan pemondokan ini untuk tempat tinggal bagi warga Aceh yang bermukim di Mekkah.

Ruang Lingkup Diperluas

Berkaitan dengan rencana pemerintah Aceh mengundang nadhir Baitul Atsyi ke Aceh untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan dana kompensasi tersebut, serta kemungkinan memperluas ruang lingkup penyalurannya, maka diperlukan kajian yang konprehensif dan melibatkan pakar/ ahli dalam bidang ini agar tujuan wakaf itu sendiri tidak melenceng. Sebagaimana wacana yang telah dilontarkan pemerintah Aceh, bahwa ruang lingkup penggunaan dana kompensasi Baitul Atsyi akan diperluas, yakni (1) penggunaannya tidak hanya untuk Jama’ah calon haji saja, (2) pembagian dana kompensasi dilakukan di Aceh setelah jama’ah haji kembali, (3) digunakan untuk beasiswa warga Aceh yang studi di Timur Tengah.

Wacana tersebut sangat penting untuk diapresiasi karena nilai kemanfaatannya semakin tinggi dan penerima manfaatnya semakin menyebar luas sehingga lebih banyak masyarakat Aceh yang akan merasakan dampak dari kebaikan aset wakaf ini. Bahkan, jika memungkinkan, calon jama’ah haji yang notbene sebenarnya telah masuk dalam kategori mampu (menunaikan haji secara mental dan material) untuk berfikir jauh lebih maju dengan “menolak” menerima uang tunai wakaf tersebut, dan mengikrarkannya untuk disalurkan kepada masyarakat Aceh lainnya yang masuk dalam kategori fakir dan miskin, bentuknya bisa saja dalam bentuk beasiswa, pembangunan rumah dhuafa, modal dan pembinaan usaha kecil masyarakat pinggiran. Maka dana kompensasi 14 milyar tersebut akan sangat membantu Aceh dalam membangun masyarakat.

Wacana tentang pembagian dana kompensasi dilakukan di Aceh setelah jama’ah haji kembali dengan tujuan agar uang tersebut berputar di Aceh merupakan ide yang baik dari perspektif ekonomi. Namun demikian, jika dana tersebut tetap dibagikan kepada jama’ah haji, tentu sejak awal para jama’ah sudah memperkirakan bahwa uang tersebut mereka terima, dan sebelum berangkat haji, para jama’ah juga meningkatkan jumlah rencana belanjanya selama musim haji di Mekkah dan Madinah, setidaknya setara dengan dana kompensasi baitul Atsyi, artinya tujuan dari wacana tersebut tidak dapat dicapai karena uang yang dibawa keluar dari Aceh oleh jama’ah calon haji untuk dibelanjakan di Mekkah dan Madinah sudah setara dengan dana kompensasi yang akan mereka terima saat pulang.

Untuk wacana ketiga, digunakan untuk beasiswa warga Aceh yang studi di Timur Tengah. Kita semua belum mengetahui persis secara detil isi dari butir-butir lembaran wakaf yang dihadapkan pada Mahkamah Syar’iyyah Mekkah oleh Habib Bugak 207 tahun yang lalu itu. Secara umum yang berkembang di masyarakat bahwa sang Wakif meniatkannya untuk kompensasi bagi jama’ah haji yang tidak menginap di baitul atsyi, atau bagi masyarakat warga Aceh yang bermukim di Mekkah, atau bagi warga Aceh yang sedang menjalankan studi di Mekkah. Dengan menyebutkan nama tempat secara khusus berarti memiliki ikatan teritorial batas wilayah dimana dana kompensasi tersebut boleh disalurkan. Jika wacana pemerintah menyebutkan Timur Tengah, berarti yang dimaksud adalah sebuah wilayah yang secara politis, dan budaya merupakan bagian dari benua Asia, atau Afrika-Eurasia. Dimana pusat dari wilayah ini adalah daratan di antara Laut Mediterania dan Teluk Persia serta wilayah yang memanjang dari Anatolia, Jazirah Arab dan Semenanjung Sinai. Setidaknya kawasan Timur Tengah mencakup lebih kurang 27 negara. Perluasan ruang lingkup ini menjadi menarik dan jika terwujud tentu secara nilai, harta wakaf yang dikandung oleh aset baitul atsyi ini semakin meningkat dan kemanfaatannya dirasakan oleh lebih banyak masyarakat Aceh.

Filantropi Masyarakat Aceh

Kedermawanan sang wakif, Habib Bugak Al-Asyi ini tak mungkin lagi kita pungkiri. Dalam banyak catatan dan cuplikan cerita mengenai baitul asyi ini, hanya kebaikan-kebaikan beliau saja yang disebut, bahkan untuk sosok pribadi beliau sendiri pun sangat sulit untuk ditelusuri, karena di dalam surat wakaf yang beliau tandatangani hanya menyebutkan dirinya sebagai Habib Bugak Asyi. Jika seorang Habib Bugak Asyi sudah jauh-jauh hari berfikir untuk seluruh masyarakat Aceh yang tidak beliau kenal tanpa kecuali mendapatkan kompensasi dengan tidak menetapkan batas waktu, maka nilai-nilai kebaikan itu sangat pantas kita teladani dengan melakukan hal yang sama dalam ruang lingkup yang kecil dan tanpa mengurangi suatu apapun dari diri kita. Tidak ada salahnya masyarakat Aceh, khususnya yang menjadi sasaran dalam lembaran wakaf baitul atsyi tersebut secara serentak menjadi dermawan massal, menunjukkan bahwa pribadi-pribadi kita sebagai masyarakat Aceh memang memiliki ruh-ruh filantropi yang dahsyat. Filantropi (bahasa Yunani: philein berarti cinta, dan anthropos berarti manusia) adalah tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia serta nilai kemanusian, sehingga menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk menolong orang lain.

Bagaimana caranya? Dengan merelakan dana kompensasi tersebut dialokasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan kapasitas masyarakat fakir dan miskin di seluruh wilayah Aceh. Sikap ini barangkali akan sangat membantu menginternalisasi nilai-nilai luhur yang melambangkan kepedulian bersama terhadap keadaan yang tidak menguntungkan bagi sebagian masyarakat. Sebagaimana pedulinya sang wakif Habib Al-Asyi kepada masyarakat Aceh.

Karena wacana ini akan menyeret beberapa konsep yang berbeda di waktu yang bersamaan, yaitu; konsep wakaf, ekonomi, dan di satu sisi filantropi masyarakat Aceh, khususnya jama’ah calon haji, maka akan dibutuhkan kajian yang mendalam yang melibatkan banyak pihak untuk sama-sama memikirkan nilai dan kemanfaatan aset wakaf ini sehingga apa yang menjadi cita-cita sang wakif dapat terwujud dan menularkan sifat-sifat kebaikannya bagi masyarakat Aceh secara umum.

Sebagai penutup, wacana pemerintah untuk memperluas penggunaan dana kompensasi baitul atsyi merupakan ide yang penting untuk didiskusikan dengan berorientasi pada manfaat yang lebih luas dengan cakupan sasaran yang lebih banyak serta membantu fakir dan miskin meningkatkan kualitas hidup mereka. Masyarakat Aceh memiliki banyak kesempatan menjadi filantropis, jiwa-jiwa dermawan yang telah ditanamkan oleh para endatu harus dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku nyata dalam keseharian, bukan sekedar menjadi cerita nostalgia masa lalu (MY)

Artikel ini sudah dimuat di kolom Opini Harian Serambi Indonesia, Jum’at, 2 September 2016. Versi onlinenya dapat diakses melalui link Opini Serambi Indonesia.

Baca juga :