Sep 192015
 

jasaBeruntunglah orang-orang yang memiliki keahlian (skill), baik keahlian dalam menciptakan barang maupun jasa. Bisnis-bisnis yang berjalan selama ini hanya fokus pada dua hal tersebut, kalau tidak menjual barang, ya, menjual jasa.

Masalahnya adalah, barang dan jasa apa yang mau dijual? Jawabannya adalah, barang apa saja yang anda miliki dan yang mampu anda ciptakan, maka barang tersebut pasti ada pasarnya, karena proses pembuatan semua barang-barang apapun muncul dari sebuah hasil analisis fikiran setelah melihat adanya kebutuhan di tingkat masyarakat. Karena ada kebutuhan maka seseorang akan berfikir untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan mencari tahu dari mana sumber kebutuhan tersebut diperoleh agar kebutuhan terpenuhi, atau dia menciptakannya sendiri. Oleh karena itu, barang-barang yang sudah diciptakan ataupun yang ada dalam fikiran kita adalah barang-barang yang dibutuhkan oleh pasar.

Oleh karena itu, hanya ada dua opsi cara memenuhi kebutuhan pasar, cari barangnya di tempat-tempat pembuat barang, atau kita menciptakannya sendiri.

Jika barang sudah ada, maka dia tidak akan sampai kepada konsumen tanpa perantara dari jasa. Ya… Jasa lah yang sangat diperlukan untuk menjamin bahwa barang yang dibutuhkan akan sampai ke tangan konsumen sebagai terminal terakhirnya.

Sebab itu pula lah, bisnis yang menjanjikan itu adalah menjual barang, goods is the king, tetapi bisnis jasa lebih dahsyat karena dia ratunya, but service is the quin… :-)

Saat ini, nyaris semua barang yang dibutuhkan ataupun yang “belum” dibutuhkan (tetapi sebenarnya dibutuhkan), sudah tersedia, sekali lagi, sudah tersedia. Barang apapun yang ada dalam benak kita, maka barang itu sudah ada yang menciptakannya, kalau tak percaya, silahkan googling barang yang anda cari, pasti ada… Mulai dari pernak-pernik yang remeh-temeh sampai barang yang bergajah-gajah pun sudah ada yang memproduksinya, terutama diproduksi oleh negeri tirai bambu, China, mereka menciptakan barang apa saja yang terlintas dan tidak atau belum terlintas di benak masyarakat, karena China percaya pada dunia tanpa batas, maka mereka benar-benar menyiapkan diri melalui visi globalnya.

Persoalannya adalah, barang-barang tersebut hingga saat ini banyak yang belum sampai ke tangan konsumen. Mereka menunggu pebisnis-pebisnis jasa yang kreatif yang mampu menjadi transporter barang-barang mereka untuk sampai kepada pengguna akhir, konsumen.

Bagi generasi muda yang tidak memiliki keahlian mencipta barang karena disebabkan banyak hal, maka asahlah keterampilan anda dalam mengelola bisnis jasa, berfikirlah untuk mencari jalan bagaimana caranya agar barang-barang yang sudah diciptakan pabrikan tersebut bisa sampai ke tangan konsumen. Jadilah seperti mat Angin, yang menjual “omongan” tetapi bukan omong kosong, melainkan informasi yang berguna bagi produsen dan konsumen.

Salah satu contoh jasa perantara barang yang sekarang lagi trend adalah Tokopedia dan beberapa situs olshop lainnya. Mereka tidak memiliki sekeping barang pun, tetapi di daftar belanjanya semua barang yang anda butuhkan tersedia. Bahkan jika anda memiliki barang untuk dijual, maka mereka menyediakan toko gratis buat anda menjajakan barang. How it can be? they are not producing goods, but services…

Paling mudah menjawab pertanyaan “APA

Apa yang kita lakukan kalau lapar? Makan

Apa yang kita lakukan jika ingin ke luar negeri? pergilah naik pesawat

Apa yang kita lakukan agar pintar? Belajar

Tapi paling sulit menjawab pertanyaan “BAGAIMANA

Bagaimana caranya agar dapat membeli makanan?

Bagaimana caranya agar bisa mendapat uang untuk beli tiket pesawat?

Bagaimana caranya bisa masuk kuliah agar bisa belajar?

Sebagai kalimat kunci, bisnis jasa hanya perlu menjawab satu pertanyaan:

“Bagaimanakah caranya agar barang sampai kepada konsumen?”

Anda punya jawabannya? Berarti anda pebisnis jasa yang handal…

Baca juga:

Sep 182015
 

Melakukan survei kecil-kecilan di kota Medan berkaitan dengan menguatnya nilai dolar terhadap beberapa bidang bisnis. Tugas survey ini dilakukan oleh tim kecil yang dibagi dalam 6 (enam) kelompok, dimana setiap kelompok terdiri dari 3 anggota. Setiap kelompok diberi tugas melakukan survey pada objek bisnis yang berbeda:

  1. Ibu Rumah Tangga
  2. Pedagang Besar
  3. Pedagang Kecil
  4. Rumah Makan/ Resto
  5. ….
  6. ….

Survey kecil ini hanya ingin menjawab dua pertanyaan:

  1. Apakah ada pengaruh menguatnya dolar (melemahnya rupiah) terhadap bisnis yang dijalankan?
  2. Apa tindakan yang dilakukan sebagai solusi mengatasi situasi tersebut (jika dampaknya negatif)?

Untuk catatan ini, hanya menginformasikan hasil yang dilakukan kelompok 4 (empat), yaitu Rumah makan dan Resto yang ada di Kota Medan dengan tidak menentukan jumlah objek yang disurvey. Dari survey tersebut dapat disimpulkan beberapa hal berkaitan dengan dua pertanyaan di atas sebagai berikut:

Tak dapat dihindari bahwa menguatnya nilai dolar terhadap mata uang asing, termasuk rupiah, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap geliat bisnis kuliner. hal ini disebabkan beberapa hal:

  1. Sebelum harga BBM naik, sebagian besar pebisnis kuliner telah menaikkan gahji pegawai mereka, namun dalam waktu tidak lama ternyata harga BBM nai, yang diikuti oleh kenaikan harga kebutuhan pokok yang digunakan sebagai bahan baku kuliner, sementara itu, tidak mungkin melakukan penurunan gaji.
  2. Sebagian bahan baku mengalami kenaikan harga pasca kenaikan BBM. Selain ada bahan baku yang komponennya dari bahan impor, seperti tempe, tahu, daging sapi, dll, kenaikan barang-barang lain yang tidak dari barang impor juga terjadi karena sebagai efek domino kenaikan BBM, seperti harga ikan, sayuran, dll.
  3. Menguatnya nilai dolar yang diikuti oleh melemahnya daya beli masyarakat sehingga menyebabkan berkurangnya omset penjualan pada restoran dan rumah makan, karena kecenderungan masyarakat berhemat.
  4. Fluktuasi harga bahan baku yang tidak stabil cenderung mengkhawatirkan karena kenaikan harga-harga berlangsung lama (inflasi).
  5. Kondisi ini dirasakan oleh hampir seluruh restoran dan rumah makan yang diinterview

Menghadap situasi ini, para pebisnis kuliner harus berfikir keras untuk tetap survive di tengah-tengah kesulitan ekonomi. Bisnis kuliner yang sifatnya dadakan dan tidak memilki manajemen yang baik ada yang gulung tikar. Sementara pebisnis yang memiliki manajemen yang rapi dan memiliki pasar sasaran yang tetap, mereka cenderung bertahan dengan mengubah strategi bisnis mereka pada hal-hal teknis operasional usaha serta pengelolaan manajemen keuangan yang lebih ketat dan terkontrol.

Beberpa upaya yang mereka lakukan sebagai solusi dalam menghadapi situasi ini diantaranya adalah:

  1. Memindahkan bebab/ biaya kepada konsumen. yaitu dengan menaikkan harga setiap produk hingga mencapai 20% sebagai konsekuensi tergerusnya keuntungan akibat dari kenaikan harga-harga bahan baku sehingga laba usaha tetap terjaga.
  2. Mengurangi biaya produksi/ manajemen. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan agar pelanggan tetap nyaman belanja di tempat mereka dengan tidak dibebani oleh kenaikan harga, tetapi manejemen harus melakukan pilihan-pilihan berikut:
  • Mengurani komposisi menu
  • mengurangi volume produksi
  • mengurangi takaran pada setiap menu
  • Mengurangi jenis menu yang ada, biasanya ada 20 menu, maka dikurangi menjadi 10 menu saja

Untuk dapat melakukan semua itu, para pebisnis kuliner melakukan upaya-upaya ekstra di luar kebiasaan dengan melakukan survei di beberapa tempat untuk melihat dan membandingkan harga bahan baku, bahkan tidak sedikit mereka yang memanfaatkan lahan yang dimiliki untuk menanam sayur-sayuran dan sejenisnya secara mandiri demi menekan biaya produksi.

Walau banyak perubahan yang mereka lakukan, para pebisnis tetap berusaha untuk mempertahankan omzet dengan tidak mengorbankan kualitas produk yang bisa membuat pelanggan kecewa dan pindah ke tempat lain.

Tekanan ekonomi yang dirasakan para pebisnis, selain bahan baku, juga dampak dari kenaikan biaya listrik, gas, dan sewa tempat. Sedangkan dari sisi konsumen, mereka semakin ketat dan juga mengurangi jumlah konsumsi, seperti, biasanya mengkonsumsi sampai 3 macam menu, dengan situasi ini mereka menguranginya menjadi dua, bahkan satu menu saja. Hal ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa memang benar daya beli masyarakat melemah.

Baca Juga:

Sep 172015
 

saham rakyat acehPada bulan januari 2011 lalu, saya didatangi oleh seorang kerabat saya sesama pengabdi di lingkungan kampus. Beliau terlihat serius sekali memperlihatkan sehelai kertas kuitansi jadul asli yang tulisannya masih sangat jelas dibaca, sebagian diketik dan sebagiannya bertulis tangan, lengkap dengan stempel basah yang sudah tampak kabur dimakan usia.

Beliau menceritakan bahwa kertas tersebut secara turun-temurun diwariskan oleh nenek nenek nenek mereka hingga sampai ke tangan beliau. Dengan agak malu-malu beliau menanyakan kepada saya apa betul Garuda Indonesia mau dijual? Saya pun tercenung sejenak… Apa urusan beliau ini dengan penjualan saham Garuda?

Setelah kami berdiskusi sejenak, saya berkesimpulan bahwa beliau mengikuti berita tentang Penawaran Umum Perdana (IPO/ Initial Public Offering) saham PT. Garuda Indonesia yang dilakukan oleh PT. Bahana Securities, PT. Danareksa Sekuritas, dan PT. Mandiri Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Beberapa saat setelah mendengar cerita beliau barulah saya faham apa kaitannya dengan kertas lusuh yang dia bawa itu. Ya, kertas itu ternyata kuitansi tanda terima uang dengan judul kop nya, “Tanda Penerimaan Pendaftaran”, yaitu pendaftaran hutang, tercantum tulisan “Matjam Hutang: Pindjaman nasional”

Masih ingatkah kita, nuun… Pada tanggal 16 Juni 1948, entah apa yang dikatakan Soekarno di hadapan para saudagar dan rakyat Aceh sehingga rakyat Aceh waktu itu seperti dihipnotis secara serentak memiliki rasa yang sama untuk berkorban demi kelangsungan nafas negeri ini.

Soekarno menangis di depan Daud Beureueh dengan mengancam beliau (Soekarno) tidak akan mau makan jika rakyat Aceh tidak memberikan dana untuk pengadaan pesawat. Rengekan Soekarno ini membuat luluh hati rakyat Aceh ketika itu, dan akhirnya mengamini permohonan Soekarno. Maka beramai-ramailah saudagar dan rakyat Aceh menyumbangkan harta mereka sehingga terkumpul dana untuk pembelian pesawqat yang diberi nama Seulawah RI 001 yang kemudian diperasikan secara komersil di Burma di bawah bendera perusahaan “Indonesia Airways”, dan menjadi cikal bakal Garuda Indonesia Airways.

Proses pengumpulan dana tersebut memakan waktu yang panjang, karena penghimpunan dana dilakukan tidak hanya di Banda Aceh, tetapi sampai ke seluruh daerah di Aceh berbondong-bondong menyerahkan uang dan emas mereka. Termasuklah salah satu nenek buyut dari kerabat saya ini ikut menyumbangkan uangnya sejumlah Rp. 100.- (Seratoes Rupijah) Demi tegaknya kedaulatan Indonesia. Itu terjadi pada tanggal 29 Agustus 1950, dimana, Seratoes Rupijah itu sama dengan harga seekor kerbau pada saat itu.

Mendengar Garuda melakukan penawaran saham perdananya, dalam pengertian lain bagi sebagian masyarakat, “dijual”, maka kerabat saya ini meminta untuk dicarikan jalan agar negara tahu bahwa itu perusahaan pesawat “milik” Aceh, dan selama ini tidak ada kompensasi apapun yang mereka terima dari laba yang telah diperoleh oleh Garuda, bahkan mungkin tidak ada pejabat yang mewakili Aceh sebagai “pemegang saham” yang dilibatkan dalam mengambil keputusan penawaran IPO tersebut.

Mungkin sangat berlebihan bagi sebagian orang, tetapi kenyataannya dalam kuitansi tersebut jelas tertera siapa penyumbang dan bagaimana sifat sumbangannya. Salah satu copi kuitansi yang saya dapat dari salah satu keluarga dari penyumbang di Aceh Barat itu, tertulis dalam kuitansi bahwa dana tersebut merupakan “Pinjaman Negara”, dalam dunia investasi, ini sama dengan surat hutang negara, atau sering kita dengar dengan istilah obligasi, dimana negara akan menerbitkan sertifikat obligasi sebagai upaya pemerintah menghimpun dana dari masyarakat dengan memberikan kupon sebagai imbalan “bagi hasilnya”.

Tapi, sudahlah, ini soal sumbang-menyumbang, dari dulu masyarakat Aceh pun tidak menuntut hal-hal yang bersifat material dari garuda, masyarakat Aceh hanya butuh pengakuan, pengakuan sejarah yang tidak boleh dilenyapkan, dan kekhawatiran ini semakin hari-semakin mendekati kebenaran. Dalam beberapa artikel dan catatan tentang sejarah Garuda, terjadi pengaburan sejarah asal-muasal garuda, bahkan menurut salah satu teman sosmed saya brother Dua Bintang, beliau membaca Brief of History Garuda Indonesia, disana tidak disebutkan lagi asal-muasal pesawat Garuda itu… Ini sangat menyedihkan…

Kuitansi yang lusuh dan asli itu pun sekarang tetap beliau simpan, dan akan diwariskan lagi kepada anak cucu mereka sampai tujuh turunan, untuk menuturkan cerita tentang perjuangan indatu mereka yang gagah perkasa menopang tubuh negeri ini yang dulu hampir terkapar… Mereka tidak dianggap pahlawan, karena tak bisa ciptakan syair perjuangan, tak pandai cari media yang bisa memoles citra mereka, dan tidak mengharapkan belas kasih dari selembar kertas lusuh itu, mereka hanya ingin orang tahu, bahwa negeri ini harus tetap berdiri dan tetap tahu diri…”

Sep 142015
 

pajakSemua kita adalah wajib pajak, baik secara individu maupun kelembagaan, sebagai warga negara yang bijak, maka kita juga harus tahu apa dasar hukum negara kita memungut pajak kepada seluruh warga negaranya tanpa kecuali. Pajak merupakan salah satu kewajiban warga negara untuk menjamin bahwa suatu (organisasi) negara bisa hidup selamanya, dan dengan pajak, negara dapat mensejahterakan rakyatnya.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (www.pajak.go.id/content/belajar-pajak).

DASAR HUKUM PAJAK

Dasar utama perpajakan Indonesia berpijak pada pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”

UNDANG-UNDANG PAJAK

Agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan bernegara, maka sebagai tindaklanjut dari bunyi pasal 23A UUD 1945 tersebut diterbitkan undang-undang yang mengatur tatacara penyelenggaraan perpajakan. Setidaknya terdapat 8 (delapan) undang-undang yang dijadikan landasan hukum pemungutan pajak di Indonesia, yaitu:

  1. UU No. 6/1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan : DIGANTI dengan UU No. 16/2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
  2. UU No. 7/1983 Tentang Pajak Penghasilan/ UU PPh : DIGANTI dengan UU No. 17/2000
  3. UU No. 8/1983 Tentang Pajak Pertambahah Nilai atas Barang dan Jaqsa dan Pajak Penjualan atas barang Mewah, UU PPN/ PPn BM, DIGANTI dengan UU No. 18/2000
  4. UU No. 12/1985 Tentang pajak Bumi dan Bangunan, UU PBB, DIGANTI dengan UU No. 12/1994
  5. UU No. 19/1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, UU PPSP, DIGANTI dengan UU No. 19/2000
  6. UU No. 21/1997 Tentang Bea Perolehan hak atas Tanah dan bangunan, UU BPHTB, DIGANTI dengan UU No. 20/2000
  7. UU Pengadilan Pajak, UU PP, UU No. 14/2002
  8. UU Bea Materai, UU BM, UU No. 13/1985

JENIS PAJAK

Ditinjau dari segi pemungutannya, pajak dibedakan menjadi 2 (dua) jenis; Yaitu (1) Pajak Pusat, yakni pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. (2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, baik Pemerintahan Provinsi maupun Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Pajak Pusat

Jenis pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah:

  1. Pajak Penghasilan (PPh)
  2. Pajak Pertambahan nilai (PPN)
  3. Pajak Penjualan atas barang Mewah (PPn BM)
  4. Bea Materai
  5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Mulai 1 Januari 2010, PBB Perdesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah sepanjang peraturan Daerah tentang PBB yang terkait dengna Perdesaan dan Perkotaan telah diterbitkan. Apabila dalam jangka waktu dari 1 Januari 2010 s.d. Paling lambat 31 Desember 2013 Peraturan Daerah belum diterbitkan, maka PBB Perdesaan dan Perkotaan tersebut masih tetap dipungut oleh Pemerintah Pusat.

Mulai 1 Januari 2014, PBB Pedesaan dan Perkotaan merupakan pajak daerah. Untuk PBB Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan masih tetap merupakan Pajak Pusat

Pajak Daerah

Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintahan Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota adalah:

Pajak Propinsi

  1. Pajak Kendaraan bermotor
  2. Bea Balik nama Kendaraan bermotor
  3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  4. Pajak Air Permukaan
  5. Pajak Rokok

Pajak Kabupaten/ kota

  1. Pajak hotel
  2. Pajak Restoran
  3. Pajak Hiburan
  4. Pajak Reklame
  5. Pajak Penerangan Jalan
  6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  7. Pajak Parkir
  8. Pajak Air Tanah
  9. Pajak Sarang Burung Walet
  10. Pajak Bumi dan banugnan Perdesaan dan Perkotaan
  11. Bea Perolehan Hak Atas tanah dan/atau Bangunan

Baca Juga:

Sep 032015
 

uangSetiap blok ruko (rumah toko) yang dibangun di kota Banda Aceh, hampir dapat dipastikan, satu atau dua bahkan tiga pintu ruko dalam blok tersebut menjadi warung kopi. Biasanya, rata-rata jumlah blok dalam satu kaplingan ruko tediri dari 5 – 10 pintu. Itu artinya, 25% adalah kafe. hebatnya, setiap kafe-kafe tersebut selalu dipenuhi pengunjung, bahkan ada beberapa kafe yang buka 24 jam. Konon lagi, di saat musim kompetisi bola ; Liga-liga di negara-negara Eropa, Champion, dan piala dunia, maka ini adalah momen-momen dimana kafe menjadi tempat yang paling ramai pengunjungnya.

Banyak yang bertanya-tanya, kenapa kafe-kafe di Banda Aceh tidak pernah sepi, padahal kita tahu bahwa ekonomi Aceh tidaklah kalah buruk dengan daerah-daerah lain yang terseok-seok. Usaha-usaha produktif tidak tumbuh dengan baik, uang riil mengendap di bank-bank dan lembaga keuangan karena mereka sedot dengan iming-iming keuntungan yang berlipat-lipat melalui program ‘kembangbiak’ uang di dunia maya. Uang pemerintah yang banyak itu juga tidak turun ke bawah karena gaji PNS yang mestinya dibayarkan setiap bulan, tetap bertahan di bank karena otomatis dipotong kredit rumah, mobil, motor, dan alat-alat elektronik.

Uang para kontraktor juga tidak cair-cair hingga akhir tahun, sekali cair pada akhir tahun, langsung habis untuk bayar hutang atas pemesanan barang dan material bangunan serta infrastruktur yang mereka kerjakan, atau buat menebus mobil mereka yang digadaikan, uang-uang tersebut semua disetorkan ke toke-toke di luar Aceh. gaji buruh kontraktor juga tidak beredar di Aceh, begitu mereka menerima gaji sebagai buruh kasar, langsung dikirim ke kampung halaman mereka untuk menghidupi keluarga, karena pada umumnya ‘pegawai’ bangunan didatangkan dari pulau Jawa.

Lantas uang dari mana lagi yang beredar di Banda Aceh, jika sumber-sumber uang tersebut semuanya mengalir keluar? Ya.. Ada sebagian kecil masyarakat yang bekerja di sektor-sektor ril, perdagangan, dagangannya kecil-kecil, modalnya pun kecil, untungnya pun kecil, putaran uangnya pun kecil, semakin banyak para pelaku sektor ril ini tumbuh, maka semakin baik keadaan ekonomi, karena merekalah sebenarnya yang mempertahankan agar uang tetap beredar di masyarakat bawah, dari pasar ke pasar uang mereka bergerak bergantian pemilik hingga uang tersebut lusuh karena banyak tangan yang sudah menggenggam uang yang sama, melipat, meremas, dan melemparkannya di atas tumpukan para pedagang bawang dan cabai di pasar-pasar tradisional… Uang itu berputar-putar, mungkin sampai juga ke tangan kita.

Kembali ke warung kopi, uang dari manakah yang berputar-putar di warung kopi itu? Itu adalah uang mahasiswa, ya, uang mahasiswa yang datang dari penjuru kampung dan desa yang ada di Aceh. Mereka lah yang selama ini tanpa kita sadari telah memainkan peranan penting bagi pergerakan ekonomi di tingkat bawah, yang menghidupkan usaha-usaha sektor ril dari uang-uang nyata yang mereka miliki yang diperoleh dari hasil kebun, tani, dan sawah yang digarap orang tua mereka di kampung.

Secara sederhana, bisa kita gambarkan bagaimana uang-uang tersebut datang ke kota; Di Banda Aceh, menurut data pemkot Banda Aceh, ada sedikitnya 20 (dua puluh) perguruan tinggi yang mendapat ‘pasar’ di Banda Aceh, Mulai dari PTN seperti Unsyiah, IAIN, hingga PTS seperti Universitas Muhammadiyah Aceh, Serambi mekkah, Abulyatama, dll. Unsyiah memiliki mahasiswa sejumlah lebih kurang 39ribu, IAIN sekitar 20ribu, Unmuha kira-kira 7ribuan. Jika dirata-rata jumlah mahasiwa dari 20 PTN/S tersebut ada sekitar 5ribu saja, maka berarti ada sejumlah 100ribu mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan di perguruan tinggi di Kota Banda Aceh.

Jika diasumsikan bahwa 50% saja dari jumlah total mahasiswa tersebut adalah pendatang dari Kabupaten/Kota se-Aceh, atau dari luar Aceh, maka ada 50ribu mahasiswa yang mendapat kiriman dari orang tua mereka. Jika diasumsikan jumlah kiriman setiap mahasiswa perbulannya adalah 2 juta, itu berarti sejumlah Rp. 100milyar.

Bisa kita bayangkan, setiap bulan uang-uang yang ada di daerah-daerah tersedot ke Banda Aceh melalui tangan-tangan ‘luhur’ dari para orang tua mahasiswa yang kerja keras banting tulang di kampung dan desa-desa demi masa depan anak-anak mereka. 100 milyar setiap bulannya bukan lah jumlah yang sedikit. Uang-uang ini semua memiliki sifat yang bebas bergerak karena berada di tangan mahasiswa; untuk biaya sewa kamar, biaya makan, biaya pulsa, ngopi, dan sebagainya.

Nah, fenomena yang kita lihat sepanjang hari di kota Banda Aceh adalah fenomena warung kopi yang selalu ramai dikunjungi para mahasiswa. rasanya tidak ada mahasiswa yang tidak pernah duduk di warung kopi karena berbagai kepentingan. Baik untuk mencari bahan kuliah melalui internet, atau sekedar duduk ngopi, tapi yang jelas, mahasiswa-mahasiswa zaman sekarang duduknya pasti di warung kopi.

Uang para mahasiswa ini lah yang dominan berputar di warung-warung kopi ini, itu pula sebabnya, tidak ada warung kopi yang sepi di kota Banda Aceh, sekalipun dibuat di lokasi yang tersembunyi, tetap ramai pengunjung, kalau tidak siang, ya., malam pasti ada. 100 milyar bukan uang yang kecil untuk berputar di warung kopi yang harganya secangkir hanya 4ribu – 5ribu perak.

Jadi, kita mestinya mengapresiasi keberadaan mahasiswa di kota kota bukan hanya sebagai penyambung lidah rakyat bawah, tetapi juga sebagai ujung tombak yang menggerakkan gerigi ekonomi warga kota. Pemerintah bukanlah satu-satunya pensuplai uang, apalagi jika serapan anggarannya sangat kecil, dapat dipastikan uang mengendap di bank-bank yang kemudian memutarkan uangnya lagi keluar daerah.

Kita berharap, para mahasiswa yang menjadi ujung tombak ini kelak setelah sarjana akan menjadi pengusaha-pengusaha tangguh yang mampu ‘mencetak’ uang untuk perbaikan ekonomi daerah, bukan cuma bercita-cita menjadi pegawai negeri.